Kantor Pusat ABU Tours Dibobol Maling

Kantor Pusat ABU Tours di Jalan Kakatua, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terlihat dipasangi garis polisi pada Sabtu 19 Januari 2019. Medcom.id/Muhammad Syawaluddin

Makassar: Kantor Pusat ABU Tours and Travel di Jalan Kakatua, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dibobol maling. Sejumlah barang sitaan Polda Sulsel yang masih ada di dalam kantor dijarah.

Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Ujang Darmawan Hadi Saputra mengatakan, pihaknya masih menyelidiki pencurian di kantor ABU Tours tersebut. Pembobolan diketahui setelah ada warga yang curiga dengan pintu kantor terbuka.

“Warga itu mengecek dan melihat ke dalam (Kantor ABU Tours). Warga tersebut langsung melaporkan ke kami. Kemudian kami turun melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP),” katanya, saat ditemui di Mako Polrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, Sabtu, 19 Januari 2019.

Hasil olah TKP menemukan beberapa barang hilang. Tim Polrestabes langsung mencari barang di beberapa rumah warga sekitar kantor pusat ABU Tours itu.

“Ada beberapa barang yang kami amankan seperti lemari kaca, lemari kayu, beberapa buah box, dan beberapa gulungan kabel,” katanya lagi.

Selain barang-barang tersebut, televisi yang ada di kantor juga hilang dan diduga telah diperjualbelikan. Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang tinggal di sekitar Jalan Kakatua.

“Saat ini kami sedang meminta keterangan kepada delapan saksi. Untuk pelaku kami masih melakukan penyelidikan. Apakah dilakukan seorang diri atau bersama-sama,” jelasnya.

Kesimpulan sementara polisi ada keterkaitan kasus pembobolan ini dengan penundaan sidang bos ABU Tours. Informasi warga menyebut peristiwa tersebut diduga dilakukan selama 16-19 Januari 2019.

(SUR)

Sulsel Mulai Ekspor Ikan Terbang ke Jepang

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat memantau ikan terbang yang akan diekspor ke Jepang di Kawasan Industri Makassar (Kima), Sabtu, 19 Januari 2019. Istimewa

Makassar: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) melanjutkan implementasi kerja sama dengan Jepang. Dari sisi bisnis, Sulsel mengekspor 48 ton ikan terbang ke Negara Matahari Terbit itu.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan ikan terbang dikirim menggunakan dua kontainer. Ekspor komoditas laut ini untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Jepang, khususnya di Perfektur Ehime dan Hakata.

Dia menginginkan ekspor ikan terbang tahap selanjutnya bisa melebihi pengiriman hari ini. Apalagi, ikan terbang bukanlah hal yang langka di Sulsel.

“Ke depan kita harap ekspor bisa terus ditingkatkan. Sehingga, bahan baku ekspor kita semakin meningkat,” katanya, saat melepas 48 ton ikan terbang tersebut, di Kawasan Industri (Kima) Makassar, Sabtu 19 Januari 2019.

Ikan diekspor melalui jalur laut oleh perusahaan penyedia layanan jasa yang digandeng Pemprov Sulsel. Di pasaran di Sulsel sendiri, kata Nurdin, ikan ini sebenarnya tak begitu diminati oleh masyarakat.

Masyarakat Sulsel hanya menikmati telur dari ikan terbang. Kerja sama dengan Jepang ini diharapkan semakin meningkatkan produksi dan membuat produk maritim Sulse menembus pasar mancanegara.

“Jika budidaya dapat dilakukan, maka ekspor akan ditingkatkan dan bisa diatur. Karena pihak luar Jepang dan sebagian besar negara Asia ingin kepastian,” jelas mantan Bupati Kabupaten Bantaeng dua periode ini.

Jika ditaksir, 48 ton ikan terbang yang diekspor setara dengan Rp 1,2 miliar. Ekspor Januari ini,merupakan tahap perdana dari durasi ekspor yang berlangsung di 2019 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jepang.

(SUR)

Makassar Lirik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Italia

Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto bersama Businees Developer Asia Project Engineer, Ing Simone Amicabile dan Dirut Komersil PT Sitensido Erwin Kasim di kediaman Jalan Amirullah, Kecamatan Mamajang, Sabtu, 19 Januari 2019. Istimewa

Makassar: Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto sangat tertarik dengan Zuccato Energia, mesin tenaga energi listrik pengelolan sampah kering, buatan Asia Project Engineer. Pemerintah Kota Makassar berencana mencoba pembangkit listrik tersebut untuk menanggulangi masalah sampah dan energi secara bersamaan.

“Bagus untuk dicoba, jika baik dibeli nanti. Karena sangat bagus untuk meningkatkan daya energi listrik pemilahan sampah plastik dan ranting kayu,” katanya, saat menerima Businees Developer Asia Project Engineer, Ing Simone Amicabile dan Dirut Komersil PT Sitensido Erwin Kasim, kediaman Jalan Amirullah, Sabtu 19 Januari 2019.

Danny Pomanto menyebut pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian dari Pemerintah Kota Makassar. Terutama untuk memanfaatkan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Antang, Manggala.

Direktur Komersil PT Sitensido, Erwin Kasim, berharap mesin pengelolaan sampah teknologi organik tersebut bisa diterima Pemerintah Kota Makassar. Apalagi mesin yang mengubah panas pembakaran sampah menjadi listrik tersebut sudah menjadi percontohan di Eropa.

Teknologi ini juga mulai menyasar ke Asia, dan Makassar menjadi tujuan utama. “Saat ini kita akan mencoba di Asian yakni Makassar, Indonesia. Sehingga mesin dari Italia ini sangat tepat diterapkan,” bebernya.

(SUR)

Sidang Pembacaan Tuntutan Bos ABU Tour Ditunda

Bos ABU Tours Hamzah Mamba (kiri) berdiskusi dengan penasihat hukum dalam persidangan. Medcom.id

Makassar: Sidang pembacaan putusan terhadap  terdakwa bos perusahaan travel umrah ABU Tours Hamzah Mamba ditunda. Penundaan tersebut merupakan kali kedua setelah sebelumnya pada Kamis 17 Januari 2019 lalu dengan agenda yang sama juga tidak dilaksanakan. 

Sidang tersebut ditunda dengan dalih bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih menunggu petunjuk dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Walhasil Sejumlah jemaah dan agen yang menjadi korban merasa kecewa. 

JPU yang hadir saat sidang meminta kepada hakim agar sidang dengan  agenda pembacaan putusan bagi Hamzah Mamba untuk ditunda hingga Senin, 21 Januari 2019 mendatang. 

Salah satu JPU, Darmawan Wicaksono, mengatakan bahwa pihaknya belum bisa melanjutkan sidang penuntutan terhadap orang nomor satu ABU Tours tersebut lantaran masih menunggu petunjuk sesuai dengan mekanisme internal. 

“Ini harus dengan pertimbangan yang besar. Karena korbannya banyak. Kita tidal mau setengah-setengah. Yang pasti jika sudah ada petunjuk (Kejagung) langsung dibacakan,” katanya, Jumat 18 Januari 2019.

Ketua majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan Denny Lumban Tobing juga memenuhi permintaan JPU untuk menunda. Dan mengumumkan akan melanjutkan sidang pembacaan tuntutan itu pada minggu depan. 

Salah satu jemaah korban ABU Tours, Rosminah, merasa kecewa dengan penundaan pembacaan tuntutan hingga dua kali itu. Bahkan, dia menduga ada campur tangan dari Hamzah Mamba terkait penundaan tersebut. 

Namun, dia berharap hakim yang memimpin sidang bisa bertindak tegas pada agenda sidang selanjutnya bisa berjalan. Dan JPU juga bisa menuntut terdakwa Hamzah Mamba dengan hukuman yang seberat-beratnya. 

“Kami sebagai korban, menginginkan Hamzah Mamba (terdakwa) dihukum dengan hukuman maksimal. Kalau bisa 20 tahun pun itu pantas. Intinya seberat-beratnya,” jelasnya. 

(ALB)

Camat Diminta Buru Orang Buang Sampah Sembarangan

Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, saat ditemui di rumah pribadinya, Jalan Amirullah, Kota Makassar, Jumat 18 Januari 2019, Medcom.id – Syawaluddin

Makassar: Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto atau Danny, mengatakan bahwa penegakan peraturan daerah (Perda) khususnya terkait kebersihan lingkungan sangat minim. Bahkan, bisa dikatakan tidak ada. 

“Nol penegakan Perda. Kita harus betul-betul berbenah untuk menegakkan Perda dan harus konsisten,” kata Danny ditemui di rumah pribadinya, Jalan Amirullah, Jumat 18 Januari 2019.

Danny mengatakan, pada 2019, Pemkot akan menegakkan perda secara tegas. Ia juga memerintahkan camat untuk menindak sesuai aturan.

“Kami sudah suruh camat, cari orang yang membuang sampah pada tempatnya kami target lima dalam satu bulan,” katanya lagi. 

Nantinya, hasil laporan camat tersebut akam ditindaklanjuti dengan menyiapkan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kemudian dimasukkan dipersidangan untuk menentukan denda sesuai dengan aturan atau perda Kota Makassar. 

“Kami sudah siapkan personelnya meskipun masih kurang. Dendanya, paling banyak itu Rp50 juta. Perdanya seperti itu,” katanya. 

Sementara, Pengamat Pemerintah Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Makassar harus serius menegakkan perda. Jangan hanya bermain pada tataran wacana saja. 

“Jangan terlalu lama bermain dalam wacana. Apalagi aturan itu sudah mendapat legalitas dan menjadi sebuah produk hukum,” katanya. 

Pemerintah Kota Makassar selama ini lebih banyak mengancam tanpa adanya eksekusi, implementasi atau realisasi. Padahal, jika perda itu sudah dapat legalitas maka disosialisasikan setelah itu dieksekusi. 

(Muhammad Syawaluddin) 

(RRN)

ADD Kotamobagu Lebih Besar dari Dana Desa

Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal

Manado: Pemerintah Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, menganggarkan Rp40 miliar untuk alokasi dana desa (ADD) 2019. Sebanyak 15 desa yang ada di Kotamobagu mendapat jatah sekitar Rp2 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kotamobagu, Teddy Makalalag mengatakan jatah ADD besar lantaran daerahnya hanya memiliki 15 desa. Anggaran itu bahkan lebih besar dari jumlah nominal dana desa yang totalnya hanya Rp17 miliar untuk 15 desa.

“ADD itu diambil dari dana 10 persen APBD. Jika tidak, pemerintah pusat yang akan langsung memotongnya,” terang Teddy saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 18 Januari 2019.

ADD berfungsi sebagai pelengkap biaya yang tidak bisa ditanggung dana desa. ADD juga dapat dipakai untuk pembangunan infrastruktur desa.

“Penggunaan ADD seperti untuk pembangunan jalan desa, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas, belanja desa, pemberdayaan masyarakat termasuk gaji perangkat desa,” ujarnya.

Meski memiliki anggaran yang cukup besar, Teddy menegaskan pembayaran gaji perangkat desa seperti kepala dusun atau kepala RT/RW diatur secara merata.

“Di mana untuk kepala dusun itu diatur Rp1 juta per bulan dan diterima per triwulan sementara untuk RT/RT mendapatkan gaji Rp900 ribu per bulan dan diterima per triwulan,” jelasnya.

Teddy mengaku untuk penyetaraan gaji perangkat desa dengan aparatur sipil negara masih  menunggu aturan resmi yang akan dikeluarkan pemerintah. Pemerintah daerah hanya mengatur teknis.
 

(SUR)

Imigrasi Makassar Deportasi WN Malaysia

Warga Negara Malaysia yang Dideportasi Imigrasi Makassar, Haeruddin bin Haseng, Istimewa

Makassar: Kantor Imigasi Kelas I Makassar mendeportasi satu orang warga negara Malaysia. Deportasi dilakukan lantaran izin tinggal yang dimiliki sudah tidak berlaku atau melewati batas tinggal. 

Warga negara Malaysia tersebut adalah Haeruddin bin Haseng, 70. Dari data Kantor Imigrasi, pria lanjut usia tersebut berasal dari Kinabalu dan memiliki paspor yang diterbitkan pada 2014 lalu. 

Kepala Imigrasi Makassar Andi Pallawarukka mengatakan bahwa Haeruddin dideportasi lantaran diduga telah melanggar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dan Haeruddin telah melampaui izin tinggal dari keimigrasian. 

“Yang bersangkutan overstay. Izinnya sudah lewat selama 26 hari. Dia tidak mampu membayar biaya beban. Sebanyak Rp300 ribu per hari untuk per orang,” katanya, Jumat 18 Januari 2019.

Oleh pihak Imigrasi Makassar, pria kelahiran Sabah, Malaysia tersebut diberangkatkan melalui Bandar Sultan Hasanuddin menuju Bandara Soekarno-Hatta. Menuju, ke tempat asalnya, Malaysia. 

“Pendeportasian dilakukan dengan tujuan Jakarta – Kuala Lumpur – Kinabalu dengan menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor JT 280,” jelasnya. 

Sepanjang tahun 2018, Kantor Imigrasi Makassar telah mendeportasi 17 orang asing. Dan memberi beban biaya karena melewati batas tinggal juga 17 orang. Mereka berasal dari negara berbeda di antaranya India, Bulgaria, Korea Selatan, Argentina Australia, Pakistan, Turki, Amerika Serikat, dan Mesir. 

Imigrasi Makassar juga mengeluarkan izin tinggal kunjungan (ITK) sebanyak 1.351 orang, izin tinggal terbatas (ITAS) bagi 686 orang, dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) untuk 22 rorang.

(ALB)

Pemprov Sulut Susun Pergub Gaji Guru Non ASN

Manado: Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) tengah menyusun draf Peraturan Gubernur Sulut tentang Honorarium Guru Tenaga Harian Lepas (THL) dan Guru Bantu Non ASN.

Sekretaris Daerah Pemprov Sulut Edwin Silangen mengatakan penyusunan draf yang nantinya akan dijadikan pergub ini, mengatur soal honor guru yang akan disetarakan dengan nilai upah minum provinsi (UMP).

“Untuk dasar perhitungan dari pemberian honorarium ini mengacu kepada jam mengajar yang akan dijalankan oleh Guru THL di SMA dan SMK se-Sulut,” kata Humiang, Jumat, 18 Januari 2019 di Manado.

Menurut Humiang, pihaknya sementara memeriksa kesiapan Dinas Pendidikan Daerah dan cabang dinas terkait penysunan draf tersebut dan program kerja yang akan dijalankan pada tahun 2019. 

“Termasuk berkonsolidasi terkait pengelolaan keuangan, apalagi cakupan wilayah yang luas maka diberikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan Daerah agar membuat suatu konsep bagaimana proses pendelegasian kewenangan ke cabang dinas supaya dioptimalkan tugas dan kerjanya,” terangnya.

Sebelumnya, Gubernur Suluy Olly Dondokambey memastikan pembayaran gaji guru THL bakal sesuai UMP. 

Dia mengatakan, semua guru THL yang mendapatkan gaji UMP, merupakan guru yang masuk dalam daftar Pemprov Sulut. “Jadi tidak boleh ada lagi guru yang dibayar di bawah Rp1 juta,” ujarnya.

Olly pun berjanji akan memecat kepala sekolah yang merekrut guru tanpa seizin Pemprov Sulut. Menurutnya, perekrutan ilegal itu menjadi penyebab utama upah rendah guru.

“Berarti kepseknya telah melanggar instruksi gubernur dan saya akan ganti kepseknya karena menambah pegawai THL tanpa izin. Laporkan ke saya jika ada kepsek yang menambah THL tanpa izin,” tegasnya.

(ALB)

Pemkot Kotamobagu Canangkan Gerakan Tumbler

Manado: Pemerintah Kotamobagu, Sulawesi Utara, mencanangkan gerakan tumbler untuk mengurangi sampah plastik. Gerakan itu muncul setelah Kotamobagu meraih gelar kota bersih dan sehat melalui Piala Adipura.

“Saya imbau seluruh masyarakat untuk mulai mengurangi penggunaan kantong sampah plastik. Untuk memulai ini maka dicanangkan (gerakan) tumbler atau botol air minum sebagai upaya pengendalian dari sampah plastik,” kata Tatong, Jumat, 18 Januari 2019, di Kotamobagu.

Menurut Tatong, Adipura yang diraih merupakan milik seluruh warga. Hal itu juga merupakan komitmen dan hasil kerja keras masyarakat dengan pemerintah untuk mewujudkan Kota yang bersih dan sehat.

Untuk itu, dia menuturkan, gerakan penggunaan tumbler ini sebagai bagian solusi untuk mengurangi sampah plastik. Baik berasal dari kemasan makanan, minuman maupun sampah barang belanjaan lain. 

“Ke depan kita akan menghadapi lagi penilaian kebersihan kota, dan itu nanti ada indikatornya serta komponen penilaian terhadap kabupaten dan kota penerima penghargaan Adipura,” imbuhnya.

Menurutnya, penilaian Adiputa nanti kemungkinan tidak hanya sekadar penilaian kebersihan dan keasrian. “Tapi juga akan dinilai dari segi upaya penanganan pemerintah daerah dan dukungan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang di dalamnya terkait dengan persoalan pengendalian sampah plastik,” pungkasnya.

(RRN)

Pohon Tumbang Timpa Tujuh Mobil dan Rusak Satu Rumah

Makassar: Hujan lebat disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis sore, 17 Januari 2019. Hal itu mengakibatkan belasan pohon tumbang di berbagai titik hingga menimpa lima kendaraan roda empat dan satu rumah roboh.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa, Ikhsan Parawansa  mengatakan, saat ini pihaknya bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan Tim Tagana Dinsos masih melakukan pembersihan pohon yang tumbang.

“Khusus di Kecamatan Somba Opu ada tujuh titik. Memang ada mobil yang tertimpa pohon seperti di depan RSUD Syekh Yusuf dan depan Kantor Lurah Bonto-bontoa. Tapi, belum tahu berama jumlah yang tertimpa,” katanya, saat dikonfirmasi 17 Januari 2019.

Titik pohon tumbang yang berada di Kacamatan Somba Opu berada di Jalan Sultan Hasanuddin (Depan Kodim 1409 Gowa), Jalan Usman Salengke, Jalan Wahidin Sudiro Husodo.

Kemudian, Jalan Masjid Raya (Depan Kantor DPRD Gowa), dan Jalan Wahid Hasyim, Jalan Mangka Dg Bomnong (BTN Manggarupi), Jalan Tun Abdul Razak, dan Jalan Poros Malino, Kecamatan Bontomarannu.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pembersihan di seluruh titik pohon tumbang, terkhusus yang menghalangi ruas jalan.

“Kami dari tim terpadu hingga saat ini masih melakukan pembersihan dan pemotongan batang pohon yang tumbang di ruas jalan,” katanya.

Sementara Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Abitzar mengatakan, dari data terakhir yang dia dapatkan ada sekitar dua puluh titik. Dan saat ini masih dalam penanganan pembersihan.

“Saat ini kami bersihkan di Jalan Wahidin Sudirohusodo. Ada tiga pohon besar. Setelah ini akan bergeser ke RSUD Syekh Yusuf,” jelasnya.

Dari informasi yang diperoleh sedikitnya ada tujuh kendaraan roda empat yang tertimpa pohon tumbang. Satu kendaraan yang berada di Depan Kantor Lurah Bonto-bontoa, enam lainnya mobil parkir di RSUD Syekh Yusuf. Dan satu rumah rubuh di Kelurahan Taeng, Kecamatan Pallangga.

(DEN)

Gaji Perangkat Desa di Sulut Diambil dari ADD

Manado: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan pembayaran gaji perangkat desa diambil dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). 

Kepala Seksi Fasilitasi dan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulut, Janny Dawiang, menjelaskan anggaran ADD diambil dari 10 persen APDB masing-masing kabupaten/kota.

“Sehingga setiap kabupaten/kota itu berbeda-beda anggaran. Seperti di Kota Kotamogu di sana ada 15 desa dengan ADD per desa menyentuh Rp2 miliar lebih sehingga kemungkinan besar untuk gaji perangkat desa lebih besar dari daerah lain. Nah itu tidak bisa diikuti daerah yang mendapat ADD yang lebih kecil,” kata Janny, di Manado, Kamis, 17 Januari 2019.

Perbedaan anggaran ADD itu, membuat pembayaran gaji aparatur desa juga tak sama di setiap daerah. Meski mengacu pada rumusan aturan yang sama. Dia menegaskan, pembayaran gaji aparatur desa tidak bisa diambil dari dana desa, sebab dana desa diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa.

“Ada rumusan yang sama setiap daerah untuk menghitung gaji perangkat desa. Namun, meski rumusan sama, yakni mengacu pada PP 47 2015, namun gajinya akan beda karena nilai APBDnya tadi yang beda setiap daerah,” terangnya.

ADD sendiri, lanjut Janny, selain digunakan untuk pembayaran gaji perangkat, juga digunakan untuk kepentingan desa lainnya. Seperti, pemelirahaan fasilitas, pemberdayaan masyarakat, pembinaan organisasi masyarakat, pembinaan organisasi adat dan beberapa lainnya,” terangnya.

Pemprov sendiri, imbuhnya, hannya berfungsi sebagai pengawas dan pembina untuk daerah-daerah yang terdapat ADD.

“Jadi kita hanya memberikan penyuluhan dan pembinaan juga pengawasan terhadap anggaran-anggaran yang dipakai agar tidak menyalahi aturan,” ujarnya.

Di sisi lain, Janny mengungkapkan, peenyataan Presiden Joko Widodo terkait penaikan gaji aparatur desa, kemungkinan akan diikuti dengan kenaikan anggaran  yang diterima kabupaten/kota.

“Pemerintah pusat sebenarnya sudah jauh-jauh hari membahas penghasilan tetap aparatur desa bersama DPR. Itu sejak April 2018 lalu. Jadi kalau ini diberlakukan kemungkinan anggaran per kabupaten/kota juga akan naik,” terangnya. 

(ALB)

BPBD Makassar Siapkan Posko Siaga Bencana di Daerah Rawan Banjir

Makassar: Musim penghujan yang melanda Kota Makassar cukup ekstrem. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar mencatat beberapa wilayah di Sulawesi Selatan berpotensi Hujan Sedang-Lebat disertai Petir dan Angin Kencang. 

Salah satu yang paling berpotensi adalah Kota Makassar, disusul Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto,  dan Maros. Data tersebut membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar membangun posko siaga bencana di beberapa titik rawan banjir. 

Kepala BPBD Kota Makassar, Taufieq Rachman, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan di semua titik di Kota Makassar yang berpotensi terjadi banjir. Bahkan, pihaknya telah membangun posko siaga bencana daerah yang paling sering terjadi banjir. 

“Kondisi Makassar itu siaga darurat banjir. Makanya kita terus melakukan pemantauan. Dan kami siapkan pos siaga di titik tersebut,” katanya, saat dikonfirmasi, Kamis 17 Januari 2019.

BPBD Kota Makassar saat ini menyiapkan tiga posko siaga bencana (banjir) yakni di Kantor BPBD Kota Makassar sebagai induk. Dan dua lainnya berada di titik paling rawan yakni berada di Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Manggala. 

Namun, kata Taufieq, pihaknya akan menambah posko siaga bencana jika cuaca khususnya hujan semakin ekstrem yang menyebabkan banjir di wilayah Makassar. Olehnya itu, selain personel BPBD pihaknya juga bekerjasama dengan Tim SAR baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat. 

“Kami sudah mengumpulkan komunitas SAR, untuk nantinya membantu dalam hal Rescue. Sementara, PMI, dan KSR dalam hal medis. Kami juga akan menambah posko jika itu dibutuhkan dalam bentuk posko lapangan,” jelasnya. 

Dari rilis BMKG Makassar untuk kondisi cuaca besok 18 Januari 2019. Daerah wilayah selatan, Provinsi Sulsel masih sangat berpotensi mengalami cuaca ekstrem, khususnya, Kabupaten Pangkajene, Barru, Jeneponto, Kota Makassar, Bulukumba, Bantaeng,  Palopo, Maros, Takalar, Gowa, dan Bantaeng. 

Daerah-daerah tersebut masuk dalam zona waspada atau berpotensi terjadi  hujan dengan intensitas sedang-lebat disertai dengan angin kencang dan kilat atau petir. Dan suhu udara mencapai 19 sampai 32°C.

“Tapi secara umum mitigasi bencana, harus melibatkan seluruh stakeholder atau instansi terkait guna mengurangi dampak pasca bencana. Khususnya pembangunan infrastruktur, dan sarana dan prasarana publik yang dibanguan Pemerintah Kota Makassar,” katanya. 

(ALB)

Pemkot Manado Klaim Punya Perda Kebersihan yang Kuat

Persidangan para pelanggar Perda Pengelolaan Persampahan di Kota Manado. Foto: dokumen/Bagian Hukum Pemkot Manado.

Manado: Kota Manado, Sulawesi Utara, masuk daftar 10 kota di Indonesia berpredikat kota terkotor versi Kementerian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan (KLHK). Pemerintah Kota Manado mengklaim Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Kebersihan yang mereka miliki cukup efektif

Kepala Bagian Hukum Pemkot Manado Budi Paskah Yanti Putri mengatakan perda itu diatur soal pengelolaan sampah. Mulai dari bank sampah, penglolaan sampah berbasis kecamatan hingga penegakan hukum untuk pelanggar.

“Serta waktu-waktu buang sampah maupun cara-cara pengelolaan sampah. Perda itu juga mengatur setiap pemukiman harus mempunyai satu tempat pengelolaan sampah,” kata Yanti, Rabu, 16 Januari 2019, di Manado.

Pihaknya menggelar sidang dua minggu sekali untuk para pelanggar Perda. Pelanggar perda masuk dalam kategori tipiring dan menghukum sesuai perda.

Pemkot Manado tengah merancang perda terkait pengurangan sampah plastik. Rancangan ini sudah mulai diterapkan di jajaran Pemkot Manado.

“Seperti tidak lagi menggunakan botol minum sekali pakai. Para pegawai diwajibkan menggunakan tumbler atau botol sejenis yang bisa mengurangi penggunaan plastik,” terangnya.

Label kota terkotor, kata Yanti, lantaran TPA Kota Manado yang sudah tidak memadai. Pemerintah kota masih mencari solusi untuk masalaha tersebut.

Pemkot Manado tengah menunggu hasil kajian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mencari lokasi TPA regional. “Namun jika masih belum juga Pemkot akan segera mencari solusi lain untuk TPA tersebut,” ujarnya.
 

(SUR)

Seorang Anggota TNI Tewas Tersambar Petir

Makassar: Empat orang pelatih Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat Secaba Resimen Induk Kodam XIV Hasanuddin tersambar petir saat menggelar latihan di Gunung Moncong Tanah, Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Satu di antaranya meninggal.

Keempat pelatih tersebut yakni Peltu Onik, Jabatan Turmin Juyar kima secaba (Meninggal Dunia), Pelda Andi Safri, Jabatan Turmudi ambulans urkes secaba, Serka Basri, Jabatan. Baurpam urum secaba, dan Koptu Saiful, jabatan Tamtama provost kima secaba. 

Kepala Penerangan Kodam XIV Hasanuddin, Kolonel Inf Alamsyah, mengatakan bahwa peristiwa naas tersebut berawal saat keempat pelatih selesai melatih siswa Secaba di Gunung Moncong. Namun, keempat orang itu melakukan cek akhir untuk kemudian kembali ke asrama. 

“Tiba-tiba hujan deras dan mereka berteduh di gubuk sambil menunggu hujan berhenti namun gubuk tersebut di sambar petir. Pelda Onik Meninggal dunia, 2 orang lainnya pingsan, dan yang satu tetap sadar,” kata Alamsyah, Rabu, 15 Januari 2019.

Setelah insiden tersebut korban yang meninggal kemudian dievakuasi ke RS. Pelamonia dan membawa korban yang lain ke KSA Rindam XIV Hasanuddin untuk mendapat perawatan dari dr Karlina. Selanjutnya dirujuk ke RS Pelamonia Makassar.

“Saat ini korban sudah dibawa ke rumah duka dan disemayamkan, sementara tiga lainnya sudah mulai membaik,” jelasnya. 

(ALB)

Jumlah Warga Miskin Pedesaan Turun 1,29 Juta

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo. Mi/Irfan.

Sukabumi: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, jumlah warga miskin di pedesaan turun drastis hingga 1,29 juta dalam satu tahun terakhir.

“Angka penurunan warga miskin periode 2017-2018 mencapai 1,82 juta jiwa dan dari jumlah tersebut 1,29 juta jiwa merupakan warga dari desa,” kata Eko saat mengunjungi Sukabumi, Selasa, 15 Januari 2019.

Eko menjelaskan, pemerintah pada 2018 untuk pertama kalinya berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit yakni 9,82 persen dari tahun-tahun sebelumnya yang angkanya belum pernah di bawah 10 persen.

Menurut Eko, penurunan angka kemiskinan itu menunjukkan keberhasilan program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan seperti penyaluran Dana Desa yang meningkatkan pembangunan pedesaan.

“Berbeda di tahun sebelumnya, Presiden menginginkan untuk tahun ini agar Dana Desa yang salurkan untuk digunakan lebih kepada peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat, tidak lagi kepada pembangunan infrastruktur,” jelas Eko.

Guna mengawal pemanfaatan Dana Desa, ia menjelaskan, kementeriannya bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk mendukung pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan dalam menggerakkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya.

(DEN)

Kemenperin Luncurkan Pendidikan Vokasi Industri di Sulsel

Makassar: Kementerian Perindustrian kembali meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. Langkah ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa di era globalisasi saat ini kualitas dan daya saing dari SDM merupakan salah satu paling penting dalam industri 4.0 saat ini. 

“Peningkatan kompetensi SDM menjadi salah satu program prioritas pemerintah karena dapat memacu produktivtas dan daya saing sektor industri nasional. Hal ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0,” katanya, saat meresmikan Program Pendidikan Vokasi Industri, di Kawasan Industri Makassar (Kima), Rabu, 16 Januari 2019.

Program Kemenperin tersebut melibatkan 40 perusahaan industri dan 109 SMK, dengan jumlah kesepakatan kerja sama yang ditandatangani sebanyak 188 perjanjan karena satu SMK dapat dibina lebih dari satu perusahaan industri, sesuai program keahlian di SMK tersebut.

Upaya ini sejalan dengan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo, setelah pembangunan infrastruktur adalah peningkatan kompetensi SDM melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih masif.

Apalagi, lanjut Airlangga, Indonesia sedang menikmati bonus demografi sampai 10 tahun ke depan, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif.

“Mereka ini harus menjadi aktor-aktor pembangunan atau agen perubahan, sehingga jangan sampai menjadi pengangguran yang justru
akan membawa dampak sosial yang besar,” tegasnya.

Guna mengantisipasi hal tersebut yang terkait dengan persaingan global dan memanfaatkan bonus demografi, Kemenperin sedang berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan industri 4,0.

“Pemerintah telah menetapkan 10 agenda prioritas Making Indonesia 4.0, salah satunya adalah penguatan kualitas SDM melalui redesain kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di era industri 4.0 serta program talent mobility untuk profesional,” terangnya.

dorong agar terus berkembang. Kawasan industri nya ini perlu diperluas karena seperti kima ini kawasan industri nya sudah terbatas. 

Untuk mendukung hal itu pihaknya mengimbau kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk membangun kawasan industri baru sebab, menurutnya Kima yang saat ini sudah terlalu sempit. 

“Jadi perlu dikembangkan kawasam industri 1.000 hektare, sehingga investor itu bisa masuk, karena kalau investornya yang membebaskan  sendiri itu persiapan ribet dan lama,” katanya. 

Sementara,Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan bahwa terkait pembangunan lahan untuk kawasan industri pihaknya masih akan mengoordinasikan hal itu kepada Gubernur serta instansi terkait. 

“Ini akan kita koordinasikan dulu. Kita akan laporkan dulu. Tentu akan ada keputusan bersama termasuk soal kondisi dan letaknya nanti di mana,” jelasnya. 

(ALB)

Manado Menolak Disebut Kota Kotor

ASN dan masyarakat bergotong royong membersihkan sampah di pantai Manado (Foto:Dok.Kemenko PMK)

Manado: Wakil Wali Kota Manado Mor Dominus Bastiaan tidak sepemikiran dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyebut daerahnya sebagai kota kotor.

Dominus menjelaskan, Kota Manado tidak pantas disebut sebagai kota terkotor. Sebab yang dipermasalahkan pada penilaian Adipura untuk kota besar hanya pada pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang harus sanitary landfill.

“TPA di Sumompo sudah tidak mampu menampung sampah yang ada, sejak banjir bandang 2014. Sedangkan sistem sanitary landfill adalah setiap ditaruh sampahnya harus ditutup dengan tanah. Dan lokasi di TPA kita sudah pasti tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Jadi bukan kotanya yang kotor,” kata Dominus di Manado, Rabu, 16 Januari 2019.

Baca: KLHK: 10 Kota Terkotor Terkait Pengelolaan Lingkungan

Dominus menjelaskan, hal tersebut menjadi alasan beberapa tahun belakangan Manado tidak mendapatkan Adipura. Solusi ke depan Pemkot Manado sudah tanda tangan MoU dengan Pemerintah Provinsi untuk membuat TPA regional.

“Masih menunggu lokasi yang disiapkan oleh pemerintah provinsi. Baru sistem yang dimaksud bisa berjalan dengan baik. Saat ini kita hanya berusaha untuk mengurangi jumlah sampah yang ada dan menaruhnya di TPA Sumompo,” ungkap Dominus.

Dominus mengklaim, Manado sudah jauh lebih bersih jika dibandingkan dengan saat mendapatkan Adipura dulu. “Tapi Ini jadi motivasi kita untuk bekerja lebih giat lagi demi kebersihan kota,” tandas Dominus.

(DEN)

Inspektorat Kabupaten Serang Raih Dua Sertifikat ISO

Serang: Inspektorat Kabupaten Serang berhasil meraih dua sertifikat Organisasi Internasional untuk Standardisasi atau International Organization for Standardization (ISO) sekaligus, yakni ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, dan SNI ISO. 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah di Serang, Selasa, mengatakan untuk mendapatkan sertifikat ISO tersebut memerlukan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran dalam melakukan tugasnya secara konsisten.

“Saya mengapresiasi kinerja Inspektorat Kabupaten Serang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pertama di Indonesia yang berhasil meraih dua ISO ini,” kata Tatu.

Tatu berharap, seluruh OPD Pemkab Serang yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk menindaklanjuti. Hal ini agar kualitas pelayanan dapat meningkat dan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat kepada Pemkab Serang. 
          
“Jika Inspektorat bisa, maka OPD lain juga pasti bisa,” kata Tatu. 

Sekretaris Utama BSN Puji Winarni mengapresiasi kinerja Bupati Ratu Tatu Chasanah yang berhasil mendorong Inspektorat untuk mendapatkan dua sertifikat ISO.

Menurut dia, ISO memiliki standar internasional yang harus diterapkan oleh Pemkab Serang.

“Waktu itu, tanda tangan kerja sama Maret 2018 dan belum sampai setahun sudah bisa diterapkan untuk penilaian. Ini prestasi yang membanggakan karena baru pertama di Indonesia,” katanya.

Pada 16 Maret 2018, Pemkab Serang dan BSN melakukan Memorandum Of Understanding (MOU). Kemudian pada 29 Maret 2018, dilakukan perjanjian kerja sama (PKS) antara Inspektorat Kabupaten Serang dengan BSN.

Dalam proses penerbitan sertifikasi ISO, dilakukan berdasarkan asesmen
dan audit eksternal oleh lembaga independen.

“Kalo ibu-ibu sudah minta gerak ke anaknya, pasti cepat yah kaya gini,” kata Puji. 

Puji menilai, keberhasilan Pemkab Serang dalam menerbitkan sertifikat ISO akan menjadi role model untuk daerah lainnya di Indonesia, sebab penerapan secara integrasi antara ISO 9001:2015  dan 37001:2016 baru
bertama di Indonesia yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Serang.       

“Tinggal disiapkan saja akan banyak yang studi banding Kabupaten Serang untuk belajar menerapkan sistem dua ISO ini,” kata Puji.  

(ALB)

Kemensos Beri Modal Usaha Eks Gelandangan dan Pengemis Senilai Rp2,3 Miliar

Karangasem: Kementerian Sosial (Kemensos) RI memberikan bantuan tempat tinggal dan modal usaha kepada 195 orang (50 kartu keluarga/KK) mantan gelandangan dan pengemis di Karangasem, Bali. Total bantuan senilai Rp2,3 miliar.

Bantuan yang diberikan kepada warga Banjar Muntigunung, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, dan Kabupaten Karangasem itu merupakan bagian dari program Desaku Menanti. 

Hadir dalam acara peresmian sekitar 500 undangan, yaitu 195 orang warga binaan sosial penerima Program Desaku Menanti, 305 orang dari unsur SKPD Kabupaten Karangasem, pemerintah Provinsi Bali, tim sinergitas, dunia usaha, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Dijelaskan Direktur Jenderal Rehabiltasi Sosial Edi Suharto, program tersebut bertujuan mengembalikan fungsi sosial eks gelandangan dan  pengemis. 

Karakteristik kemiskinan sangat beragam. Oleh karena itu pendekatan dan penanganan yang dilakukan juga butuh pendekatan berbeda.

“Tidak bisa semuanya diselesaikan dengan bantuan tunai bersyarat. Melalui program Desaku Menanti, menunjukkan negara hadir dan Presiden Joko Widodo memerhatikan segmen masalah kemiskinan,” kata Edi, dikutip keterangan tertulis, Rabu, 16 Januari 2019.

Program Desaku Menanti unik dan lengkap. Sebab, bantuan yang diberikan komplet, yaitu bantuan rumah, modal usaha, bantuan peralatan, dan sebagainya.

“Peserta program ini juga mendapat bimbingan usaha. Mereka didampingi oleh Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),  dan Karang Taruna,” kata Edi. 

Mencabut Akar Masalah Kemiskinan

Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Sonny W Manalu menyatakan, Program Desaku bertujuan mencabut akar masalah kemiskinan, yakni dengan memenuhi kebutuhan papan (rumah tinggal), usaha kemandirian (Usaha Ekonomi Produktif/UEP), dan jaminan hidup.

“Tanpa mencabut akarnya, kemiskinan akan tetap tumbuh. Kita telah meninggalkan pendekatan hit and run, yakni merazia mereka di pinggir jalan,  menjadi penjangkauan langsung,” kata Sonny. 

Sonny menyebutkan, total bantuan yang diberikan di Karangasem yang diberi nama Kampung Kesetiakawanan Sosial Giri Winangun Setiadharma itu sebesar Rp2.328.750.000. 

Sonny menjelaskan, pendekatan tersebut disebut lebih komprehensif. Sebab, melibatkan enam pihak sekaligus, yaitu Kementerian Sosial, pemerintah provinsi,  pemerintah kabupaten/kota,  Lembaga Kesejahteraan Sosial, eks gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, termasuk di dalamnya dunia usaha.

Menurut Sonny, makna filosofis dari program Desaku Menanti adalah mengembalikan gelandang dan pengemis ke kampung halamannya. Mereka diberikan dukungan saat pulang.

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan, gelandangan dan pengemis adalah salah satu jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Orang yang masuk dalam kelompok tersebut wajib mendapat penanganan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial. 

Oleh karena itu, Sonny menekankan bahwa Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang terus melakukan inovasi melalui langkah-langkah dan kebijakan program.

 

Sementara itu, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri menyatakan sangat mengapresiasi langkah Kementerian Sosial. Program Desaku Menanti dinilai sejalan dengan langkah Pemerintah Kabupaten Karangasem yang terus meningkatkan upaya pemberantasan kemiskinan,

“Kami juga menyiapkan anggaran sebesar Rp200 juta untuk mengembangkan usaha rakyat di Banjar Muntigunung. Khususnya pengembangan usaha kelengkapan sembahyang,” kata Mas Sumantri.

Selain di Karangasem, program Desaku Menanti telah berhasil dikembangkan di lima daerah, yakni Malang, Pasuruan, Yogyakarta, Padang, dan Jeneponto.

Kementerian Sosial RI akan terus mengembangkan program ini, mengingat tingkat keberhasilan dinilai berjalan baik.

(ROS)

Upah Petugas Kebersihan Banjarmasin Naik 50%

Ilustrasi suasana kota Banjarmasin. MI/Safir Makki

Banjarmasin: Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasi menaikkan honor para petugas kebersihan sebesar 50 persen pada 2019. Peningkatkan tunjangan petugas kebersihan ini dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta per bulan

“Peningkatan kesejahteraan ini sebagai apresiasi Pemkot Banjarmasin karena kinerja para petugas kebersihan ini telah membawa daerah ini kembali meraih penghargaan Adipura,” kata Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina menyatakan, di Banjarmain, Rabu, 16 Januari 2019.

Petugas kebersihan dinilai berperan besar membawa Banjarmasin meraih penghargaan Adipura Kirana empat kali beruntun sejak 2015. Selain sebagai apresiasi, Ibnu ingin pekerja kebersihan semakin termotivasi.

Lebih dari seribu petugas kebersihan menangani Banjarmasin yang memiliki luas wilayahnya sekitar 98 kilometer persegi dan berpenduduk lebih dari  750 ribu jiwa. Produksi sampah di Banjarmasin yang lebih dari 500 ton per hari perlu penanganan ekstra.

Penanganan produksi sampah di ibu kota Kalimantan Selatan ini dimaksimalkan melalui pengelolaan di TPS 3R atau Tempat Pengelolan Sampah Terpadu (TPST).

“Lebih sepuluh titik di daerah kita ini TPST, fungsinya cukup besar membantu penanganan sampah, yakni dengan sistem daur ulang,” ujarnya.

Banjarmasin memiliki 200 unit bank sampah yang tiap bulan dapat mengelola sampah daur ulang berton-ton.

(SUR)

Gelombang Tinggi, Wisatawan di Banten Diimbau Tidak Berenang

Ilustrasi gelombang tinggi. Medcom.id /Kuntoro Tayubi.

Lebak: Wisatawan diminta tidak berenang di pesisir pantai selatan Kabupaten Lebak, Banten, karena gelombang tinggi yang mencapai 2,5 meter. Gelombang tersebut dinyatakan cukup berbahaya.

“Kita berharap wisatawan dapat menaati peringatan imbauan itu,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Kaprawi seperti dilansir Antara, Selasa, 15 Januari 2019.

Larangan berenang di sekitar pantai selatan Kabupaten Lebak guna mencegah kecelakaan laut. Berdasarkan laporan dari BMKG Banten selama sepekan ke depan, cuaca di pesisir pantai selatan memburuk, karena ada tekanan rendah di Perairan Samudera Hindia.       

Ketinggian gelombang berpeluang mencapai 2,5 meter dengan kecepatan angin 15 knot atau 30 kilometer per jam. Karena itu, wisatawan diimbau tidak berenang di sekitar pantai selatan karena sangat berbahaya.

“Kami minta wisatawan tidak berenang karena khawatir mereka tersapu gelombang tinggi,” jelasnya.

Ia menjelaskan cuaca pesisir pantai selatan yang berhadapan langsung perairan Samudera Hindia memiliki karakter berbeda dengan pantai di Selat Sunda bagian utara. Gelombang pantai selatan cukup tinggi juga banyak karang-karang, sehingga berbahaya bagi pengunjung yang berenang di sekitar pantai itu. Bahkan, banyak pengunjung yang berenang terseret gelombang laut itu.

BPBD melarang pengunjung berenang di sekitar Pantai Binuangeun, Bagedur, Panggarangan, Sukahujan, Cihara, Bayah, Ciantir dan Sawarna berbahaya bagi wisatawan.

“Kami minta pengelola objek wisata agar mengawasi wisatawan agar mereka tidak melakukan kegiatan di sekitar pantai,” pungkasnya.

(DEN)

KLHK: 10 Kota Terkotor Terkait Pengelolaan Lingkungan

Jakarta: Sebanyak 10 kota di Indonesia menyandang kota terkotor versi Kementerian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan (KLHK). Predikat itu diberikan kota-kota itu mendapat nilai paling rendah pada saat penilaian program Adipura periode 2017-2018.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati merinci 10 kota tersebut ialah, untuk kategori kota metropolitan adalah Kota Medan, katergori kota besar Kota Bandar Lampung dan Kota Manado, untuk kategori kota sedang adalah Sorong, Kupang dan Palu,  untuk kategori kota kecil adalah Waikabubak di Sumba Barat, Waisai di Raja Ampat, Ruteng di Manggarai, Kabupaten Buol di Sulawesi Tengah, Bajawa di Kabupaten Ngada.  

“(Kota terkotor mendapat) Penilaian paling rendah antar kota-kota Adipura yang kita nilai, kan ada 300 sekian kota yang kita nilai, dan itu adalah kota yang jelek,” ujar Rosa usai acara Penganugerahan Adipura dan Green Leadership Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di kantor KLHK, Jakarta.

Rosa menuturkan penilaian mencakup antara lain penilaian fisik dan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang mana kota-kota itu mendapat nilai jelek karena melakukan pembuangan terbuka (open dumping) serta ada yang belum membuat kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas) tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Kemudian, faktor nilai buruk lain adalah komitmen yang kurang, anggaran kurang, serta partisipasi publik yang kurang.

“Untuk penilaian tahun ini kita ketatkan betul bahwa yang pertama tentu fisik, standarnya tinggi memang,kemudian TPA kita tidak berikan adipura kalau operasionalnya ‘open dumping’,” ujarnya.

Padahal Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa  tempat pemrosesan akhir (TPA) menggunakan sistem lahan urug saniter (sanitary landfill) atau sekurang-kurangnya sistem lahan urug terkendali (controlled landfill).

Sementara daerah-daerah mendapat penghargaan Adipura di antaranya karena tidak melakukan sistem pembuangan terbuka pada TPA, kebijakan dan strategi daerah sudah ada dan nilai fisiknya di atas 75 poin.

Pemerintah memberikan anugerah Adipura periode 2017-2018 kepada 146 penerima penghargaan yang terdiri dari satu Adipura Kencana,  119 Adipura, 10 Sertifikat Adipura dan lima Plakat Adipura serta penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah kepada 11 kabupaten/kota.

Pada pelaksanaan Program Adipura periode 2017-2018 itu telah dilaksanakan penilaian terhadap 369 kabupaten/kota se-Indonesia, atau sebanyak 72 persen dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

“Hal yang menjadi tujuan utama itu bukan mendapatkan Adipura, tapi yang menjadi tujuan utama adalah target yang ada di Jakstrada (kebijakan dan strategi daerah) dan Jaktranas (kebijakan dan strategi nasional). Itu yang utama pengurangan 2025 bisa 30 persen, dan 70 persen penanganan (sampah),” ujarnya.  

Dia mengatakan untuk pembinaan Adipura, minimal sudah ada Jakstrada dan sistem pengelolaan TPA yang harus diperbaiki. “Karena Jakstrada dan Jakstranas menjadi pegangan kita untuk penilaian Adipura,” ujarnya.

Rosa berharap kota-kota yang masih kurang dalam penilaian Adipura itu dapat memperbaiki diri untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta pengelolaan sampah yang lebih baik.

Dia mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan terhadap kota-kota yang mendapatkan penilaian paling rendah saat pemerintah melakukan penilaian Adipura. 
 

(ALB)

Warga Sulawesi Utara Diimbau Waspada Bencana

ilustrasi Medcom.id.

Manado: Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang dan petir terus melanda wilayah Sulawesi Utara beberapa hari belakangan ini. Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw mengimbau agar warga yang berada di wilayah aliran sungai dan rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan.

“Sebelum terjadi bencana segeralah mengungsi ke daerah yang lebih aman sehingga ketika terjadi ancaman bencana alam seperti banjir dan longsor warga sudah berada di lokasi yang aman dari bencana,” kata Steven di Manado, Selasa, 15 Januari 2019.

Steven menjelaskan, cuaca ekstrem yang sedang melanda daerah Sulawesi Utara harus segera diantisipasi agar sampai memakan korban. Dia ingin seluruh pihak terkait merapatkan barisan dalam menanggulangi cuaca ekstrem tersebut.

“Untuk stakholders terkait seperti BPBD, Dinsos, Dinkes, PU, juga harus siap dan sigap memberikan bantuan bagi masyarakat jika terjadi bencana,” pungkas Steven.

Senada, Wakil Wali Kota Manado Mor Dominus Bastian pun mengimbau agar warganya mewaspadai banjir dan tanah longsor. 

Bastian mengajak masyarakat terus waspada akan bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Mengingat pada kondisi cuaca yang sama, Manado pernah dilanda banjir bandang yang sangat merugikan pada lima tahun lalu.

“Warga Manado, terutama yang tinggal di bantaran sungai harap waspada dan hindari dulu daerah yang rawan bencana longsor,” kata Bastiaan, sesaat memantau debit air di pintu air DAS Tondano dari ruang Cerdas Command Center Pemkot Manado.

(DEN)

Trans Papua Tekan Biaya Logistik

Kendaraan melintasi ruas jalan trans Papua Barat yang melintasi hutan lebat di Teluk Bintuni-Manokwari, Papua Barat. MI/Susanto

Papua: Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena sepanjang 575 kilometer (km) telah tersambung seluruhnya. Meski belum sempurna, lantaran sepanjang 230 km trek masih berupa tanah dan kerikil, jalan tersebut kini telah mampu membuka daerah-daerah terisolasi dan mempermudah akses menuju delapan kabupaten.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU-Pera Osman Harianto Marbun mengungkapkan jalur tersebut kini telah digunakan untuk mengirim logistik ke wilayah Pengunungan Papua yakni Yalimo, Jayawijaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak (Sinak-Ilaga), Lanny Jaya, Memberamo Tengah, dan Nduga.

Biaya pengiriman yang jauh lebih murah dibandingkan jalur udara membuat harga barang-barang menjadi dapat ditekan.

Osman mengatakan, sebelum ada Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena, pengiriman logistik hanya bisa dilakukan melalui udara dengan biaya rata-rata Rp13.000 per kilogram.

“Sementara biaya angkut lewat jalur darat kini hanya berkisar Rp7.000 per kg,” ujar Osman melalui keterangan resmi, Selasa, 15 Januari 2019.

Ia pun akan terus menyempurnakan jalur yang saat ini masih berupa tanah dan kerikil agar kendaraan yang melintas lebih aman dan nyaman terutama pada musim hujan.

“Perbaikan sudah kami lakukan sejak awal tahun ini, terutama di beberapa lokasi yakni pada KM 276, KM 306, KM 310 dan KM 386. Untuk mempercepat pekerjaan, kami akan menambah peralatan,” tuturnya. 

(ALB)

Bencana Alam di NTT Sebabkan 11 Korban Jiwa

Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.

Kupang: Bencana alam akibat cuaca yang melanda wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Desember 2018 telah menelan 11 korban jiwa. Jumlah korban jiwa tersebut tercatat sejak Desember 2018 hingga Januari 2019.

“Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi sejak Desember 2018 telah memicu terjadinya bencana alam di sejumlah daerah di NTT menyebabkan 11 orang meninggal,” kata Kepala Pelaksana Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tini Tadeus seperti dilansir Antara, Senin, 14 Januari 2019.

Tini mengatakan, hujan lebat disertai angin kencang memicu bencana alam tanah longsor, banjir pada sejumlah daerah di NTT. Bencana alam yang telah merenggut 11 korban jiwa itu merupakan dampak dari terjadinya cuaca ekstrem yang melanda NTT sejak Desember 2018 hingga Januari 2019.

“Korban yang meninggal akibat bencana di NTT cukup banyak, karena intensitas curah hujan yang tinggi disertai angin kencang memicu terjadinya bencana tanah longsor dan banjir,” jelas Tini.

Menurut Tini, bencana alam yang telah menyebabkan 11 korban meninggal itu terjadi di Kabupaten Sikka, Timor Tengah Selatandan Manggarai Barat serta Nagekeo.

“Dalam kondisi cuaca ekstrem seperti ini dibutuhkan kewaspadaan masyarakat untuk tidak memaksakan diri tinggal di daerah yang rawan bencana. Apabila sudah ada tanda-tanda bencana maka sebaiknya sehingga mengungsi ke lokasi yang aman,” pungkas Tini.

(DEN)

Sejumlah Petani di Lebak Terapkan Pertanian Modern

Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.

Lebak: Sebagian besar petani di Kabupaten Lebak, Banten, menerapkan pertanian modern dengan menggunakan teknologi alat dan mesin pertanian (alsintan) dalam pengelolahan lahan pangan mereka.

“Kami mencatat sekitar 70 persen dari 1.667 kelompok tani sudah menerapkan pertanian modern,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Lebak Dede Supriatna di Lebak, Banten, Senin, 14 Januari 2019.

Dede menjelaskan, penerapan pertanian modern sangat menguntungkan pendapatan petani karena dapat menekan biaya produksi jika dibandingkan pertanian manual.

Biaya pertanian manual cukup tinggi dengan menggunakan cangkul dan bajak kerbau hingga mencapai Rp12 juta per hektare. Namun, jika pengelolahan pertanian dengan cara modern hanya Rp7 juta per hektare.

Selain itu, pertanian dengan cara yang modern lebih cepat dan produktivitasnya cukup tinggi dibandingkan manual.

“Saya kira penerapan pertanian modern lebih menguntungkan petani,” ungkap Dede.

Ia mengapresiasi gerakan percepatan tanam sekitar 70 persen dari 1.667 kelompok tani yang menggunakan teknologi traktor. Sementara sekitar 30 persen petani lainnya masih menggunakan peralatan manual dan kebanyakan di lahan perbukitan maupun rawa.

Padahal, kata dia, pemerintah dari tahun ke tahun menyalurkan bantuan alsintan, seperti traktor, pompa, dan penggilingan padi, untuk mendukung peningkatan produksi pangan menuju swasembada.

Saat ini, jumlah traktor yang ada pada petani di atas 2.000 unit tersebar di 28 kecamatan.

“Semua peralatan teknologi pertanian modern itu bantuan dari Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah guna meningkatkan produktivitas pangan,” pungkas Dede.

(DEN)

Pembunuh Satu Keluarga Diharap Mendapat Hukuman Berat

ilustrasi Medcom.id/ Rakhmat Riyandi.

Rejang Lebong: Pihak keluarga korban pembunuhan ibu dan dua anak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, meminta pelaku dihukum berat. Keluarga korban menganggap pembunuhan tersebut sangat sadis.

“Kalau berdasarkan permintaan keluarga kami, pelakunya dihukum seberat-beratnya, kita minta dengan polisi untuk menjatuhkan hukuman yang berat, karena sudah menghabisi anak dan cucu saya,” ujar Suwardi, orang tua korban, Hasnatul Laili di Simpang Suban, Senin, 14 Januari 2019.

Baca: Ibu dan Dua Anaknya Diduga Jadi Korban Pembunuhan

Suwardi menjelaskan, pembunuhan yang menimpa anak dan kedua cucunya itu membuat keluarganya terpukul. Kejadian yang menimpa anak dan kedua cucunya itu tidak disangka-sangka oleh Suwardi. Dirinya seminggu sebelum kejadian juga sempat bermimpi memeluk tiga mayat, namun mimpi ini tidak dihiraukan karena yakin itu merupakan rejeki dan terus bekerja di kebun layaknya hari hari biasanya.

Sementara itu, Yudi Prayoga, mantan suami pertama Hasnatul Laili mengaku sangat kaget mendengar kabar kedua putrinya itu meninggal dunia akibat dibunuh. Yudi juga meminta agar pelakun diberikan hukuman setimpal.

“Sebelum kejadian, anak saya yang tua sempat komunikasi melalui telepon maupun chating di whatsapp, dia bilang ingin sekolah di Jawa ikut dengan saya. Terakhir sekali saya ketemu dengan kedua anak saya saat Idul Fitri tahun lalu,” ungkap Yudi.

Baca: Pembunuh Satu Keluarga di Rejang Lebong Ditangkap

(DEN)

Pemprov Banten Tunggu Penetapan Lokasi Hunian Tetap

Serang: Pemerintah Provinsi Banten masih menunggu penetapan lokasi yang akan ditentukan oleh Pemkab Pandeglang untuk membangun hunian tetap bagi korban tsunami. Nantinya akan ada ratusan rumah dibangun di lokasi hunian tetap tersebut.

“Persiapan pembangunan hunian tetap sudah dilaksanakan, hanya menunggu kesiapan lokasi di Kabupaten Pandeglang. Rencana yang dibangun 717 unit rumah,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, M Yanuar di Serang, Banten, Senin, 14 Januari 2019.

Yanuar menjelaskan, 717 unit rumah yang akan dibangun tersebut akan menggantikan rumah yang rusak berat dan rusak ringan. Pemprov Banten saat ini masih menunggu penetapan lokasi hunian tetap tersebut yang dikeluarkan Pemkab Pandeglang.

Pasca tahap darurat bencana tsunami yang menerjang wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, Pemerintah Provinsi Banten fokus untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan rumah warga yang rusak akibat tsunami tersebut.

Sebelumnya Sekretaris Tim Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda, Sekretariat Pendopo Gubernur Banten Muhtarom menyatakan, setelah memimpin rapat koordinasi pada 3 Januari 2019, Gubernur Banten Wahidin Halim mulai memfokuskan bantuan pada hunian sementara untuk korban tsunami.

“Pengungsi sudah berangsur-angsur kembali ke rumah, namun bagi korban yang rumahnya mengalami rusak dibuatkan posko tersendiri. Kemudian Pemprov tampil lagi di situ,” kata Muhtaro yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten.

Data yang diperoleh Posko Penanggulangan Bencana Sekretariat Pendopo Gubernur Banten, terdapat 1.530 rumah rusak akibat tsunami. Data tersebut meliputi Kecamatan Labuan sebanyak 350 rumah rusak ringan dan 262 rumah rusak berat, Kecamatan Carita sebanyak 5 rumah rusak ringan dan 77 rumah rusak berat, Kecamatan Cigeulis sebanyak 9 rumah rusak ringan dan 24 rumah rusak berat, Kecamatan Panimbang sebanyak 39 rumah rusak ringan dan 49 rumah rusak sedang, 24 rumah rusak berat.

Kemudian di Kecamatan Sukaresmi sebanyak 19 rumah rusak ringan dan 80 rumah rusak berat, Kecamatan Pagelaran sebanyak 14 rumah rusak ringan dan 6 rumah rusak berat, Kecamatan Cimanggu sebanyak 3 rumah rusak berat, dan Kecamatan Sumur sebanyak 23 rumah rusak ringan dan 238 rumah rusak berat.

(DEN)

KKP Akan Bantu Perbaikan Perahu Nelayan di Banten

Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.

Serang: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membantu perbaikan mesin perahu dan peralatan tangkap ikan yang rusak milik nelayan di Pandeglang dan Serang, Banten. Saat ini KKP masih melakukan pendataan terlebih dahulu terhadap perahu nelayan yang rusak.

“Sambil kami melakukan pendataan yang lebih lengkap lagi, pemerintah pusat melalui KKP siap membantu perbaikan mesin perahu. Akan dikirim tiga truk peralatan mesin bengkel beserta tim-nya ke Pandeglang,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Suyitno di Serang, Banten, Senin, 14 Januari 2019.

Suyitno menjelaskan, peralatan tersebut nantinya akan disiapkan untuk perbaikan mesin perahu, baik peralatan mesin atau bengkel yang mobile atau bengkel yang menetap di suatu lokasi. 

Nantinya para nelayan bisa membawa mesin perahu yang rusak untuk diperbaiki di bengkel yang disiapkan KKP beserta tim ahlinya.

“Nanti juga KKP akan menggandeng perusahaan untuk menyalurkan CSR-nya untuk membantu nelayan,” jelas Suyitno.

Saat ini pihaknya terus berupaya melakukan pendataan kerugian yang diderita oleh para nelayan akibat tsunami tersebut. “Kami juga masih menunggu tim di lapangan karena data-nya ini masih dinamis,” pungkas Suyitno.

Tsunami Selat Sunda yang menerjang pesisir laut wilayah Banten mengakibatkan rusaknya aset milik Dinas Kelautan dan Perikanan milik Pemprov Banten dengan kerugian ditaksir mencapai Rp15 miliar.

(DEN)

Serang Petugas, Seorang Warga Barito Timur Tewas Ditembak

Tamiang Layang: Kepolisian Resor Barito Timur, Kalimantan Tengah, terpaksa menembak seorang warga berinisial LL, 27, hingga tewas, karena menyerang dengan menggunakan dua senjata tajam ke anggota yang sedang bertugas.

“Iya betul. Ada anggota diserang dengan senjata,” kata Kasat Reskrim AKP Andika Rama Senin, 14 Januari 2019. 

Menurut Andika, anggota diserang seseorang yang diduga mabuk minuman beralkohol dengan memegang dua senjata tajam jenis badik dan sangkur. 

Informasi yang dihimpun di kepolisian setempat, pada Minggu 13 Januari sekitar pukul 21.30 WIB, anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat Tamiang Layang bahwa ada tiga orang pria yang sedang mabuk membuat keributan di sebuah warung kopi di Jalan serapat, Kelurahan Tamiang Layang.

Anggota polisi yang sedang piket langsung menginformasikan kepada dua anggota yang sedang bertugas untuk mendatangi lokasi. Setelah sampai di lokasi, petugas menemukan empat orang di sebuah warung kopi di jalan tersebut.

Tiga dari empat orang tersebut diduga sedang dalam pengaruh minuman beralkohol atau dalam kondisi mabuk. Karena dalam kondisi mabuk, anggota yang datang ternyata sudah diadang salah satu pria dari tiga orang tersebut dan menghampiri anggota dengan membawa senjata tajam jenis sangkur dan badik tanpa memakai baju.

Belakangan diketahui bahwa lelaki itu berinisial LL dan menantang anggota untuk berkelahi.
Petugas pun mengeluarkan tembakan peringatan pertama ke udara dan meminta pelaku meletakkan senjata tajam sambil menyatakan identitas diri sebagai anggota polisi Resor Barito Timur.

Ternyata, pelaku tambah beringas hingga polisi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara lagi sebanyak dua kali sambil meminta pelaku untuk tenang dan meletakkan senjata tajamnya.

Pelaku yang beringas terus mengejar dengan senjata tajam di tangan hingga salah satu anggota yang menghindar terjatuh. Anggota polisi yang terjatuh ingin diserang pelaku hingga berjarak sekitar 2 meter dan di saat itu salah satu anggota menembak ke arah kaki pelaku untuk dilumpuhkan sebanyak dua kali.

Setelah terkena tembakan, pelaku terjatuh dan diamankan serta langsung dibawa ke Rumah Sakit Tamiang Layang untuk mendapatkan tindakan medis. Sesampainya di Rumah Sakit Tamiang Layang, pelaku dinyatakan meninggal dunia. Jenazah pelaku kini sudah dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Desa Harara, Kecamatan Dusun Timur.

(ALB)

Nelayan di Labuan Pandeglang Belum Berani Melaut

Ilustrasi Medcom.id/ Syahmaidar.

Pandeglang: Nelayan di Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, hingga kini belum berani melaut pascatsunami. Kebanyakan nelayan tersebut masih trauma dengan gelombang tinggi atau tsunami yang datang tiba-tiba.

“Kami nelayan masih ketakutan melaut,” kata Sargawi, seorang nelayan di TPI Teluk Labuan, Pandeglang, Banten, Minggu, 13 Januari 2019.

Sargawi menjelaskan, saat ini para nelayan memenuhi kebutuhan hidup dengan mengandalkan bantuan logistik dari donatur maupun pemerintah. Selain trauma, perahu dan kapal mereka juga masih mengalami kerusakan akibat diterjang tsunami.

Bahkan, kondisi perahu dan kapal saling bertabrakan dan menumpuk, sehingga sulit diangkat dan diperbaiki. “Kami akan melaut sekitar dua bulan nanti,” ungkap Sargawi.

Sementara Surya, seorang nelayan Labuan mengaku saat ini seluruh nelayan belum diperintahkan melaut karena masih trauma dengan tsunami yang menerjang permukiman warga nelayan.

Untuk itu, kebanyakan nelayan memperbaiki kapal dan perahu yang mengalami kerusakan, termasuk alat tangkap yang rusak akibat diterjang tsunami.

“Kami lebih baik memperbaiki kapal dibanding melaut karena risiko kecelakaan laut cukup besar,” ungkap Surya.

(DEN)

Polisi Ungkap Prostitusi Online di Samarinda

Samarinda: Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Samarinda berhasil mengungkap kasus bisnis prostitusi online di wilayah setempat dan mengamankan sejumlah pelaku, di antaranya berstatus mahasiswi.

Kasatreskrim Polrestabes Samarinda Kompol Sudarsono mengatakan, pihaknya telah mengamankan tiga pelaku prostitusi online, yakni YD, 28, sebagai muncikari, RD, 23, dan GA 23, keduanya sebagai pelaku prostitusi, dalam penggrebekan yang dilaksanakan Jumat pagi 11 Januari di dua hotel yang berada di Kota Samarinda.

Ia menjelaskan, berdasarkan pengakuan para tersangka, tarif bisnis prostitusi online ini berkisar dalam harga Rp1 juta untuk sekali kencan. Sedangkan, muncikari mendapatkan jatah dari anak buahnya dalam kisaran Rp100 ribu dalam sekali transaksi. 

Menurut Sudarsono, YD berasal dari Kota Bontang dan berstatus sebagai mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Kota Samarinda, sedangkan RD dan GA merupakan warga di Kota Samarinda, dan hubungan ketiganya adalah teman tongkrongan.

“Awalnya kami menerima laporan masyarakat terkait bisnis prostitusi online ini, kemudian kami mengatur siasat untuk bisa berhubungan dengan YD yang diduga muncikari, karena YD ini ternyata tidak bisa berhubungan dengan sembarang orang,” jelas Sudarsono.

Ia menjelaskan, dari hasil komunikasi itu, pihaknya meyakinkan bahwa teman dan bosnya membutuhkan wanita penghibur untuk bisa melayani dalam hotel, dan kemudian YD
memberikan isyarat akan mengirimkan anak buahnya.

“Dalam operasi ini kami menyewa dua hotel untuk menjebak para pelaku bisnis prostitusi online
ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan keterangan YD selaku muncikari telah menjalankan operasinya sejak tahun 2017, namun berdasarkan pengakuan RD pernah dijual oleh YD tahun 2016.

“Kami masih melakukan penyidikan lebih lanjut dengan keterangan para pelaku dan sejumlah saksi akan mengembangkan kasus ini untuk mengungkap binis prostitusi lainnya yang mungkin masih ada di kota Samarinda,” tegas Sudarsono.  

(ALB)

Ibu dan Dua Anaknya Diduga Jadi Korban Pembunuhan

Ilustrasi Medcom.id/ Rakhmat Riyandi.

Rejang Lebong: Satu keluarga yang terdiri dari ibu bernama Hasnatul Laili alias Lili, 35, dan dua anaknya bernama Melan Miranda, 16, dan Cika Ramadani, 10, diduga menjadi korban pembunuhan. Korban diketahui tinggal di RT 08, Simpang Suban Air Panas, Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Bengkulu.

Kapolres Rejang Lebong AKBP Jeki Rahmat Mustika mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan kasus tersebut.

“Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara,” kata Jeki seperti dilansir Antara, Minggu, 13 Januari 2019.

Jeki menjelaskan, pihaknya sudah menemukan mobil milik korban yang sempat hilang, yakni mobil Suzuki jenis APV gold, pelat BD 1702 LO. Mobil tersebut terparkir di halaman belakang RSUD Curup, pada Sabtu malam sekitar pukul 22.41 WIB.

Saat ditemukan, di dalam mobil tersebut beberapa tandan buah pisang serta jeriken warna putih, kemudian juga terdapat bekas ceceran darah di bagian samping belakang kanan.

Sejauh ini pihaknya belum bisa menyimpulkan pelaku dan motif pembunuhan pedagang pisang dan keluarganya itu, karena masih dalam proses penyelidikan petugas, namun diperkirakan korban dihabisi oleh orang yang dikenal.

Ketiganya ditemukan meninggal dunia pada Sabtu sore, 12 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, kasusnya diketahui setelah keluarga korban melakukan pencarian karena korban seharian tidak keluar rumah, padahal aktivitas kesehariannya adalah berdagang buah pisang.

(DEN)

Korban Bencana Sulteng Buat Hunian dari Puing Bangunan

Warga di Kabupaten Sigi yang menjadi penerima manfaat hunian sementara dari Yayasan Media Group. Medcom.id/Surya Perkasa

Palu: Korban bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), memilih membangun hunian dari puing bangunan. Mereka memilih membangun tanpa menunggu pembangunan hunian sementara (Huntara).

“Khususnya terhadap shelter pengungsi yang dihuni oleh korban likuifaksi dan tsunami, yang saat ini lebih 80 persen telah miliki hunian sendiri. Mereka membangun sendiri pascabencana pada awal hingga  akhir Oktober 2018,” kata Ketua Pansus Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (P3B) DPRD Sulteng, Yahdi Basma, di Palu, Sabtu, 12 Januari 2019.

Korban yang melakukan hal ini dapat dilihat di Kelurahan Petobo, Kelurahan Balaroa, Desa Sibalaya, Kabupaten Sigi dan Desa Jono Oge. Korban tsunami di sepanjang pesisir pantai Teluk Palu dan Donggala juga terlihat melakukan hal serupa.

Yahdi mengemukakan, korban bencana atau pengungsi telah familiar dengan puing bekas rumah mereka. Puing ini dimanfaatkan kembali untuk membangun hunian.

Dia memperkirakan Huntara akan mubazir atau tidak termanfaatkan jika pemerintah tetap melanjutkan program tersebut. “Saat ini yang dibutuhkan oleh korban yaitu hunian tetap. Bukan Huntara, walaupun ada sebagian yang telah menempatinya dari pemerintah,” kata Yahdi

Ia menilai pemerintah harus menyetop pembangunan Huntara di beberapa lokasi pengungsian korban bencana. Sudah saatnya pemerintah membangun hunian tetap bagi korban.

(SUR)

Gunung Ibu Kembali Erupsi

Tinggi kolom abu vulkanik letusan pada 17.12 WIT, Sabtu, 12 Januari 2019, 800 meter dari puncak kawah condong dan ke arah selatan. Istimewa/BNPB

Jakarta: Gunung Ibu, Halmahera Barat, Maluku Utara, meletus pukul 17.12 WIT, 12 Januari 2019. Berdasarkan Pos Pengamatan Gunung Ibu PVMBG, tinggi kolom abu vulkanik letusan 800 meter dari puncak kawah dan condong ke arah selatan.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyebut status Gunung Ibu masih waspada walau terjadi erupsi.

“Rekomendasi masyarakat dan pendaki tidak boleh melakukan aktivitas di dalam radius dua kilometer dan perluasan sektoral berjarak 3,5 kilometer ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu,” kata Sutopo.

Masyarakat belum perlu mengungsi karena berada di luar zona berbahaya. Masyarakat telah memahami letusan ini dan tidak panik karena Gunung Ibu hampir setiap hari terjadi erupsi.

Sejak 3 bulan terakhir Gunung Ibu hampir setiap hari meletus. Pada 10 Januari 2019, Gunung Ibu meletus 80 kali dan 18 kali mengeluarkan guguran lava.

“Hembusan (abu) 64 kali kejadian. Namanya gunung api aktif meski status Waspada dapat meletus setiap saat. Yang penting masyarakat berada di zona aman,” lanjut Sutopo.

(SUR)

Kemenko PMK Imbau Masyarakat Menjauh dari Pantai

Jakarta: Terkait percepatan penanganan bencana tsunami di Selat Sunda, Kemenko PMK mangimbau masyarakat agar mengungsi dari pantai setidaknya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, sesuai aturan Perpres Nomor 51 Tahun 2016.

Hal tersebut dikatakan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Sonny Harry Harmadi pada rapat koordinasi penanganan bencana tsunami Selat Sunda bersama Bupati Pandeglang, Bupati Lampung Selatan, perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, Setkab, TNI, Polri, Pemprov Banten dan Pemprov Lampung, Jumat 11 Januari 2019.

Sonny juga meminta agar Pemda dan BPBD segera menyusun rencana siaga darurat yang berisi penetapan jalur dan lokasi evekuasi. “Begitu pula dengan mekanisme koordinasi evakuasi dan edukasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat,” kata Sonny dalam keterangan tertulisnya.

Soal pengungsi, dia meminta agar BNPB dan Kementerian Sosial memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi sebaik-baiknya. Sedangkan tentang huntara, lanjut Sonny, saat ini ada dua pilihan yang bisa diambil masyarakat yaitu dibantunkan huntara atau disewakan rumah.

“Namun terlebih dahulu Pemda harus mendata penerima manfaat dan disahkan oleh bupati. Demikian pula dengan kebutuhan pemenuhan jaminan hidup. Seperti halnya bencana NTB dan Sulteng, bantuan stimulan rumah juga akan diberikan oleh pemerintah dengan besaran Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang, Rp10 juta untuk rumah rusak ringan,” katanya.

Selain itu, Sonny juga meminta agar Badan Geologi Kementerian ESDM dapat segera menyampaikan peta rawan bencana berdasarkan kajian geologi. “Peta tersebut disampaikan ke Kementerian ATR sebagai dasar menyusun perbaikan rencana tata ruang wilayah untuk mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang,” tutur Sonny.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Pandeglang Irna Nurlita memaparkan total korban meninggal Selat Sunda di wilayahnya sebanyak 351 orang. Korban ini terdiri dari 117 orang penduduk Pandeglang, 239 orang non penduduk Pandeglang, dan lima orang korban tak teridentifikasi.  

“Penanganan yang sudah dilakukan pemerintah di antaranya evakuasi korban luka dan meninggal, penyedian layanan dasar pengungsi, pengerahan personil TNI/Polri/relawan, pertolongan medis, psikososial dan upaya penanganan tanggap darurat lainnya,” ucap Irna.

Irna juga telah memutuskan untuk tak memperpanjang masa tanggap darurat. Kabupaten Pandeglang kini telah masuk ke dalam fase transisi ke pemulihan, mulai 6 Januari hingga 5 April 2019. 

“Adapun tindak lanjut penanganan yaitu menetapkan lahan rumah sementara (huntara), verifikasi dan validasi data calon penghuni huntara, penyiapan lahan dan pembangunan huntara, dan pemindahan pengungsi dari lokasi pengungsian ke huntara,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto melaporkan jumlah lorban meninggal akibat tsunami berjumlah 118 orang, korban luka-luka sejumlah 1.555 orang, dan korban hilang 7 orang. Meski masih dalam fase tanggap darurat, Nanang menyampaikan bahwa diupayakan masyarakat secepatnya akan mendapatkan bantuan hunian tetap sesuai arahan Presiden. BNPB juga menyampaikan bahwa desa-desa yang rawan bencana ke depannya akan diperkuat menjadi desa tangguh bencana.

(ROS)

Wanita Berbobot 350 Kg asal Palangkaraya Dibawa ke RS

Palangka Raya: Titi Wati, 37, perempuan obesitas berbobot 350 kilogram, dibawa dari rumahnya di Jalan George Obos 25, ke Rumah Sakit Umum (RSUD) Dorrys Sylvanus, Palangkaraya, Jumat, 11 Januari 2019. Titi Wati bisa dikeluarkan dari rumah setelah petuga menjebol pintu dan jendela rumahnya.

Pintu dan jendela dijebol karena tubuh Titi Wati lebih lebar dari pintu utama. Titi Wati juga harus ditandu karena sudah bertahun-tahun perempuan dia hanya bisa tidur tengkurap. Butuh 20 petugas pemadam kebakaran untuk menggotong Tati Wati.

Titi Wati bersyukur dan berterima kasih telah diperhatikan. “Saya siap lahir batin menjalani semuanya,” kata Titi Wati.

Titi Wati dikawal katat selama dalam perjalanan dari kediamannya ke RSUD Dorrys Sylvanus. Wakil Direktur RSUD Dorrys Sylvanus Bidang Kemitraan dan Pendidikan Theodorus Sapta Atmaja mengatakan, Titi Wati akan ditempatkan di ruang khusus di kamar Adelwais Nomor 25.

Menurut Theodorus, Titi Wati akan masuk ruang operasi pekan depan. Tindakan operasi akan difokuskan pada bagian lambung. Lewat operasi ini diharapkan bobot Titi Wati akan menyusut  15-20 kilogram tiap bulan.

“Volume lambungnya akan berkurang hingga 50%,” kata Theodorus.

Tindakan operasi melibatkan dua dokter bedah, satu dokter anastesi, dan 3 perawat. Mereka didatangkan dari Bali. “Masih dikoordinasikan. Kalau sudah siap, tim dokter segera ke Palangkaraya,” terang Theodorus.

(ALB)

Wabah DBD Serang Sulut

Ilustrasi. Foto: MI/Arya Manggala

Manado: Wabah demam berdarah dengue (DBD) akhir-akhir ini mulai merebak di sejumlah daerah di Sulawesi Utara. Data Dinas Kesehatan Sulut, sepanjang Januari 2019 ini, ada 264 kasus DBD yang tersebar di berbagai wilayah di Sulut.

Menyikapi itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey pun mengeluarkan Surat Edaran Gerakan Serentak Penanggulangan DBD yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota. Dalam surat dengan Nomor 433.1/19.148/Sekr-Dinkes tersebut menjelaskan soal penanganan dan pencegahan bahaya DBD.

“Pemerintah daerah di kabupaten dan kota kiranya dapat menggalakan kegiatan bersih-bersih lingkungan secara rutin. Langkah ini sangat penting untuk memberantas perkembangbiakan nyamuk DBD,” kata Olly, Jumat, 11 Januari 2019.

Menurut Olly, dalam mencegah bahaya DBD, pengasapan atau fogging tidak harus rutin dilakukan. Sebab, fogging kurang efektif lantaran hanya mampu membunuh nyamuk dewasa, tidak jentiknya.

“Pencegahan penyakit bukan lewat fogging tetapi kebersihan lingkungan. Menghilangkan jentik nyamuk akan lebih mudah dalam pencegahan DBD,” ujarnya.

Olly pun menginstruksikan kepada bupati dan wali kota untuk menyosialisasikan secara massal upaya antisipasi menyebarnya virus DBD.

“Ini harus menjadi perhatian bupati dan wali kota untuk dapat mendorong wilayahnya baik desa dan kelurahan agar dapat menggalakan penanggulangan DBD dengan menjaga kebersihan lingkungan,” tandasnya.

(ALB)

TIti Wati, Wanita Berbobot 350 Kg asal Palangka Raya Dibawa ke RS

Palangka Raya: Titi Wati, 37, perempuan obesitas yang memiliki berat 3 Kuintal, dievakuasi dari rumahnya di Jalan George Obos 25, ke Rumah Sakit Umum (RSUD) Dorrys Sylvanus, Palangkaraya, Jumat, 11 Januari 2019. Evakuasi diawali dengan menjebol pintu dan jendela rumah yang terbuat dari kayu itu.

Penjebolan harus dilakukan karena akses jalan untuk melakukan evakuasi tidak bisa melalui pintu utama mengingat tubuh pasien yang lebih besar dibandingkan dengan daun pintu.

Untuk memindahkan perempuan yang bertahun-tahun hanya bisa tidur tengkurap itu petugas membuat tandu khusus terbuat dari batang kayu dan papan.

Tidak mudah memang untuk memindahkan perempuan yang memiliki berat badan 350 kg itu. Dibutuhkan setidaknya 20 petugas pemadam kebakaran untuk mengangkat tandu Titi dari dalam rumah menuju mobil yang berjarak hanya sekitar 10 meter itu.

Kepada wartawan yang mewawancarainya sebelum dilakukan evakuasi, Titi Wati mengaku bersyukur dan berterima kasih sehingga akhirnya ia bisa mendapatkan penanganan dari pemerintah.

“Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan pemerintah dan saya siap lahir batin untuk menjalani semuanya,” ujarnya.

Perjalanan dari kediaman Titi Wati ke RSUD Dorrys Sylvanus mendapatkan pengawalan ketat selain dari pihak rumah sakit yang menyiapkan sebuah ambulance lengkap dengan peralatan, juga sejumlah petugas damkar dan masyarakat setempat.

Terpisah, Wakil Direktur RSUD Dorrys Sylvanus Bidang Kemitraan dan Pendidikan Theodorus Sapta Atmaja mengatakan, saat ini, pasien ditempatkan di ruang khusus di kamar Adelwais no 25 dan mendapatkan pemantauan setiap hari dari pihaknya

Menyinggung pelaksanaan operasi, dijelaskanya, diperkirakan operasi akan dilaksanakan dalam sepekan mendatang setelah pihaknya mendapatkan semua rekam medik yang diperlukan sebelum pelaksanaan operasi.

Menurut Theodorus, tim dokter akan melakukan operasi pada bagian lambung sehingga nantinya Titi mengalami  penurunan berat badan selama satu bulan kurang lebih 15-20 kg.

“Jadi nantinya volume lambungnya akan berkurang hingga 50%,” terangnya.

Menyinggung tim dokter yang akan melakukan penanganan, menurut dia, nantinya tim ini ada 6 orang yakni dua dua dokter bedah, satu dokter anastesi dan 3 perawat.yang didatangkan dari Bali.

“Saat ini, kami terus melakukan koordinasi dengan tim dokter dan nanti kalau disini sudah siap makan tim dokter akan segera ke Palangkaraya,” ujarnya.

(ALB)

Enam ASN Minahasa Tenggara Diberhentikan karena Korupsi

Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.

Manado: Sebanyak enam Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, diberhentikan setelah berstatus mantan narapidana kasus korupsi.

“Ada enam PNS yang terlibat kasus korupsi dan saat ini Pemkab telah memberhentikan mereka dengan tidak hormat,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Minahasa Tenggara Sartje Taogan seperti dilansir Antara, Kamis, 10 Januari 2019.

Surat pemberhentian tersebut telah ditandatangani dan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri pada 27 Desember 2018. “Ini menindaklanjuti instruksi yang telah kami terima. Surat pemberhentian tersebut telah sampaikan ke pihak kementerian,” katanya.

Sartje menambahkan, berkaitan dengan gaji serta tunjangan keenam ASN tersebut sudah tidak diberikan sejak Maret tahun lalu. Bupati Mitra Minahasa Tenggara James Semendap berkomitmen memberantas korupsi di lingkup pemerintah kabupaten setempat.

James menegaskan, pihaknya akan langsung melakukan pemberhentian bagi para ASN yang telah terbukti melakukan tindakan korupsi.

“Dua hal yang saya tekankan dan pasti akan dilakukan bila ada ASN yang kedapatan melakukan korupsi. Pertama, saya berhentikan dari jabatan. Kemudian saya serahkan kepada aparat penegakan hukum, baik polisi, kejaksaan maupun Komisi Pemberantas Korupsi supaya diproses hukum dan dipenjarakan bila bersalah,” ungkap James.

Ia berjanji mewujudkan profesionalisme kerja dan pengelolaan keuangan bebas korupsi di jajaran Pemkab Minahasa Tenggara.

(DEN)

E-Warong dan KJMIS Hadir di Perbatasan Sebatik

Nunukan: Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung merilis program e-Warong untuk penyaluran beras sejahtera yang berganti nama menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di Kabupaten Nunukan Senin, 7 Januari 2019.

Launching program ini dilaksanakan di Pulau Sebatik yang menjadi pilot project untuk Kabupaten Nunukan. Andi Dulung menjelaskan, Kementerian Sosial mengeluarkan kebijakan perubahan model penyaluran bantuan tersebut melalui kerja sama dengan pihak perbankan yang bertujuan mewujudkan 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi.

“Ya, banyak keluhan dari bawah, seperti kurang jumlahnya, ada ongkos ini dan itulah, itu semua kita tampung, dan memang harus ada terobosan baru untuk menyelesaikan persoalan tersebut, makanya kita berikan secara non tunai, biar yang terima sendiri yang membelanjakan uangnya,” kata Dulung.

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  akan memegang kartu yang diberikan pihak bank. Kartu tersebut nantinya akan digunakan untuk berbelanja di warung yang sudah bekerja sama dengan perbankan. Penerima bantuan tidak hanya mendapatkan beras, tetapi juga mendapat bantuan Rp110 ribu yang diterima setiap bulannya. Uang itu bisa digunakan untuk membeli telur sebagai lauk pauk.

“Penerima hanya bisa berbelanja dua jenis barang, yaitu beras dan telur, dan hanya bisa dicairkan di warung yang sudah bekerja sama dengan perbankan. Kalau ditarik tunai di bank, tidak bisa, karena sudah tersistem,” katanya.


(Foto: Dok.)

Sementara itu, disinggung terkait data yang digunakan untuk penyaluran BNPT ini, Andi Dulung menegaskan, data tersebut berlaku di seluruh Indonesia, namun pemerintah daerah diberikan kewenangan melakukan validasi data agar tepat sasaran.

“Jadi, daerah tidak boleh lagi komplain kepada saya bahwa datanya salah. Kita di pusat tinggal menunggu validasi data dari daerah,” jelasnya. 

Untuk Kabupaten Nunukan, terdapat sekitar 8 Ribu 822 KPM yang sudah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT), 600 lebih di antaranya akan dihapus oleh pemerintah daerah, karena dinilai sudah sejahtera. 

Pada waktu bersamaan, Direktorat PFM melakukan soft launching aplikasi Koperasi Jaringan Masyarakat Indonesia Sejahtera (KJMIS). Ini adalah badan koperasi yang pendiriannya diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial, serta Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM. 

Maksud pendirian KJMIS adalah pembentukan wadah usaha ekonomi produktif bagi anggotanya, khususnya fakir miskin dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan KPM Bantuan Sosial.

Dipilihnya Kepulauan sebatik ini menjadi lokasi soft launching ini menjadi langka awal yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk program pemberdayaan masyarakat, khususnya di daerah perbatasan.

Pada soft launching ini juga dilakukan demo aplikasi KJMIS melalu smartphone dengan berbagai macam transaksi, yaitu:
1. Transf by QR Code 
2. Transf dari mobile banking ke aplikasi KJMIS
3. Pendaftaran anggota KJMIS
4.Top Up dari EDC ke KKS

Transaksi ini langsung dilakukan oleh Bupati Nunukan kepada Kortek, Dirjen kepada KPM, kortek kepada KPM.

Diharapkan ke depannya program ini dapat membangun taraf ekonomi KPM yang tergabung dalam KJMIS dengan memberdayakan ekonomi mikro yang legal dan solutif untuk peningkatan kesejahteraan seluruh anggota koperasi.

(ROS)

Baiq Nuril Jalani Sidang PK Perdana

Mataram: Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggelar sidang perdana pemeriksaan berkas memori Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril Maknun, terpidana kasus pelanggaran Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kamis 10 Januari 2018. 

Pada sidang perdana yang dipimpin oleh Achmad Sugeng Djauhari dengan anggota Hiras Sitanggang dan Rosana Irawati, Baiq Nuril sebagai pihak pemohon PK hadir dengan didampingi tim pengacaranya yang dipimpin Yan Mangandar Putra.

Sedangkan dari pihak termohon PK, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) diwakilkan oleh Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mataram Agung Faizal didampingi jaksa Oktavia Ading.

Awal persidangan, majelis hakim mempersilakan pihak termohon untuk menyampaikan berkas memori PK yang kemudian disampaikan langsung oleh pihak pengacara Baiq Nuril, diwakilkan Yan Mangandar Putra. 

Dalam uraian berkas memorinya, pihak pengacara menjelaskan tentang kekhilafan atau kekeliruan hakim Mahkamah Agung dalam memutus kasasinya. Aturan itu telah tertera dalam pasal 263 ayat 2C Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Dalam putusan Mahkamah Agung itu terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim yang dilakukan secara nyata tanpa melihat fakta hukum dalam sidang sebelumnya,” kata Yan Mangandar.

Dari uraian tersebut, pihak Baiq Nuril kemudian menyimpulkan putusan kasasi Mahkamah Agung telah kontradiktif dengan putusan sidang sebelumnya, yakni di tingkat peradilan kelas pertama di Pengadilan Negeri Mataram pada akhir Juli 2017.

Karena itu, dalam berkas memorinya, Yan Mangandar meminta kepada majelis hakim yang memeriksa berkas memori PK Baiq Nuril untuk membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung, membebaskan Baiq Nuril dari seluruh dakwaan, dan mengembalikan hak-hak Baiq Nuril dalam statusnya sebagai warga sipil biasa. 

“Diharapkan juga kepada majelis hakim untuk mengadili kembali dan menyatakan Baiq Nuril tidak terbukti bersalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yan Mangandar menjelaskan secara lengkap bahwa oknum yang mendistribusikan dan atau mentransmisikan rekaman pembicaraan Baiq Nuril dengan Muslim itu adalah rekan tenaga honorernya ketika masih bekerja di SMAN 7 Mataram.

“Melainkan yang aktif dalam hal pendistribusian atau mentransmisikan itu adalah Imam Mudawin, bukan Baiq Nuril,” ujarnya pula. 

Menanggapi penyampaian berkas memori PK Baiq Nuril, ketua majelis hakim Achmad Sugeng Djauhari mempersilakan kepada pihak termohon dari Kejari Mataram untuk memberikan hak jawabnya.

Namun dari pihak JPU yang diwakilkan Agung Faizal meminta waktu kepada majelis hakim untuk menyiapkan jawaban dari berkas memori PK Baiq Nuril secara tertulis.

“Kami harap bisa diberikan waktu satu pekan untuk lebih dulu menyiapkan jawabannya secara tertulis,” kata Agung Faizal.

Mendengar pernyataan itu, majelis hakim kemudian menyimpulkan untuk menunda sidang hingga pekan depan, tepatnya Rabu 16 Januari mendatang. Dalam kurun waktu tersebut, majelis hakim meminta kepada tim JPU untuk  menyiapkan materi jawaban dari berkas memori PK Baiq Nuril hingga batas waktu yang telah dipertimbangkan majelis hakim.

“Dari musyawarah kami, sidang diputuskan untuk ditunda hingga Rabu 16 Januari  dengan materi mendengar jawaban memori PK-nya,” kata ketua majelis hakim Achmad Sugeng Djauhari.

(ALB)

Kemenpar Percepat Pemulihan Pariwisata Selat Sunda

Marka wisata Tanjung Lesung yang rusak berat akibat hempasan gelombang tinggi teronggok di Resort Tanjung Lesung, Banten, MInggu (23/12). MI/Susanto.

Jakarta: Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama instansi terkait dan pemangku kepentingan pariwisata menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk mempercepat pemulihan pariwisata Banten dan Lampung pascatsunami.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti mengatakan, masing-masing deputi di Kemenpar telah menyiapkan rencana aksi pemulihan dan akan dikoodinasikan dengan
instansi terkait dan pelaku bisnis pariwisata.

“Rencana aksi ini akan dikoordinasikan dalam Rakor Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata Pascatsunami Selat Sunda di Hotel Marbella Anyer pada Jumat 11 Januari 2019 dan dibuka oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya,” kata Guntur Sakti seperti dilansir Antara, Kamis, 10 Januari 2019.

Rencana aksi akan difokuskan untuk pemulihan sumber daya manusia (SDM) dan Kelembagaan kepariwisataan, strategi promosi destinasi pariwisata yang tidak terkena dampak, serta pemulihan destinasi pariwisata yang terdampak.

Pihaknya memproyeksikan aksi pemulihan akan berlangsung dalam tiga bulanm yaitu 11 Januari hingga 12 April 2019 kemudian dilanjutkan dengan program normalisasi pada 9 bulan 12 April hingga 31 Desember 2019 ke depan.

Guntur Sakti yang juga sebagai Ketua Tim Crisis Center menjelaskan semua rencana aksi untuk mempercepat pemulihan pariwisata pascatsunami Selat Sunda akan dibahas dan dikordinasikan bersama-sama dengan Pemda Banten dan Lampung serta instansi terkait lainnya, termasuk usulan dari industri pariwisata di kedua wilayah yang terkena dampak.

“Di antara rencana aksi pemulihan tersebut perlu ada relaksasi bagi industri pariwisata. Menpar Arief Yahya telah mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuanangan dan pihak terkait untuk memberi relaksasi di bidang keuangan termasuk cicilan ke bank. Ini sebagai salah satu aksi yang juga dilakukan di Bali dan Lombok ketika terkena musibah bencana gempa beberapa waktu lalu,” jelas Guntur Sakti.

(DEN)

Pemkot Denpasar Gelar Lomba Ogoh-ogoh Jelang Nyepi

Ogoh-ogoh diarak saat Festival Ogoh-Ogoh di kawasan Ancol, Jakarta, Minggu (18/3). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar, Bali  menggelar lomba ogoh-ogoh atau boneka raksasa menjelang hari suci Nyepi pada 7 Maret 2019. Antusias anak muda Denpasar dalam membuat ogoh-ogoh sudah terlihat di beberapa kawasan banjar.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Mataram mengatakan, lomba ogoh-ogoh tersebut sebagai bentuk penyaluran kreativitas anak muda dalam menyambut hari suci Nyepi.

“Di Kota Denpasar dalam tahun politik ini tetap melaksanakan lomba ogoh-ogoh untuk melestarikan adat dan budaya serta kreatifitas anak muda Denpasar,” kata Ngurah Mataram di Denpasar, Bali, Kamis, 10 Januari 2019.

Ngurah Mataram mengatakan, Pemkot Denpasar sangat mendukung kreatifitas anak muda terlebih dalam pembuatan ogoh-ogoh yang juga sebagai bagian dari ekonomi kreatif.

Ia mengatakan terkait dengan tahun politik ini, pihaknya telah merancang kriteria lomba ogoh-ogoh serta melarang pembuatan boneka raksasa yang bermuatan politik.

Sementara dalam menjaga keamanan dan kenyaman bersama dalam pawai dan lomba ogoh-ogoh, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan seluruh komponen lembaga adat, dinas, dan aparat keamanan di Kota Denpasar.

“Lomba ogoh-ogoh ini tetap dilaksanakan, namun kriteria lomba tetap mengacu seperti tahun sebelumnya dan tidak boleh berbau politik,” pungkas Ngurah Mataram.

(DEN)

KLHK Dorong Freeport Indonesia Mengelola Limbah

Freeport Indonesia. Dok: AFP.

Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK) mendorong pemanfaatan limbah tailing atau limbah murni yang tertinggal di air kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). Saat dibiarkan, kehadiran limbah akan berujung pencemaran lingkungan.

Inspektur Jenderal KLHK Ilyas Assad menjelaskan PTFI sebelumnya sudah mulai memanfaatkan limbah tersebut, tetapi masih dengan skala yang kecil. Limbah tambang, kata dia, pemanfatannya sudah bisa digunakan untuk pembangunan jalan dan batako.

“Sekarang kita ingin supaya skalanya lebih luas,” ujarnya di Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu 9 Januari 2019.

Baca: KLHK: Izin Amdal Freeport Telah Ada Sejak 1997

Ia meminta untuk ada kajian secara mendalam dahulu terkait dengan potensi wilayah Papua. Hal tersebut dimaksudkan agar pemanfaatan limbah bisa lebih maksimal. 

“Sebenarnya sudah ada (kajian) cuman yang kita pentingkan pertama eskalasinya jumlahnya, kedua pengembangan wilayah,” imbuhnya.

Baca: Penerimaan Negara dari Freeport Diupayakan Lebih Besar

Pihaknya berharap dengan pemanfaatan limbah tailing dengan bijak dapat mengurangi produksi limbah setiap harinya mencapai ratusan ribu ton. Terlebih jenis limbah tersebut kerap dibuang pada lokasi yang tidak sesuai.

“Satu hari (menghasilkan limbah tailing) 160 ribu ton, dibuang ke sungai,” pungkasnya.

(UWA)

DPO Teroris Poso Jadi 14 Orang

Poso: Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) merilis empat nama baru yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus terorisme. Sebelumnya Polda Sulteng menyatakan yang masuk DPO berjumlah sepuluh orang.

Dari empat nama dan wajah baru yang masuk dalam DPO itu, tiga di antaranya berasal dari Banten. Mereka adalah Alvin alias Adam alias Musa’ab, Jaka Ramadan alias Ikrima, dan Al Qindi Mutaqien alias Muaz.

Sedangkan satu orang lainnya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, bernama Andi Muhamad alias Abdulah. Dari hasil pengembangan yang dilakukan polisi, mereka diketahui telah bergabung dengan Kelompok Ali Kalora.

“DPO dari yang kita sampaikan sebelumnya, yaitu ada sepuluh, pada saat ini telah bertambah empat orang. Jadi jumlahnya semua ada 14 orang. Berdasarkan informasi yang kami dalami, empat orang tersebut sudah bergabung dengan kelompok Ali Kalora,” ujar Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, AKBP Hery Murwono, di Gedung Polda Sulteng, Rabu (9/1).

Adapun sepuluh nama yang sudah lebih dulu masuk DPO, ialah Ali Ahmad alias Ali Kalora, Basir alias Romji, Qatar alias Fareld, Askar alias alias Pak Guru, Nae alias Galuh, Abu Alim alias Ambo, Mohamad Faisal alias Namnung, Alhaji Kaliki alias Ibrohim, Rajif Gandi Saban alias Rajes, dan Adtya alias Idad.

(ALB)

Kejahatan Terhadap Anak di Kabupaten Tangerang Meningkat

Tangerang: Ketua Komisi Perlindungan Nasional Anak (Komnas Anak) Indonesia Arist Merdeka Sirait mengatakan kasus kejahatan terhadap anak di Kabupaten Tangerang meningkat. Korban rata-rata anak di bawah umur 14 tahun.

Arist mengatakan, beberapa kasus yang sempat menyedot perhatian publik, di antaranya kasus sodomi yang dilakukan WS, 49, alias Babeh, di Rajeg, Kabupaten Tangerang, dengan korban 41 anak yang berhasil diungkap polisi awal 2018.

Selain itu, kasus kejahatan terhadap anak yang terkini yaitu kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang pimpinan pondok pesantren terhadap santrinya di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.

“Di Tangerang, kasus kekerasan terhadap anak itu meningkat, bukan hanya dilakukan perorangan tapi dilakukan berkelompok. Korban berkisar umur 14 tahun,” ujar Arist usai menjadi narasumber Seminar Anak Berkebutuhan Khusus di Gedung Serba Guna (GSG), Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Rabu, 9 Januari 2019.

Karenanya, Komnas Anak sangat mengapresiasi Polresta Tangerang karena berhasil mengungkap kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Dalam kesempatan itu, lanjutnya, pihaknya memberikan penghargaan kepada Kapolresta Tangerang Kombes Sabilul Alif.

“Penghargaan ini diberikan karena Kapolres sudah menyelesaikan kasus Babeh, kasus pemerkosaan, kegiatan yang sifatnya memberikan akses pendidikan terhadap anak,” jelas Arist.

Dengan penghargaan tersebut, Arist berharap penyelidikan kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat dan berhasil diungkap.

“Harapannya agar para penyidik lebih semangat dan serius untuk mengamati kasus-kasus (kekerasan terhadap anak),” katanya.

(ALB)

Selain Dipecat Hanura, KPU Jatim Juga Coret Wisnu Sebagai Caleg

Surabaya: Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Jawa Timur memecat Wisnu Wardhana sebagai kader partainya. Wisnu dipecat karena menjadi buronan kasus korupsi terkait pelepasan aset milik perusahaan milik Pemprov Jatim yaitu PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim.

“Wisnu sudah dipecat secara resmi oleh DPP Partai Hanura setelah ada keputusan ingkrah dari Mahkamah Agung (MA). Suratnya juga sudah turun ke DPD Partai Hanura Jatim sejak Desember 2018 lalu,” kata Ketua DPD Partai Hanura Jatim, Kelana Aprilianto, dikonfirmasi, Rabu, 9 Januari 2019.

Wisnu juga tercatat sebagai Caleg DPRD Jatim melalui Partai Hanura, nomor urut satu untuk Dapil Jatim III (Kabupaten/Kota Probolinggo dan Kabupaten/Kota Pasuruan). Kata Kelana, pihaknya telah mengajukan kepada KPU Jatim agar mencoret nama Wisnu dari pencalegan. 

“Saya sudah dapat konfirmasi, pencalegan Wisnu sudah disetujui untuk dicoret oleh KPU Provinsi Jatim,” ujarnya.

Selain itu, posisi Wisnu sebagai Sekretaris DPW Rejo Jatim juga bakal dicopot. Kelana yang juga merupakan Ketua DPW Relawan Jokowi (Rejo) Jatim menyatakan, akan segera menggelar rapat internal Rejo untuk mencari pengganti WW. “Untuk pengganti WW di Sekretaris Rejo Jatim, masih mau dirapatkan dulu,” kata Kelana.

Wisnu masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) selama tiga pekan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya (Kejari). Status DPO ini setelah pihak korps Adhyaksa memanggil secara patut pada terpidana korupsi pelepasan aset milik perusahaan milik Pemprov Jatim yaitu PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim ini.

Dalam kasus ini, Wisnu dinyatakan bersalah oleh hakim Tipikor Surabaya dan dihukum tiga tahun penjara. Wisnu yang kala itu menjabat sebagai Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan Aset membuat kebijakan dalam melepas aset negara tersebut. Hakim menyatakan Wisnu merugikan negara sebesar Rp11 miliar.

Tak terima dengan vonis hakim di tingkat pertama, kemudian Wisnu melakukan upaya banding. Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur menganulir putusan hakim PN Tipikor dan mengkorting hukuman terhadap Wisnu menjadi satu tahun penjara.

Atas vonis satu tahun hakim tinggi, giliran Jaksa yang tidak terima dan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Saat di pengadilan tingkat akhir inilah, hakim agung memvonis Wisnu enam tahun penjara.

Kini, pelarian Wisnu sudah berakhir. Wisnu harus menjalani hidupnya di balik jeruji.

Ini setelah Tim intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berhasil mengendus keberadaan politisi Hanura itu saat melintas di Jalan Raya Kenjeran, tepatnya di depan gang Lebak Jaya II Surabaya, sekitar pukul 05.50 WIB, Rabu, 9 Januari 2019. 

(ALB)

Kepatuhan KTR Klungkung Tertinggi di Bali

Bupati Klungkung Bali I Nyoman Suwirta saat menjadi pembicara ‘Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok dan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Total’ di Hotel Lumire, Jakarta pada Selasa, 8 Januari 2019. Istimewa

Jakarta: Pemerintah Kabupaten Klungkung mengkalim tingkat kepatuhan penerapan kawasan tanpa rokok di daerah itu merupakan tertinggi dibandingkan dengan delapan daerah lainnya di Bali. Penerapan kawasan tanpa rokok untuk mendukung Undang-undang dalam mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. 

“Padahal, Klungkung adalah daerah yang terakhir memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok,” kata Bupati Klungkung Bali I Nyoman Suwirta saat menjadi pembicara ‘Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok dan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Total’ di Hotel Lumire, Jakarta pada Selasa, 8 Januari 2019. 

Suwirta mengatakan tingkat kepatuhan kawasan tanpa rokok di fasilitas umum yang ada di Klungkung, seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat bermain anak, terminal bus dan pelabuhan, mencapai 100 persen. Sedangkan tingkat kepatuhan yang paling rendah adalah hotel dan pasar tradisional yang hanya mencapai 50 persen.

“Kami di Klungkung sama sekali tidak menyiapkan tempat untuk merokok. Itu merupakan komitmen kami untuk menerapkan kawasan tanpa rokok,” tuturnya. 

Suwirta mengatakan kepala daerah harus memiliki komitmen untuk menyosialisasikan, melaksanakan, mengawasi dan menegakkan aturan tentang kawasan tanpa rokok.

Dengan latar belakang sebagai wirausaha, Suwirta mengatakan lebih banyak menggunakan cara-cara pendekatan wirausaha yang tidak birokratis dalam menegakkan aturan kawasan tanpa rokok.

“Klungkung sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan tersebut belajar dari aturan yang diterapkan di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat,” jelasnya.

Suwirta menjadi salah satu narasumber dalam diskusi kelompok terfokus bersama bupati dan walikota yang diadakan Indonesia Institute for Social Development (IISD) bekerja sama dengan Aliansi Bupati-Wali kota Indonesia Peduli KTR. 

Acara diselenggarakan oleh Indonesia Institute for Social Development (IISD) yang bertujuan untuk menyikapi kebijakan peraturan tingkat daerah dan nasional tentang kawasan tanpa rokok total yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 tahun 2012.

(ALB)

BNN Bali Tangkap Sindikat Narkoba Lapas Kerobokan

Denpasar: Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali menangkap dua anggota sindikat narkoba Lapas Kerobokan yakni Kurniawan Risdianto dan Muh Haryono dengan barang bukti ganja seberat 25 kilogram.

“Kedua tersangka kami tangkap di tempat parkir jasa pengiriman barang di Sanur, Denpasar Selatan, Minggu 6 Januari 2019,” kata Kepala BNNP Bali, Brigjen Pol Putu Gede Swastawa di Kantor BNN Bali, Rabu, 9 Januari 2019.

Dari hasil penggeledahan petugas di dalam mobil putih dengan Nomor Polisi DK-1879-DK milik tersangka, petugas menemukan ganja di bagasi mobil dan kaki jok depan kiri mobil tersebut.

Saat interogasi, kedua tersangka mengaku diperintahkan seseorang berinisial RZ yang berada di dalam LP Kerobokan, yang mana tersangka ini masuk jaringan peredaran gelap dalam lapas.

Swastawa menegaskan, ganja tersebut dikirim dari seseorang dari Medan menuju Bali untuk diedarkan di Pulau dewata dan diperintahkan untuk mengambil ke jasa pengiriman barang oleh RZ yang sudah ditahan di Lapas terkait kasus narkoba.

Untuk tindak lanjut pengungkapan kasus narkoba ini, BNN Bali akan melakukan lidik ke Lapas Kerobokan untuk mencari pengendali narkoba di dalam lapas ini agar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini meski sudah menjadi tahanan.

“Kedua tersangka ini ada yang menjadi pengguna yakni Kurniawan Risdianto yang juga sekaligus sebagai kurir dan pengedar narkoba bersama rekannya Muh. Haryono,” ujarnya.

Akibat perbuatanya kedua tersangka ini, dikenakan melanggar Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 111 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara.

“Dari penyitaan barang bukti 25 kilogram ini petugas berhasil memyelamatkan 2.500 orang pemuda di Bali,” katanya.

(ALB)

Polda Kepri Kawal Semua Kegiatan Masyarakat

Batam: Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau mengerahkan seluruh personel di jajaran Polda, Polresta, dan Polres di kota/kabupaten untuk pengamanan perayaan tahun baru 2019 yang diselenggarakan masyarakat.

Kapolda Kepri Irjen Andap Budhi Revianto mengungkapkan, seluruh personel dikerahkan untuk melakukan pengamanan di berbagai lokasi perayaan pergantian tahun baru.

“Kami terjunkan seluruh personel, kecuali yang permanen dan personel yang tak bisa hadir melaksanakan tugas,” kata Andap di Gedung Lancang Kuning, Polda Kepri, Batam, 31 Desember 2018. 

Andap mengatakan, terdapat beberapa lokasi dan titik keramaian di Batam dan kota/kabupaten lainnya di Kepri yang mendapatkan pengamanan. Di Batam di antaranya ada di Dataran Engku Putri Batam Centre, kawasan Jodoh-Nagoya, kawasan wisata Jembatan Barelang, kawasan wisata Nongsa, dan lainnya. 

“Total ada sekitar 499 kegiatan perayaan pergantian tahun baru di kota/kabupaten di Kepri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 327 titik atau lokasi mendapatkan penjagaan atau pengamanan dari pihak kepolisian, termasuk di gereja-gereja yang melakukan kegiatan malam nanti,” ungkap Andap. 

Kegiatan di 499 lokasi tersebut di antaranya ada yang berupa acara perayaan tahun baru, syukuran, doa bersama, pesta kembang api, dan kegiatan lain.

“Untuk di lokasi-lokasi keramaian yang menjadi konsentrasi berkumpulnya  masyarakat menjadi atensi kami. Kami menyiagakan personel untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menghadiri kegiatan,” beber Andap. 

Adapun kegiatan perayaan tahun baru yang digelar masyarakat di wilayah Kepri, berada di Kota Batam sebanyak 217 kegiatan, Tanjungpinang 79 kegiatan, Bintan 33 kegiatan, Lingga 19 kegiatan, Natuna 11 kegiatan, dan Anambas 8 kegiatan.      

“Seluruh personel kami siagakan, termasuk yang menggelar patroli menggunakan kendaraan bermotor maupun patroli menggunakan kendaraan roda empat. Harapan kami, perayaan pergantian tahun yang dilakukan masyarakat Kepri berjalan lancar dan tertib,” pungkas Andap.

(DEN)

Polisi Tangkap Penyebar Ancaman Bom Melalui Medsos

Kupang: Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menangkap EB, 26, penyebar ancaman bom yang disampaikan melalui salah satu media sosial.

“Penyebar ancaman sekaligus penyebar hoaks sudah kita tangkap Senin 31 Desember 2018, kemarin jelang perayaan malam tahun baru,” kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Jules Abraham Abast kepada wartawan di Kupang, Selasa, 1 Januari 2019. 

Hal ini disampaikannya setelah tersebarnya ancaman bom yang  diketahui melalui salah satu grup facebook di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bernama Viktor Lerik. EB yang kesehariannya berprofesi sebagai petani mengunggah kalimat berupa ajakan ke warga NTT yang ada di grup facebook mengenai teror bom di Kota Kupang.

“EB diduga melakukan penyebaran berita bohong dengan maksud pengancaman melalui media sosial untuk membuat resah masyarakat,” ujar dia.

Sampai Selasa tersangka masih berada di Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan. Dari tangan pelaku, Kepolisian mengamankan barang bukti berupa satu unit telepon seluler.

Pelaku disebutkan melanggar pasal 45 A ayat 1 jo pasal 27 UU No.19 tahun 2016 sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Mantan Kapolres Manggarai Barat itu juga mengimbau masyarakat di Provinsi NTT menggunakan media sosial dengan baik sehingga tak menimbulkan kasus seperti yang dialami oleh EB.

(ALB)

Bahan Peledak Ditemukan di Lokasi Mutilasi Sulteng

Jakarta: Polisi menyita sejumlah bahan peledak di lokasi penemuan potongan kepala di Desa Salubanga, Sausu, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Korban mutilasi inisial RB alias A, 34, diduga ulah kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, dua Satuan Setingkat Peleton (SST) Brimob Polri telah diminta melakukan pengejaran. Identifikasi di tempat kejadian perkara juga dilakukan demi mencari petunjuk penyelidikan. 

“Berhasil diamankan barang bukti berupa tiga buah bom lontong, dua amunisi aktif kaliber 5,56 milimeter, tujuh selongsong peluru kaliber 5,56 milimeter, dan satu buah teropong siang,” ujar Dedi di Jakarta, Selasa, 1 Januari 2019. 

Dedi menyatakan, motif dan modus mutilasi itu belum bisa disimpulkan. Termasuk dugaan potongan tubuh yang sengaja dibuang jauh dari tempat kejadian agar memancing aparat.

Polisi juga belum bisa memastikan apakah korban sempat disandera oleh kelompok MIT sebelum dibunuh. Dedi hanya memastikan kondisi di daerah itu telah kondusif. 

“Saat ini kondisi telah berhasil dikembalikan, Satgas Tinombala pun telah melakukan pengejaran,” ujarnya.

Baca: Polisi Belum Simpulkan Motif Mutilasi di Sulteng

Sebelumnya, potongan kepala seorang warga inisial RB ditemukan pada Minggu, 30 Desember 2018. Warga yang mendapati informasi temuan kepala itu langsung melapor ke polisi. 

Saat proses evakuasi, kendaraan petugas justru diadang batang pohon yang diduga sengaja ditumbangkan di tengah jalan. Anggota polisi yang membuka jalan kemudian diserang oleh orang yang diduga dilakukan kelompok MIT. 

Petugas dihujani peluru dari lereng gunung dan bukit. Dua petugas terkena tembak. Kontak senjata pun terjadi. 

(DMR)

Satgas Tinombala Buru Kelompok Ali Kalora

Jakarta: Dua Satuan Setingkat Peleton (SST) Brimob Polri telah diterjunkan memburu kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso. Kali ini target yang dituju yakni kelompok pimpinan Ali Kalora. 

Tindakan tegas ini menyusul penembakan terhadap polisi yang tengah mengevakuasi korban mutilasi di Dusun Salubose, Desa Salubanga, Sausu, Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah. Satgas Tinombala bakal menyisir kelompok teroris itu yang diduga bersembunyi di pegunungan dan hutan.  

“Saat ini Satgas Tinombala Polda Sulteng masih melakukan pengejaran kelompok Ali Kalora Cs,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, di Jakarta, Selasa, 1 Januari 2019.

Dedi menambahkan, dua anggota polisi  yang tertembak kondisi kesehatan berangsur pulih. Para korban mendapatkan pertolongan di rumah Sakit Bhayangkara Palu. 

“Kondisi kesehatan kedua anggota pascaoperasi stabil, dan masih di rumah sakit untuk perawatan,” ucapnya.

Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora itu sempat terlibat baku tembak dengan aparat di Poso, Sulawsi Tengah, 31 Desember 2018. Insiden terjadi setelah petugas mengevakuasi potongan badan korban mutilasi dari pegunungan. Saat perjalanan pulang, kendaraan petugas diadang batang pohon.

Baca: Bahan Peledak Ditemukan di Lokasi Mutilasi Sulteng

“Salah satu anggota, Bripda A turun untuk buka jalan. Saat dibuka, diserang kelompok pecahan Santoso,” ujar Dedi. 

Hujanan peluru berasal dari atas bukit mengenai bahu Bripda A. Bripda A kemudian melawan dengan membalas tembakan. Rekan Bripda A yang turut dalam evakuasi korban memberi tembakan balasan ke arah bukit tempat kelompok MIT menyerang.

Sekitar 15 mengejar sambil menembak ke arah pelaku. Pelaku kabur ke gunung dan hutan. Polisi yang terluka langsung dievakuasi.

(DMR)

Brimob Buru Teroris Kelompok Ali Kalora

Jakarta: Sebanyak dua satuan setingkat peleton (SST) Brimob dikerahkan untuk membantu Polres Parigi Moutong mengejar kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora. Pengejaran dilakukan menyusul penembakan terhadap dua polisi yang tengah mengevakuasi korban mutilasi di Dusun Salubose, Desa Salubanga, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah.

Sebanyak 60 personel Brimob tersebut tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Tinombala Polda Sulawesi Tengah yang bertugas mengejar sejumlah anggota yang tersisa dari kelompok teroris Poso setelah pemimpin lamanya, Santoso tewas ditembak aparat.

“Saat ini Satgas Tinombala Polda Sulteng masih mengejar kelompok Ali Kalora dan kawan-kawan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Jakarta, Selasa, 1 Januari 2019.

Baca: Dua Polisi Ditembak Kelompok Santoso

Sementara kondisi dua polisi yakni Bripka Andrew Maha Putra dan Bripda Baso yang mengalami luka tembak telah berangsur membaik pascaoperasi di RS Bhayangkara Polda Sulteng, Palu.

“Membaik, kondisinya stabil. Saat ini masih di rumah sakit,” katanya.

Sebelumnya aparat yang tengah mengevakuasi RB alias A (34), jasad warga sipil korban mutilasi di kawasan Desa Salubanga, Sausu, Parimo, Sulteng, ditembaki kelompok Ali Kalora, pada Senin, 31 Desember 2018. 

Penembakan dilakukan saat salah satu petugas hendak menyingkirkan kayu dan ranting pohon yang menghalangi jalan. 

Kontak tembak aparat dengan kelompok teroris tak terhindarkan sehingga menyebabkan dua petugas yakni Bripka Andrew dan Bripda Baso, terluka. 

(ALB)

Gempa 5,1 SR Guncang Banda Aceh

Ilustrasi – Medcom.id.

Jakarta: Gempa berkekuatan 5,1 skala richter (SR) mengguncang Banda Aceh. Berdasarkan informasi di laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada Selasa, 1 Januari 2019, pukul 18.55 WIB.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono meyatakan, gempa tersebut berada di wilayah Samudera Hindia Pantai Barat Sumatera. Namun, guncangannya tidak berpotensi tsunami.

“Wilayah Samudera Hindia Pantai Barat Sumatera diguncang gempabumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan informasi awal gempabumi ini berkekuatan M=5,1 yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran menjadi M=4,9,” ujar Rahmat di Jakarta, Selasa, 1 Januari 2019.

Guncangan gempa dirasakan di Kota Banda Aceh II MMI. Gempa kali ini terletak pada koordinat 5,42 Lintang Utara dan 94,51 Bujur Timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 90 kilo meter arah barat Kota Banda Aceh, Propinsi Nangroe Aceh Darussallam pada kedalaman 51 kilo meter.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, tampak bahwa gempabumi ini termasuk dalam klasifikasi gempabumi dangkal akibat aktivitas di zona subduksi Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia di Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera,” tuturnya.

Hingga kini, belum ditemukan adanya kerusakan akibat gempa. Masyarakat pun diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Hingga pukul 19.15 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock),” pungkasnya.

(DMR)

Brimob Sisir Wilayah Penembakan Polisi di Parigi

Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal

Palu: Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah meyisir sekitar lokasi kontak senjata di Desa Salubanga, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.  Kondisi cuaca dan geografis menjadi kendala dalam penyisirian Brimob untuk memburu pelaku.

“Kondisi geografis dari situasi lokasi, medan, cuaca kebetulan hujan. Nah, ini yang menjad suatu kendala dari pada pasukan kita. Namun tetap sampai saat ini masih dalam penyisiran dari pihak kami semua,” ujar Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Hery Murwono di Mapolda Sulteng, Rabu, 2 Januari 2018.

Setidaknya telah ada dua satuan setingkat peleton (SST) Brimob Polda Sulteng diterjunkan ke lokasi kejadian. Dua polisi korban disebutnya dalam keadaan stabil setelah menjalani operasi.

“Jadi sudah stabil, hasil dari operasi medis kemarin. Posisi masih dalam perawatan,” kata dia.

Kedua korban sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Palu untuk pemulihan. Polda Sulteng meminta dukungan doa kepada semua pihak untuk kesembuhan kedua korban.

Baca: Polisi Korban Penembakan Dirujuk ke RS Bhayangkara Palu

Dua polisi korban penembakan dalam konflik dengan kelompok bersenjata di Desa Salubanga, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Palu. Kelompok bersenjata tersebut diduga berasal dari Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs.

(SUR)

Gelombang Selat Karimata Diperkirakan Mencapai Empat Meter

Pangkalpinang: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Pangkalpinang mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut di Selat Karimata yang diprakirakan mencapai empat meter, pada Kamis, 3 Januari 2019.

“Gelombang maksimum setinggi itu harus diwaspadai, karena dapat membahayakan keselamatan,” kata prakirawan pada Kantor BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Pangkalpinang Anggun Rahmania di Pangkalpinang, Rabu, 2 Januari 2019.

BMKG juga mengimbau agar masyarakat atau nelayan mewaspadai gelombang maksimum yang dapat mencapai 3 sampai 4 meter di perairan selatan Bangka dan utara Bangka. Ketinggian gelombang signifikan di jalur penyeberangan Selat Bangka dan Selat Gelasa diprakirakan antara 0,5 sampai 1 meter, di selatan Bangka 0,75 sampai 1,5 meter, sedangkan di utara Bangka dan Selat Karimata mencapai sekitar 1 sampai 2 meter.

“Dengan asumsi ketinggian gelombang maksimum dapat mencapai dua kali ketinggian gelombang signifikan, maka ketinggian gelombang di selatan Bangka, utara Bangka, dan Selat Karimata dapat mencapai 3,0 sampai 4,0 meter,” ungkap Anggun.

Di sisi lain BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai potensi awan petir (awan Cumulonimbus) yang menyebabkan tinggi gelombang bertambah.

Kecepatan angin di jalur-jalur penyeberangan Kepulauan Bangka Belitung berkisar 5 sampai 39 kilometer per jam yang bergerak dari Barat ke Utara, dari Barat Daya ke Barat Laut, dan dari Selatan ke Barat Laut.

Pada kesempatan itu BMKG memprakirakan ketinggian pasang air laut maksimum di Kepulauan Bangka Belitung rata-rata di bawah dua meter, kecuali di Membalong, Kabupaten Belitung, yang mencapai 2,07 meter.

Pasang air laut di Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, sekitar 1,93 meter, di Toboali Kabupaten Bangka Selatan 1,84 meter, di Sungailiat Kabupaten Bangka 1,80 meter, di Tanjungpandan Kabupaten Belitung 1,20 meter, di Belinyu Kabupaten Bangka 1,09 meter, dan di Mentok Kabupaten Bangka Barat sekitar 1,09 meter.

“Namun kami tetap mengimbau warga agar selalu waspada dengan tidak beraktivitas di pesisir pantai yang terhubung langsung dengan laut lepas,” ujar Anggun Rahmania.

Cuaca di daratan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang Kamis diprakirakan cerah berawan dan berawan dengan peluang terjadi hujan lokal dan hujan ringan di sebagian besar wilayah terutama pada siang sampai sore dan dini hari.

Kecepatan angin di daratan diprakirakan 20 sampai 30 kilometer per jam dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 65 hingga 100 persen.

(DEN)

BNPB Masih Mendata Kerusakan Tsunami Selat Sunda

Sebuah mobil tersangkut di yang hancur akibat terjangan gelombang tsunami Selat Sunda di Anyer Carita, Banten, Rabu (26/12/2018). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

Jakarta: Kerugian akibat tsunami Selat Sunda yang melanda lima kabupaten masih dihitung.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, data tersebut nantinya akan dijadikan acuan untuk rehabilitasi.

“Dari perhitungan itu akan dihitung kebutuhan untuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga pemerintah bisa menyiapkan anggaran,” kata Sutopo di Jakarta, Rabu, 2 Januari 2019.

Sutopo menjelaskan, salah satu kebutuhan mendesak dalam penanganan pengungsi di Kabupaten Pandeglang adalah hunian sementara atau lokasi pengungsian selain bangunan sekolah.

Menurut Sutopo, lebih dari 11 ribu pengungsi di Pandeglang mengungsi di 41 bangunan sekolah yang belum digunakan karena masa libur.

“Namun, Seninm 7 Januari mendatang murid-murid sudah mulai masuk sekolah sehingga para pengungsi perlu dipindahkan,” jelas Sutopo.

Sutopo kembali mengatakan, sebenarnya banyak pengungsi di Pandeglang yang mengungsi
bukan karena rumahnya rusak melainkan trauma, apalagi ada informasi kemungkinan tsunami susulan.

“Karena itu, kebijakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, mereka akan dikembalikan ke rumahnya masing-masing,” beber Sutopo.

Sebelumnya tsunami Selat Sunda terjadi akibat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Sabtu, 22 Desember 2018. Lima kabupaten di dua provinsi terdampak tsunami tersebut, yaitu Pandeglang dan Serang di Provinsi Banten serta Lampung Selatan, Pesawaran dan Tanggamus di Provinsi Lampung.

(DEN)

Pelajar Korban Tsunami Butuh Seragam Sekolah

Warga berjalan di sisa-sisa bangunan yang rusak diterjang tsunami Selat Sunda di Sumur, Pandeglang, Banten, Kamis (3/1/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan.

Pandeglang: Pelajar tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang menjadi korban tsunami butuh perlengkapan sekolah. Sejumlah korban tersebut berada di Kabupaten Pandeglang, Banten.

“Kami pada hari kedua masuk sekolah tanpa memakai baju seragam dan buku karena hilang diterjang tsunami,” kata Yati, siswa kelas VI SDN Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, Selasa, 8 Januari 2019.

Meski tidak memakai seragam, pihak sekolah memperbolehkan anak-anak korban tsunami mengikuti kegiatan belajar mengajar, bahkan di antaranya terdapat pelajar yang menggunakan sandal.

Masyarakat Desa Teluk Kecamatan Labuan masuk kategori wilayah terparah diterjang gelombang tsunami, pada Sabtu, 22 Desember 2018 malam. Sebab, perkampungan mereka cukup berdekatan dengan pesisir Pantai Labuan.

Diperkirakan ratusan rumah mereka dalam kondisi rusak berat dan sedang. “Kami berharap bantuan pakaian seragam, sepatu dan buku dapat direalisasikan,” jelas Yati.

Sementara Samsuri, seorang guru SMPN di Kecamatan Sumur mengatakan, proses KBM
hingga kini belum normal karena masih ada siswa yang tinggal di pengungsian.

Mereka pelajar yang belum masuk sekolah cukup banyak, karena rumahnya hancur diterjang tsunami. Selain itu juga mereka membutuhkan pakaian seragam, sepatu dan buku serta alat tulis.

“Sebab. peralatan sekolah itu hilang dan rusak akibat lumpur tsunami. Jumlah pelajar di sini sekitar 300 siswa dan diperkirakan baru mencapai 70 persen siswa yang mengikuti KBM.
Kami berharap siswa dapat bantuan seragam, buku dan sepatu,” ungkap Samsuri.

(DEN)