Serang Petugas, Seorang Warga Barito Timur Tewas Ditembak

Tamiang Layang: Kepolisian Resor Barito Timur, Kalimantan Tengah, terpaksa menembak seorang warga berinisial LL, 27, hingga tewas, karena menyerang dengan menggunakan dua senjata tajam ke anggota yang sedang bertugas.

“Iya betul. Ada anggota diserang dengan senjata,” kata Kasat Reskrim AKP Andika Rama Senin, 14 Januari 2019. 

Menurut Andika, anggota diserang seseorang yang diduga mabuk minuman beralkohol dengan memegang dua senjata tajam jenis badik dan sangkur. 

Informasi yang dihimpun di kepolisian setempat, pada Minggu 13 Januari sekitar pukul 21.30 WIB, anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat Tamiang Layang bahwa ada tiga orang pria yang sedang mabuk membuat keributan di sebuah warung kopi di Jalan serapat, Kelurahan Tamiang Layang.

Anggota polisi yang sedang piket langsung menginformasikan kepada dua anggota yang sedang bertugas untuk mendatangi lokasi. Setelah sampai di lokasi, petugas menemukan empat orang di sebuah warung kopi di jalan tersebut.

Tiga dari empat orang tersebut diduga sedang dalam pengaruh minuman beralkohol atau dalam kondisi mabuk. Karena dalam kondisi mabuk, anggota yang datang ternyata sudah diadang salah satu pria dari tiga orang tersebut dan menghampiri anggota dengan membawa senjata tajam jenis sangkur dan badik tanpa memakai baju.

Belakangan diketahui bahwa lelaki itu berinisial LL dan menantang anggota untuk berkelahi.
Petugas pun mengeluarkan tembakan peringatan pertama ke udara dan meminta pelaku meletakkan senjata tajam sambil menyatakan identitas diri sebagai anggota polisi Resor Barito Timur.

Ternyata, pelaku tambah beringas hingga polisi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara lagi sebanyak dua kali sambil meminta pelaku untuk tenang dan meletakkan senjata tajamnya.

Pelaku yang beringas terus mengejar dengan senjata tajam di tangan hingga salah satu anggota yang menghindar terjatuh. Anggota polisi yang terjatuh ingin diserang pelaku hingga berjarak sekitar 2 meter dan di saat itu salah satu anggota menembak ke arah kaki pelaku untuk dilumpuhkan sebanyak dua kali.

Setelah terkena tembakan, pelaku terjatuh dan diamankan serta langsung dibawa ke Rumah Sakit Tamiang Layang untuk mendapatkan tindakan medis. Sesampainya di Rumah Sakit Tamiang Layang, pelaku dinyatakan meninggal dunia. Jenazah pelaku kini sudah dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Desa Harara, Kecamatan Dusun Timur.

(ALB)

Nelayan di Labuan Pandeglang Belum Berani Melaut

Ilustrasi Medcom.id/ Syahmaidar.

Pandeglang: Nelayan di Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, hingga kini belum berani melaut pascatsunami. Kebanyakan nelayan tersebut masih trauma dengan gelombang tinggi atau tsunami yang datang tiba-tiba.

“Kami nelayan masih ketakutan melaut,” kata Sargawi, seorang nelayan di TPI Teluk Labuan, Pandeglang, Banten, Minggu, 13 Januari 2019.

Sargawi menjelaskan, saat ini para nelayan memenuhi kebutuhan hidup dengan mengandalkan bantuan logistik dari donatur maupun pemerintah. Selain trauma, perahu dan kapal mereka juga masih mengalami kerusakan akibat diterjang tsunami.

Bahkan, kondisi perahu dan kapal saling bertabrakan dan menumpuk, sehingga sulit diangkat dan diperbaiki. “Kami akan melaut sekitar dua bulan nanti,” ungkap Sargawi.

Sementara Surya, seorang nelayan Labuan mengaku saat ini seluruh nelayan belum diperintahkan melaut karena masih trauma dengan tsunami yang menerjang permukiman warga nelayan.

Untuk itu, kebanyakan nelayan memperbaiki kapal dan perahu yang mengalami kerusakan, termasuk alat tangkap yang rusak akibat diterjang tsunami.

“Kami lebih baik memperbaiki kapal dibanding melaut karena risiko kecelakaan laut cukup besar,” ungkap Surya.

(DEN)

Polisi Ungkap Prostitusi Online di Samarinda

Samarinda: Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Samarinda berhasil mengungkap kasus bisnis prostitusi online di wilayah setempat dan mengamankan sejumlah pelaku, di antaranya berstatus mahasiswi.

Kasatreskrim Polrestabes Samarinda Kompol Sudarsono mengatakan, pihaknya telah mengamankan tiga pelaku prostitusi online, yakni YD, 28, sebagai muncikari, RD, 23, dan GA 23, keduanya sebagai pelaku prostitusi, dalam penggrebekan yang dilaksanakan Jumat pagi 11 Januari di dua hotel yang berada di Kota Samarinda.

Ia menjelaskan, berdasarkan pengakuan para tersangka, tarif bisnis prostitusi online ini berkisar dalam harga Rp1 juta untuk sekali kencan. Sedangkan, muncikari mendapatkan jatah dari anak buahnya dalam kisaran Rp100 ribu dalam sekali transaksi. 

Menurut Sudarsono, YD berasal dari Kota Bontang dan berstatus sebagai mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Kota Samarinda, sedangkan RD dan GA merupakan warga di Kota Samarinda, dan hubungan ketiganya adalah teman tongkrongan.

“Awalnya kami menerima laporan masyarakat terkait bisnis prostitusi online ini, kemudian kami mengatur siasat untuk bisa berhubungan dengan YD yang diduga muncikari, karena YD ini ternyata tidak bisa berhubungan dengan sembarang orang,” jelas Sudarsono.

Ia menjelaskan, dari hasil komunikasi itu, pihaknya meyakinkan bahwa teman dan bosnya membutuhkan wanita penghibur untuk bisa melayani dalam hotel, dan kemudian YD
memberikan isyarat akan mengirimkan anak buahnya.

“Dalam operasi ini kami menyewa dua hotel untuk menjebak para pelaku bisnis prostitusi online
ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan keterangan YD selaku muncikari telah menjalankan operasinya sejak tahun 2017, namun berdasarkan pengakuan RD pernah dijual oleh YD tahun 2016.

“Kami masih melakukan penyidikan lebih lanjut dengan keterangan para pelaku dan sejumlah saksi akan mengembangkan kasus ini untuk mengungkap binis prostitusi lainnya yang mungkin masih ada di kota Samarinda,” tegas Sudarsono.  

(ALB)

Ibu dan Dua Anaknya Diduga Jadi Korban Pembunuhan

Ilustrasi Medcom.id/ Rakhmat Riyandi.

Rejang Lebong: Satu keluarga yang terdiri dari ibu bernama Hasnatul Laili alias Lili, 35, dan dua anaknya bernama Melan Miranda, 16, dan Cika Ramadani, 10, diduga menjadi korban pembunuhan. Korban diketahui tinggal di RT 08, Simpang Suban Air Panas, Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Bengkulu.

Kapolres Rejang Lebong AKBP Jeki Rahmat Mustika mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan kasus tersebut.

“Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara,” kata Jeki seperti dilansir Antara, Minggu, 13 Januari 2019.

Jeki menjelaskan, pihaknya sudah menemukan mobil milik korban yang sempat hilang, yakni mobil Suzuki jenis APV gold, pelat BD 1702 LO. Mobil tersebut terparkir di halaman belakang RSUD Curup, pada Sabtu malam sekitar pukul 22.41 WIB.

Saat ditemukan, di dalam mobil tersebut beberapa tandan buah pisang serta jeriken warna putih, kemudian juga terdapat bekas ceceran darah di bagian samping belakang kanan.

Sejauh ini pihaknya belum bisa menyimpulkan pelaku dan motif pembunuhan pedagang pisang dan keluarganya itu, karena masih dalam proses penyelidikan petugas, namun diperkirakan korban dihabisi oleh orang yang dikenal.

Ketiganya ditemukan meninggal dunia pada Sabtu sore, 12 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, kasusnya diketahui setelah keluarga korban melakukan pencarian karena korban seharian tidak keluar rumah, padahal aktivitas kesehariannya adalah berdagang buah pisang.

(DEN)

Korban Bencana Sulteng Buat Hunian dari Puing Bangunan

Warga di Kabupaten Sigi yang menjadi penerima manfaat hunian sementara dari Yayasan Media Group. Medcom.id/Surya Perkasa

Palu: Korban bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), memilih membangun hunian dari puing bangunan. Mereka memilih membangun tanpa menunggu pembangunan hunian sementara (Huntara).

“Khususnya terhadap shelter pengungsi yang dihuni oleh korban likuifaksi dan tsunami, yang saat ini lebih 80 persen telah miliki hunian sendiri. Mereka membangun sendiri pascabencana pada awal hingga  akhir Oktober 2018,” kata Ketua Pansus Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (P3B) DPRD Sulteng, Yahdi Basma, di Palu, Sabtu, 12 Januari 2019.

Korban yang melakukan hal ini dapat dilihat di Kelurahan Petobo, Kelurahan Balaroa, Desa Sibalaya, Kabupaten Sigi dan Desa Jono Oge. Korban tsunami di sepanjang pesisir pantai Teluk Palu dan Donggala juga terlihat melakukan hal serupa.

Yahdi mengemukakan, korban bencana atau pengungsi telah familiar dengan puing bekas rumah mereka. Puing ini dimanfaatkan kembali untuk membangun hunian.

Dia memperkirakan Huntara akan mubazir atau tidak termanfaatkan jika pemerintah tetap melanjutkan program tersebut. “Saat ini yang dibutuhkan oleh korban yaitu hunian tetap. Bukan Huntara, walaupun ada sebagian yang telah menempatinya dari pemerintah,” kata Yahdi

Ia menilai pemerintah harus menyetop pembangunan Huntara di beberapa lokasi pengungsian korban bencana. Sudah saatnya pemerintah membangun hunian tetap bagi korban.

(SUR)

Gunung Ibu Kembali Erupsi

Tinggi kolom abu vulkanik letusan pada 17.12 WIT, Sabtu, 12 Januari 2019, 800 meter dari puncak kawah condong dan ke arah selatan. Istimewa/BNPB

Jakarta: Gunung Ibu, Halmahera Barat, Maluku Utara, meletus pukul 17.12 WIT, 12 Januari 2019. Berdasarkan Pos Pengamatan Gunung Ibu PVMBG, tinggi kolom abu vulkanik letusan 800 meter dari puncak kawah dan condong ke arah selatan.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyebut status Gunung Ibu masih waspada walau terjadi erupsi.

“Rekomendasi masyarakat dan pendaki tidak boleh melakukan aktivitas di dalam radius dua kilometer dan perluasan sektoral berjarak 3,5 kilometer ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu,” kata Sutopo.

Masyarakat belum perlu mengungsi karena berada di luar zona berbahaya. Masyarakat telah memahami letusan ini dan tidak panik karena Gunung Ibu hampir setiap hari terjadi erupsi.

Sejak 3 bulan terakhir Gunung Ibu hampir setiap hari meletus. Pada 10 Januari 2019, Gunung Ibu meletus 80 kali dan 18 kali mengeluarkan guguran lava.

“Hembusan (abu) 64 kali kejadian. Namanya gunung api aktif meski status Waspada dapat meletus setiap saat. Yang penting masyarakat berada di zona aman,” lanjut Sutopo.

(SUR)

Kemenko PMK Imbau Masyarakat Menjauh dari Pantai

Jakarta: Terkait percepatan penanganan bencana tsunami di Selat Sunda, Kemenko PMK mangimbau masyarakat agar mengungsi dari pantai setidaknya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, sesuai aturan Perpres Nomor 51 Tahun 2016.

Hal tersebut dikatakan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Sonny Harry Harmadi pada rapat koordinasi penanganan bencana tsunami Selat Sunda bersama Bupati Pandeglang, Bupati Lampung Selatan, perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, Setkab, TNI, Polri, Pemprov Banten dan Pemprov Lampung, Jumat 11 Januari 2019.

Sonny juga meminta agar Pemda dan BPBD segera menyusun rencana siaga darurat yang berisi penetapan jalur dan lokasi evekuasi. “Begitu pula dengan mekanisme koordinasi evakuasi dan edukasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat,” kata Sonny dalam keterangan tertulisnya.

Soal pengungsi, dia meminta agar BNPB dan Kementerian Sosial memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi sebaik-baiknya. Sedangkan tentang huntara, lanjut Sonny, saat ini ada dua pilihan yang bisa diambil masyarakat yaitu dibantunkan huntara atau disewakan rumah.

“Namun terlebih dahulu Pemda harus mendata penerima manfaat dan disahkan oleh bupati. Demikian pula dengan kebutuhan pemenuhan jaminan hidup. Seperti halnya bencana NTB dan Sulteng, bantuan stimulan rumah juga akan diberikan oleh pemerintah dengan besaran Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang, Rp10 juta untuk rumah rusak ringan,” katanya.

Selain itu, Sonny juga meminta agar Badan Geologi Kementerian ESDM dapat segera menyampaikan peta rawan bencana berdasarkan kajian geologi. “Peta tersebut disampaikan ke Kementerian ATR sebagai dasar menyusun perbaikan rencana tata ruang wilayah untuk mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang,” tutur Sonny.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Pandeglang Irna Nurlita memaparkan total korban meninggal Selat Sunda di wilayahnya sebanyak 351 orang. Korban ini terdiri dari 117 orang penduduk Pandeglang, 239 orang non penduduk Pandeglang, dan lima orang korban tak teridentifikasi.  

“Penanganan yang sudah dilakukan pemerintah di antaranya evakuasi korban luka dan meninggal, penyedian layanan dasar pengungsi, pengerahan personil TNI/Polri/relawan, pertolongan medis, psikososial dan upaya penanganan tanggap darurat lainnya,” ucap Irna.

Irna juga telah memutuskan untuk tak memperpanjang masa tanggap darurat. Kabupaten Pandeglang kini telah masuk ke dalam fase transisi ke pemulihan, mulai 6 Januari hingga 5 April 2019. 

“Adapun tindak lanjut penanganan yaitu menetapkan lahan rumah sementara (huntara), verifikasi dan validasi data calon penghuni huntara, penyiapan lahan dan pembangunan huntara, dan pemindahan pengungsi dari lokasi pengungsian ke huntara,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto melaporkan jumlah lorban meninggal akibat tsunami berjumlah 118 orang, korban luka-luka sejumlah 1.555 orang, dan korban hilang 7 orang. Meski masih dalam fase tanggap darurat, Nanang menyampaikan bahwa diupayakan masyarakat secepatnya akan mendapatkan bantuan hunian tetap sesuai arahan Presiden. BNPB juga menyampaikan bahwa desa-desa yang rawan bencana ke depannya akan diperkuat menjadi desa tangguh bencana.

(ROS)

Wanita Berbobot 350 Kg asal Palangkaraya Dibawa ke RS

Palangka Raya: Titi Wati, 37, perempuan obesitas berbobot 350 kilogram, dibawa dari rumahnya di Jalan George Obos 25, ke Rumah Sakit Umum (RSUD) Dorrys Sylvanus, Palangkaraya, Jumat, 11 Januari 2019. Titi Wati bisa dikeluarkan dari rumah setelah petuga menjebol pintu dan jendela rumahnya.

Pintu dan jendela dijebol karena tubuh Titi Wati lebih lebar dari pintu utama. Titi Wati juga harus ditandu karena sudah bertahun-tahun perempuan dia hanya bisa tidur tengkurap. Butuh 20 petugas pemadam kebakaran untuk menggotong Tati Wati.

Titi Wati bersyukur dan berterima kasih telah diperhatikan. “Saya siap lahir batin menjalani semuanya,” kata Titi Wati.

Titi Wati dikawal katat selama dalam perjalanan dari kediamannya ke RSUD Dorrys Sylvanus. Wakil Direktur RSUD Dorrys Sylvanus Bidang Kemitraan dan Pendidikan Theodorus Sapta Atmaja mengatakan, Titi Wati akan ditempatkan di ruang khusus di kamar Adelwais Nomor 25.

Menurut Theodorus, Titi Wati akan masuk ruang operasi pekan depan. Tindakan operasi akan difokuskan pada bagian lambung. Lewat operasi ini diharapkan bobot Titi Wati akan menyusut  15-20 kilogram tiap bulan.

“Volume lambungnya akan berkurang hingga 50%,” kata Theodorus.

Tindakan operasi melibatkan dua dokter bedah, satu dokter anastesi, dan 3 perawat. Mereka didatangkan dari Bali. “Masih dikoordinasikan. Kalau sudah siap, tim dokter segera ke Palangkaraya,” terang Theodorus.

(ALB)

Wabah DBD Serang Sulut

Ilustrasi. Foto: MI/Arya Manggala

Manado: Wabah demam berdarah dengue (DBD) akhir-akhir ini mulai merebak di sejumlah daerah di Sulawesi Utara. Data Dinas Kesehatan Sulut, sepanjang Januari 2019 ini, ada 264 kasus DBD yang tersebar di berbagai wilayah di Sulut.

Menyikapi itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey pun mengeluarkan Surat Edaran Gerakan Serentak Penanggulangan DBD yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota. Dalam surat dengan Nomor 433.1/19.148/Sekr-Dinkes tersebut menjelaskan soal penanganan dan pencegahan bahaya DBD.

“Pemerintah daerah di kabupaten dan kota kiranya dapat menggalakan kegiatan bersih-bersih lingkungan secara rutin. Langkah ini sangat penting untuk memberantas perkembangbiakan nyamuk DBD,” kata Olly, Jumat, 11 Januari 2019.

Menurut Olly, dalam mencegah bahaya DBD, pengasapan atau fogging tidak harus rutin dilakukan. Sebab, fogging kurang efektif lantaran hanya mampu membunuh nyamuk dewasa, tidak jentiknya.

“Pencegahan penyakit bukan lewat fogging tetapi kebersihan lingkungan. Menghilangkan jentik nyamuk akan lebih mudah dalam pencegahan DBD,” ujarnya.

Olly pun menginstruksikan kepada bupati dan wali kota untuk menyosialisasikan secara massal upaya antisipasi menyebarnya virus DBD.

“Ini harus menjadi perhatian bupati dan wali kota untuk dapat mendorong wilayahnya baik desa dan kelurahan agar dapat menggalakan penanggulangan DBD dengan menjaga kebersihan lingkungan,” tandasnya.

(ALB)

TIti Wati, Wanita Berbobot 350 Kg asal Palangka Raya Dibawa ke RS

Palangka Raya: Titi Wati, 37, perempuan obesitas yang memiliki berat 3 Kuintal, dievakuasi dari rumahnya di Jalan George Obos 25, ke Rumah Sakit Umum (RSUD) Dorrys Sylvanus, Palangkaraya, Jumat, 11 Januari 2019. Evakuasi diawali dengan menjebol pintu dan jendela rumah yang terbuat dari kayu itu.

Penjebolan harus dilakukan karena akses jalan untuk melakukan evakuasi tidak bisa melalui pintu utama mengingat tubuh pasien yang lebih besar dibandingkan dengan daun pintu.

Untuk memindahkan perempuan yang bertahun-tahun hanya bisa tidur tengkurap itu petugas membuat tandu khusus terbuat dari batang kayu dan papan.

Tidak mudah memang untuk memindahkan perempuan yang memiliki berat badan 350 kg itu. Dibutuhkan setidaknya 20 petugas pemadam kebakaran untuk mengangkat tandu Titi dari dalam rumah menuju mobil yang berjarak hanya sekitar 10 meter itu.

Kepada wartawan yang mewawancarainya sebelum dilakukan evakuasi, Titi Wati mengaku bersyukur dan berterima kasih sehingga akhirnya ia bisa mendapatkan penanganan dari pemerintah.

“Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan pemerintah dan saya siap lahir batin untuk menjalani semuanya,” ujarnya.

Perjalanan dari kediaman Titi Wati ke RSUD Dorrys Sylvanus mendapatkan pengawalan ketat selain dari pihak rumah sakit yang menyiapkan sebuah ambulance lengkap dengan peralatan, juga sejumlah petugas damkar dan masyarakat setempat.

Terpisah, Wakil Direktur RSUD Dorrys Sylvanus Bidang Kemitraan dan Pendidikan Theodorus Sapta Atmaja mengatakan, saat ini, pasien ditempatkan di ruang khusus di kamar Adelwais no 25 dan mendapatkan pemantauan setiap hari dari pihaknya

Menyinggung pelaksanaan operasi, dijelaskanya, diperkirakan operasi akan dilaksanakan dalam sepekan mendatang setelah pihaknya mendapatkan semua rekam medik yang diperlukan sebelum pelaksanaan operasi.

Menurut Theodorus, tim dokter akan melakukan operasi pada bagian lambung sehingga nantinya Titi mengalami  penurunan berat badan selama satu bulan kurang lebih 15-20 kg.

“Jadi nantinya volume lambungnya akan berkurang hingga 50%,” terangnya.

Menyinggung tim dokter yang akan melakukan penanganan, menurut dia, nantinya tim ini ada 6 orang yakni dua dua dokter bedah, satu dokter anastesi dan 3 perawat.yang didatangkan dari Bali.

“Saat ini, kami terus melakukan koordinasi dengan tim dokter dan nanti kalau disini sudah siap makan tim dokter akan segera ke Palangkaraya,” ujarnya.

(ALB)

Enam ASN Minahasa Tenggara Diberhentikan karena Korupsi

Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.

Manado: Sebanyak enam Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, diberhentikan setelah berstatus mantan narapidana kasus korupsi.

“Ada enam PNS yang terlibat kasus korupsi dan saat ini Pemkab telah memberhentikan mereka dengan tidak hormat,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Minahasa Tenggara Sartje Taogan seperti dilansir Antara, Kamis, 10 Januari 2019.

Surat pemberhentian tersebut telah ditandatangani dan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri pada 27 Desember 2018. “Ini menindaklanjuti instruksi yang telah kami terima. Surat pemberhentian tersebut telah sampaikan ke pihak kementerian,” katanya.

Sartje menambahkan, berkaitan dengan gaji serta tunjangan keenam ASN tersebut sudah tidak diberikan sejak Maret tahun lalu. Bupati Mitra Minahasa Tenggara James Semendap berkomitmen memberantas korupsi di lingkup pemerintah kabupaten setempat.

James menegaskan, pihaknya akan langsung melakukan pemberhentian bagi para ASN yang telah terbukti melakukan tindakan korupsi.

“Dua hal yang saya tekankan dan pasti akan dilakukan bila ada ASN yang kedapatan melakukan korupsi. Pertama, saya berhentikan dari jabatan. Kemudian saya serahkan kepada aparat penegakan hukum, baik polisi, kejaksaan maupun Komisi Pemberantas Korupsi supaya diproses hukum dan dipenjarakan bila bersalah,” ungkap James.

Ia berjanji mewujudkan profesionalisme kerja dan pengelolaan keuangan bebas korupsi di jajaran Pemkab Minahasa Tenggara.

(DEN)

E-Warong dan KJMIS Hadir di Perbatasan Sebatik

Nunukan: Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung merilis program e-Warong untuk penyaluran beras sejahtera yang berganti nama menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di Kabupaten Nunukan Senin, 7 Januari 2019.

Launching program ini dilaksanakan di Pulau Sebatik yang menjadi pilot project untuk Kabupaten Nunukan. Andi Dulung menjelaskan, Kementerian Sosial mengeluarkan kebijakan perubahan model penyaluran bantuan tersebut melalui kerja sama dengan pihak perbankan yang bertujuan mewujudkan 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi.

“Ya, banyak keluhan dari bawah, seperti kurang jumlahnya, ada ongkos ini dan itulah, itu semua kita tampung, dan memang harus ada terobosan baru untuk menyelesaikan persoalan tersebut, makanya kita berikan secara non tunai, biar yang terima sendiri yang membelanjakan uangnya,” kata Dulung.

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  akan memegang kartu yang diberikan pihak bank. Kartu tersebut nantinya akan digunakan untuk berbelanja di warung yang sudah bekerja sama dengan perbankan. Penerima bantuan tidak hanya mendapatkan beras, tetapi juga mendapat bantuan Rp110 ribu yang diterima setiap bulannya. Uang itu bisa digunakan untuk membeli telur sebagai lauk pauk.

“Penerima hanya bisa berbelanja dua jenis barang, yaitu beras dan telur, dan hanya bisa dicairkan di warung yang sudah bekerja sama dengan perbankan. Kalau ditarik tunai di bank, tidak bisa, karena sudah tersistem,” katanya.


(Foto: Dok.)

Sementara itu, disinggung terkait data yang digunakan untuk penyaluran BNPT ini, Andi Dulung menegaskan, data tersebut berlaku di seluruh Indonesia, namun pemerintah daerah diberikan kewenangan melakukan validasi data agar tepat sasaran.

“Jadi, daerah tidak boleh lagi komplain kepada saya bahwa datanya salah. Kita di pusat tinggal menunggu validasi data dari daerah,” jelasnya. 

Untuk Kabupaten Nunukan, terdapat sekitar 8 Ribu 822 KPM yang sudah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT), 600 lebih di antaranya akan dihapus oleh pemerintah daerah, karena dinilai sudah sejahtera. 

Pada waktu bersamaan, Direktorat PFM melakukan soft launching aplikasi Koperasi Jaringan Masyarakat Indonesia Sejahtera (KJMIS). Ini adalah badan koperasi yang pendiriannya diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial, serta Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM. 

Maksud pendirian KJMIS adalah pembentukan wadah usaha ekonomi produktif bagi anggotanya, khususnya fakir miskin dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan KPM Bantuan Sosial.

Dipilihnya Kepulauan sebatik ini menjadi lokasi soft launching ini menjadi langka awal yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk program pemberdayaan masyarakat, khususnya di daerah perbatasan.

Pada soft launching ini juga dilakukan demo aplikasi KJMIS melalu smartphone dengan berbagai macam transaksi, yaitu:
1. Transf by QR Code 
2. Transf dari mobile banking ke aplikasi KJMIS
3. Pendaftaran anggota KJMIS
4.Top Up dari EDC ke KKS

Transaksi ini langsung dilakukan oleh Bupati Nunukan kepada Kortek, Dirjen kepada KPM, kortek kepada KPM.

Diharapkan ke depannya program ini dapat membangun taraf ekonomi KPM yang tergabung dalam KJMIS dengan memberdayakan ekonomi mikro yang legal dan solutif untuk peningkatan kesejahteraan seluruh anggota koperasi.

(ROS)

Baiq Nuril Jalani Sidang PK Perdana

Mataram: Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggelar sidang perdana pemeriksaan berkas memori Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril Maknun, terpidana kasus pelanggaran Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kamis 10 Januari 2018. 

Pada sidang perdana yang dipimpin oleh Achmad Sugeng Djauhari dengan anggota Hiras Sitanggang dan Rosana Irawati, Baiq Nuril sebagai pihak pemohon PK hadir dengan didampingi tim pengacaranya yang dipimpin Yan Mangandar Putra.

Sedangkan dari pihak termohon PK, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) diwakilkan oleh Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mataram Agung Faizal didampingi jaksa Oktavia Ading.

Awal persidangan, majelis hakim mempersilakan pihak termohon untuk menyampaikan berkas memori PK yang kemudian disampaikan langsung oleh pihak pengacara Baiq Nuril, diwakilkan Yan Mangandar Putra. 

Dalam uraian berkas memorinya, pihak pengacara menjelaskan tentang kekhilafan atau kekeliruan hakim Mahkamah Agung dalam memutus kasasinya. Aturan itu telah tertera dalam pasal 263 ayat 2C Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Dalam putusan Mahkamah Agung itu terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim yang dilakukan secara nyata tanpa melihat fakta hukum dalam sidang sebelumnya,” kata Yan Mangandar.

Dari uraian tersebut, pihak Baiq Nuril kemudian menyimpulkan putusan kasasi Mahkamah Agung telah kontradiktif dengan putusan sidang sebelumnya, yakni di tingkat peradilan kelas pertama di Pengadilan Negeri Mataram pada akhir Juli 2017.

Karena itu, dalam berkas memorinya, Yan Mangandar meminta kepada majelis hakim yang memeriksa berkas memori PK Baiq Nuril untuk membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung, membebaskan Baiq Nuril dari seluruh dakwaan, dan mengembalikan hak-hak Baiq Nuril dalam statusnya sebagai warga sipil biasa. 

“Diharapkan juga kepada majelis hakim untuk mengadili kembali dan menyatakan Baiq Nuril tidak terbukti bersalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yan Mangandar menjelaskan secara lengkap bahwa oknum yang mendistribusikan dan atau mentransmisikan rekaman pembicaraan Baiq Nuril dengan Muslim itu adalah rekan tenaga honorernya ketika masih bekerja di SMAN 7 Mataram.

“Melainkan yang aktif dalam hal pendistribusian atau mentransmisikan itu adalah Imam Mudawin, bukan Baiq Nuril,” ujarnya pula. 

Menanggapi penyampaian berkas memori PK Baiq Nuril, ketua majelis hakim Achmad Sugeng Djauhari mempersilakan kepada pihak termohon dari Kejari Mataram untuk memberikan hak jawabnya.

Namun dari pihak JPU yang diwakilkan Agung Faizal meminta waktu kepada majelis hakim untuk menyiapkan jawaban dari berkas memori PK Baiq Nuril secara tertulis.

“Kami harap bisa diberikan waktu satu pekan untuk lebih dulu menyiapkan jawabannya secara tertulis,” kata Agung Faizal.

Mendengar pernyataan itu, majelis hakim kemudian menyimpulkan untuk menunda sidang hingga pekan depan, tepatnya Rabu 16 Januari mendatang. Dalam kurun waktu tersebut, majelis hakim meminta kepada tim JPU untuk  menyiapkan materi jawaban dari berkas memori PK Baiq Nuril hingga batas waktu yang telah dipertimbangkan majelis hakim.

“Dari musyawarah kami, sidang diputuskan untuk ditunda hingga Rabu 16 Januari  dengan materi mendengar jawaban memori PK-nya,” kata ketua majelis hakim Achmad Sugeng Djauhari.

(ALB)

Kemenpar Percepat Pemulihan Pariwisata Selat Sunda

Marka wisata Tanjung Lesung yang rusak berat akibat hempasan gelombang tinggi teronggok di Resort Tanjung Lesung, Banten, MInggu (23/12). MI/Susanto.

Jakarta: Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama instansi terkait dan pemangku kepentingan pariwisata menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk mempercepat pemulihan pariwisata Banten dan Lampung pascatsunami.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti mengatakan, masing-masing deputi di Kemenpar telah menyiapkan rencana aksi pemulihan dan akan dikoodinasikan dengan
instansi terkait dan pelaku bisnis pariwisata.

“Rencana aksi ini akan dikoordinasikan dalam Rakor Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata Pascatsunami Selat Sunda di Hotel Marbella Anyer pada Jumat 11 Januari 2019 dan dibuka oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya,” kata Guntur Sakti seperti dilansir Antara, Kamis, 10 Januari 2019.

Rencana aksi akan difokuskan untuk pemulihan sumber daya manusia (SDM) dan Kelembagaan kepariwisataan, strategi promosi destinasi pariwisata yang tidak terkena dampak, serta pemulihan destinasi pariwisata yang terdampak.

Pihaknya memproyeksikan aksi pemulihan akan berlangsung dalam tiga bulanm yaitu 11 Januari hingga 12 April 2019 kemudian dilanjutkan dengan program normalisasi pada 9 bulan 12 April hingga 31 Desember 2019 ke depan.

Guntur Sakti yang juga sebagai Ketua Tim Crisis Center menjelaskan semua rencana aksi untuk mempercepat pemulihan pariwisata pascatsunami Selat Sunda akan dibahas dan dikordinasikan bersama-sama dengan Pemda Banten dan Lampung serta instansi terkait lainnya, termasuk usulan dari industri pariwisata di kedua wilayah yang terkena dampak.

“Di antara rencana aksi pemulihan tersebut perlu ada relaksasi bagi industri pariwisata. Menpar Arief Yahya telah mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuanangan dan pihak terkait untuk memberi relaksasi di bidang keuangan termasuk cicilan ke bank. Ini sebagai salah satu aksi yang juga dilakukan di Bali dan Lombok ketika terkena musibah bencana gempa beberapa waktu lalu,” jelas Guntur Sakti.

(DEN)

Pemkot Denpasar Gelar Lomba Ogoh-ogoh Jelang Nyepi

Ogoh-ogoh diarak saat Festival Ogoh-Ogoh di kawasan Ancol, Jakarta, Minggu (18/3). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar, Bali  menggelar lomba ogoh-ogoh atau boneka raksasa menjelang hari suci Nyepi pada 7 Maret 2019. Antusias anak muda Denpasar dalam membuat ogoh-ogoh sudah terlihat di beberapa kawasan banjar.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Mataram mengatakan, lomba ogoh-ogoh tersebut sebagai bentuk penyaluran kreativitas anak muda dalam menyambut hari suci Nyepi.

“Di Kota Denpasar dalam tahun politik ini tetap melaksanakan lomba ogoh-ogoh untuk melestarikan adat dan budaya serta kreatifitas anak muda Denpasar,” kata Ngurah Mataram di Denpasar, Bali, Kamis, 10 Januari 2019.

Ngurah Mataram mengatakan, Pemkot Denpasar sangat mendukung kreatifitas anak muda terlebih dalam pembuatan ogoh-ogoh yang juga sebagai bagian dari ekonomi kreatif.

Ia mengatakan terkait dengan tahun politik ini, pihaknya telah merancang kriteria lomba ogoh-ogoh serta melarang pembuatan boneka raksasa yang bermuatan politik.

Sementara dalam menjaga keamanan dan kenyaman bersama dalam pawai dan lomba ogoh-ogoh, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan seluruh komponen lembaga adat, dinas, dan aparat keamanan di Kota Denpasar.

“Lomba ogoh-ogoh ini tetap dilaksanakan, namun kriteria lomba tetap mengacu seperti tahun sebelumnya dan tidak boleh berbau politik,” pungkas Ngurah Mataram.

(DEN)