Kemenperin Luncurkan Pendidikan Vokasi Industri di Sulsel

Makassar: Kementerian Perindustrian kembali meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. Langkah ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa di era globalisasi saat ini kualitas dan daya saing dari SDM merupakan salah satu paling penting dalam industri 4.0 saat ini. 

“Peningkatan kompetensi SDM menjadi salah satu program prioritas pemerintah karena dapat memacu produktivtas dan daya saing sektor industri nasional. Hal ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0,” katanya, saat meresmikan Program Pendidikan Vokasi Industri, di Kawasan Industri Makassar (Kima), Rabu, 16 Januari 2019.

Program Kemenperin tersebut melibatkan 40 perusahaan industri dan 109 SMK, dengan jumlah kesepakatan kerja sama yang ditandatangani sebanyak 188 perjanjan karena satu SMK dapat dibina lebih dari satu perusahaan industri, sesuai program keahlian di SMK tersebut.

Upaya ini sejalan dengan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo, setelah pembangunan infrastruktur adalah peningkatan kompetensi SDM melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih masif.

Apalagi, lanjut Airlangga, Indonesia sedang menikmati bonus demografi sampai 10 tahun ke depan, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif.

“Mereka ini harus menjadi aktor-aktor pembangunan atau agen perubahan, sehingga jangan sampai menjadi pengangguran yang justru
akan membawa dampak sosial yang besar,” tegasnya.

Guna mengantisipasi hal tersebut yang terkait dengan persaingan global dan memanfaatkan bonus demografi, Kemenperin sedang berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan industri 4,0.

“Pemerintah telah menetapkan 10 agenda prioritas Making Indonesia 4.0, salah satunya adalah penguatan kualitas SDM melalui redesain kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di era industri 4.0 serta program talent mobility untuk profesional,” terangnya.

dorong agar terus berkembang. Kawasan industri nya ini perlu diperluas karena seperti kima ini kawasan industri nya sudah terbatas. 

Untuk mendukung hal itu pihaknya mengimbau kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk membangun kawasan industri baru sebab, menurutnya Kima yang saat ini sudah terlalu sempit. 

“Jadi perlu dikembangkan kawasam industri 1.000 hektare, sehingga investor itu bisa masuk, karena kalau investornya yang membebaskan  sendiri itu persiapan ribet dan lama,” katanya. 

Sementara,Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan bahwa terkait pembangunan lahan untuk kawasan industri pihaknya masih akan mengoordinasikan hal itu kepada Gubernur serta instansi terkait. 

“Ini akan kita koordinasikan dulu. Kita akan laporkan dulu. Tentu akan ada keputusan bersama termasuk soal kondisi dan letaknya nanti di mana,” jelasnya. 

(ALB)

Manado Menolak Disebut Kota Kotor

ASN dan masyarakat bergotong royong membersihkan sampah di pantai Manado (Foto:Dok.Kemenko PMK)

Manado: Wakil Wali Kota Manado Mor Dominus Bastiaan tidak sepemikiran dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyebut daerahnya sebagai kota kotor.

Dominus menjelaskan, Kota Manado tidak pantas disebut sebagai kota terkotor. Sebab yang dipermasalahkan pada penilaian Adipura untuk kota besar hanya pada pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang harus sanitary landfill.

“TPA di Sumompo sudah tidak mampu menampung sampah yang ada, sejak banjir bandang 2014. Sedangkan sistem sanitary landfill adalah setiap ditaruh sampahnya harus ditutup dengan tanah. Dan lokasi di TPA kita sudah pasti tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Jadi bukan kotanya yang kotor,” kata Dominus di Manado, Rabu, 16 Januari 2019.

Baca: KLHK: 10 Kota Terkotor Terkait Pengelolaan Lingkungan

Dominus menjelaskan, hal tersebut menjadi alasan beberapa tahun belakangan Manado tidak mendapatkan Adipura. Solusi ke depan Pemkot Manado sudah tanda tangan MoU dengan Pemerintah Provinsi untuk membuat TPA regional.

“Masih menunggu lokasi yang disiapkan oleh pemerintah provinsi. Baru sistem yang dimaksud bisa berjalan dengan baik. Saat ini kita hanya berusaha untuk mengurangi jumlah sampah yang ada dan menaruhnya di TPA Sumompo,” ungkap Dominus.

Dominus mengklaim, Manado sudah jauh lebih bersih jika dibandingkan dengan saat mendapatkan Adipura dulu. “Tapi Ini jadi motivasi kita untuk bekerja lebih giat lagi demi kebersihan kota,” tandas Dominus.

(DEN)

Inspektorat Kabupaten Serang Raih Dua Sertifikat ISO

Serang: Inspektorat Kabupaten Serang berhasil meraih dua sertifikat Organisasi Internasional untuk Standardisasi atau International Organization for Standardization (ISO) sekaligus, yakni ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, dan SNI ISO. 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah di Serang, Selasa, mengatakan untuk mendapatkan sertifikat ISO tersebut memerlukan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran dalam melakukan tugasnya secara konsisten.

“Saya mengapresiasi kinerja Inspektorat Kabupaten Serang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pertama di Indonesia yang berhasil meraih dua ISO ini,” kata Tatu.

Tatu berharap, seluruh OPD Pemkab Serang yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk menindaklanjuti. Hal ini agar kualitas pelayanan dapat meningkat dan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat kepada Pemkab Serang. 
          
“Jika Inspektorat bisa, maka OPD lain juga pasti bisa,” kata Tatu. 

Sekretaris Utama BSN Puji Winarni mengapresiasi kinerja Bupati Ratu Tatu Chasanah yang berhasil mendorong Inspektorat untuk mendapatkan dua sertifikat ISO.

Menurut dia, ISO memiliki standar internasional yang harus diterapkan oleh Pemkab Serang.

“Waktu itu, tanda tangan kerja sama Maret 2018 dan belum sampai setahun sudah bisa diterapkan untuk penilaian. Ini prestasi yang membanggakan karena baru pertama di Indonesia,” katanya.

Pada 16 Maret 2018, Pemkab Serang dan BSN melakukan Memorandum Of Understanding (MOU). Kemudian pada 29 Maret 2018, dilakukan perjanjian kerja sama (PKS) antara Inspektorat Kabupaten Serang dengan BSN.

Dalam proses penerbitan sertifikasi ISO, dilakukan berdasarkan asesmen
dan audit eksternal oleh lembaga independen.

“Kalo ibu-ibu sudah minta gerak ke anaknya, pasti cepat yah kaya gini,” kata Puji. 

Puji menilai, keberhasilan Pemkab Serang dalam menerbitkan sertifikat ISO akan menjadi role model untuk daerah lainnya di Indonesia, sebab penerapan secara integrasi antara ISO 9001:2015  dan 37001:2016 baru
bertama di Indonesia yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Serang.       

“Tinggal disiapkan saja akan banyak yang studi banding Kabupaten Serang untuk belajar menerapkan sistem dua ISO ini,” kata Puji.  

(ALB)

Kemensos Beri Modal Usaha Eks Gelandangan dan Pengemis Senilai Rp2,3 Miliar

Karangasem: Kementerian Sosial (Kemensos) RI memberikan bantuan tempat tinggal dan modal usaha kepada 195 orang (50 kartu keluarga/KK) mantan gelandangan dan pengemis di Karangasem, Bali. Total bantuan senilai Rp2,3 miliar.

Bantuan yang diberikan kepada warga Banjar Muntigunung, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, dan Kabupaten Karangasem itu merupakan bagian dari program Desaku Menanti. 

Hadir dalam acara peresmian sekitar 500 undangan, yaitu 195 orang warga binaan sosial penerima Program Desaku Menanti, 305 orang dari unsur SKPD Kabupaten Karangasem, pemerintah Provinsi Bali, tim sinergitas, dunia usaha, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Dijelaskan Direktur Jenderal Rehabiltasi Sosial Edi Suharto, program tersebut bertujuan mengembalikan fungsi sosial eks gelandangan dan  pengemis. 

Karakteristik kemiskinan sangat beragam. Oleh karena itu pendekatan dan penanganan yang dilakukan juga butuh pendekatan berbeda.

“Tidak bisa semuanya diselesaikan dengan bantuan tunai bersyarat. Melalui program Desaku Menanti, menunjukkan negara hadir dan Presiden Joko Widodo memerhatikan segmen masalah kemiskinan,” kata Edi, dikutip keterangan tertulis, Rabu, 16 Januari 2019.

Program Desaku Menanti unik dan lengkap. Sebab, bantuan yang diberikan komplet, yaitu bantuan rumah, modal usaha, bantuan peralatan, dan sebagainya.

“Peserta program ini juga mendapat bimbingan usaha. Mereka didampingi oleh Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),  dan Karang Taruna,” kata Edi. 

Mencabut Akar Masalah Kemiskinan

Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Sonny W Manalu menyatakan, Program Desaku bertujuan mencabut akar masalah kemiskinan, yakni dengan memenuhi kebutuhan papan (rumah tinggal), usaha kemandirian (Usaha Ekonomi Produktif/UEP), dan jaminan hidup.

“Tanpa mencabut akarnya, kemiskinan akan tetap tumbuh. Kita telah meninggalkan pendekatan hit and run, yakni merazia mereka di pinggir jalan,  menjadi penjangkauan langsung,” kata Sonny. 

Sonny menyebutkan, total bantuan yang diberikan di Karangasem yang diberi nama Kampung Kesetiakawanan Sosial Giri Winangun Setiadharma itu sebesar Rp2.328.750.000. 

Sonny menjelaskan, pendekatan tersebut disebut lebih komprehensif. Sebab, melibatkan enam pihak sekaligus, yaitu Kementerian Sosial, pemerintah provinsi,  pemerintah kabupaten/kota,  Lembaga Kesejahteraan Sosial, eks gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, termasuk di dalamnya dunia usaha.

Menurut Sonny, makna filosofis dari program Desaku Menanti adalah mengembalikan gelandang dan pengemis ke kampung halamannya. Mereka diberikan dukungan saat pulang.

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan, gelandangan dan pengemis adalah salah satu jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Orang yang masuk dalam kelompok tersebut wajib mendapat penanganan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial. 

Oleh karena itu, Sonny menekankan bahwa Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang terus melakukan inovasi melalui langkah-langkah dan kebijakan program.

 

Sementara itu, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri menyatakan sangat mengapresiasi langkah Kementerian Sosial. Program Desaku Menanti dinilai sejalan dengan langkah Pemerintah Kabupaten Karangasem yang terus meningkatkan upaya pemberantasan kemiskinan,

“Kami juga menyiapkan anggaran sebesar Rp200 juta untuk mengembangkan usaha rakyat di Banjar Muntigunung. Khususnya pengembangan usaha kelengkapan sembahyang,” kata Mas Sumantri.

Selain di Karangasem, program Desaku Menanti telah berhasil dikembangkan di lima daerah, yakni Malang, Pasuruan, Yogyakarta, Padang, dan Jeneponto.

Kementerian Sosial RI akan terus mengembangkan program ini, mengingat tingkat keberhasilan dinilai berjalan baik.

(ROS)

Upah Petugas Kebersihan Banjarmasin Naik 50%

Ilustrasi suasana kota Banjarmasin. MI/Safir Makki

Banjarmasin: Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasi menaikkan honor para petugas kebersihan sebesar 50 persen pada 2019. Peningkatkan tunjangan petugas kebersihan ini dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta per bulan

“Peningkatan kesejahteraan ini sebagai apresiasi Pemkot Banjarmasin karena kinerja para petugas kebersihan ini telah membawa daerah ini kembali meraih penghargaan Adipura,” kata Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina menyatakan, di Banjarmain, Rabu, 16 Januari 2019.

Petugas kebersihan dinilai berperan besar membawa Banjarmasin meraih penghargaan Adipura Kirana empat kali beruntun sejak 2015. Selain sebagai apresiasi, Ibnu ingin pekerja kebersihan semakin termotivasi.

Lebih dari seribu petugas kebersihan menangani Banjarmasin yang memiliki luas wilayahnya sekitar 98 kilometer persegi dan berpenduduk lebih dari  750 ribu jiwa. Produksi sampah di Banjarmasin yang lebih dari 500 ton per hari perlu penanganan ekstra.

Penanganan produksi sampah di ibu kota Kalimantan Selatan ini dimaksimalkan melalui pengelolaan di TPS 3R atau Tempat Pengelolan Sampah Terpadu (TPST).

“Lebih sepuluh titik di daerah kita ini TPST, fungsinya cukup besar membantu penanganan sampah, yakni dengan sistem daur ulang,” ujarnya.

Banjarmasin memiliki 200 unit bank sampah yang tiap bulan dapat mengelola sampah daur ulang berton-ton.

(SUR)

Gelombang Tinggi, Wisatawan di Banten Diimbau Tidak Berenang

Ilustrasi gelombang tinggi. Medcom.id /Kuntoro Tayubi.

Lebak: Wisatawan diminta tidak berenang di pesisir pantai selatan Kabupaten Lebak, Banten, karena gelombang tinggi yang mencapai 2,5 meter. Gelombang tersebut dinyatakan cukup berbahaya.

“Kita berharap wisatawan dapat menaati peringatan imbauan itu,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Kaprawi seperti dilansir Antara, Selasa, 15 Januari 2019.

Larangan berenang di sekitar pantai selatan Kabupaten Lebak guna mencegah kecelakaan laut. Berdasarkan laporan dari BMKG Banten selama sepekan ke depan, cuaca di pesisir pantai selatan memburuk, karena ada tekanan rendah di Perairan Samudera Hindia.       

Ketinggian gelombang berpeluang mencapai 2,5 meter dengan kecepatan angin 15 knot atau 30 kilometer per jam. Karena itu, wisatawan diimbau tidak berenang di sekitar pantai selatan karena sangat berbahaya.

“Kami minta wisatawan tidak berenang karena khawatir mereka tersapu gelombang tinggi,” jelasnya.

Ia menjelaskan cuaca pesisir pantai selatan yang berhadapan langsung perairan Samudera Hindia memiliki karakter berbeda dengan pantai di Selat Sunda bagian utara. Gelombang pantai selatan cukup tinggi juga banyak karang-karang, sehingga berbahaya bagi pengunjung yang berenang di sekitar pantai itu. Bahkan, banyak pengunjung yang berenang terseret gelombang laut itu.

BPBD melarang pengunjung berenang di sekitar Pantai Binuangeun, Bagedur, Panggarangan, Sukahujan, Cihara, Bayah, Ciantir dan Sawarna berbahaya bagi wisatawan.

“Kami minta pengelola objek wisata agar mengawasi wisatawan agar mereka tidak melakukan kegiatan di sekitar pantai,” pungkasnya.

(DEN)

KLHK: 10 Kota Terkotor Terkait Pengelolaan Lingkungan

Jakarta: Sebanyak 10 kota di Indonesia menyandang kota terkotor versi Kementerian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan (KLHK). Predikat itu diberikan kota-kota itu mendapat nilai paling rendah pada saat penilaian program Adipura periode 2017-2018.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati merinci 10 kota tersebut ialah, untuk kategori kota metropolitan adalah Kota Medan, katergori kota besar Kota Bandar Lampung dan Kota Manado, untuk kategori kota sedang adalah Sorong, Kupang dan Palu,  untuk kategori kota kecil adalah Waikabubak di Sumba Barat, Waisai di Raja Ampat, Ruteng di Manggarai, Kabupaten Buol di Sulawesi Tengah, Bajawa di Kabupaten Ngada.  

“(Kota terkotor mendapat) Penilaian paling rendah antar kota-kota Adipura yang kita nilai, kan ada 300 sekian kota yang kita nilai, dan itu adalah kota yang jelek,” ujar Rosa usai acara Penganugerahan Adipura dan Green Leadership Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di kantor KLHK, Jakarta.

Rosa menuturkan penilaian mencakup antara lain penilaian fisik dan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang mana kota-kota itu mendapat nilai jelek karena melakukan pembuangan terbuka (open dumping) serta ada yang belum membuat kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas) tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Kemudian, faktor nilai buruk lain adalah komitmen yang kurang, anggaran kurang, serta partisipasi publik yang kurang.

“Untuk penilaian tahun ini kita ketatkan betul bahwa yang pertama tentu fisik, standarnya tinggi memang,kemudian TPA kita tidak berikan adipura kalau operasionalnya ‘open dumping’,” ujarnya.

Padahal Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa  tempat pemrosesan akhir (TPA) menggunakan sistem lahan urug saniter (sanitary landfill) atau sekurang-kurangnya sistem lahan urug terkendali (controlled landfill).

Sementara daerah-daerah mendapat penghargaan Adipura di antaranya karena tidak melakukan sistem pembuangan terbuka pada TPA, kebijakan dan strategi daerah sudah ada dan nilai fisiknya di atas 75 poin.

Pemerintah memberikan anugerah Adipura periode 2017-2018 kepada 146 penerima penghargaan yang terdiri dari satu Adipura Kencana,  119 Adipura, 10 Sertifikat Adipura dan lima Plakat Adipura serta penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah kepada 11 kabupaten/kota.

Pada pelaksanaan Program Adipura periode 2017-2018 itu telah dilaksanakan penilaian terhadap 369 kabupaten/kota se-Indonesia, atau sebanyak 72 persen dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

“Hal yang menjadi tujuan utama itu bukan mendapatkan Adipura, tapi yang menjadi tujuan utama adalah target yang ada di Jakstrada (kebijakan dan strategi daerah) dan Jaktranas (kebijakan dan strategi nasional). Itu yang utama pengurangan 2025 bisa 30 persen, dan 70 persen penanganan (sampah),” ujarnya.  

Dia mengatakan untuk pembinaan Adipura, minimal sudah ada Jakstrada dan sistem pengelolaan TPA yang harus diperbaiki. “Karena Jakstrada dan Jakstranas menjadi pegangan kita untuk penilaian Adipura,” ujarnya.

Rosa berharap kota-kota yang masih kurang dalam penilaian Adipura itu dapat memperbaiki diri untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta pengelolaan sampah yang lebih baik.

Dia mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan terhadap kota-kota yang mendapatkan penilaian paling rendah saat pemerintah melakukan penilaian Adipura. 
 

(ALB)

Warga Sulawesi Utara Diimbau Waspada Bencana

ilustrasi Medcom.id.

Manado: Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang dan petir terus melanda wilayah Sulawesi Utara beberapa hari belakangan ini. Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw mengimbau agar warga yang berada di wilayah aliran sungai dan rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan.

“Sebelum terjadi bencana segeralah mengungsi ke daerah yang lebih aman sehingga ketika terjadi ancaman bencana alam seperti banjir dan longsor warga sudah berada di lokasi yang aman dari bencana,” kata Steven di Manado, Selasa, 15 Januari 2019.

Steven menjelaskan, cuaca ekstrem yang sedang melanda daerah Sulawesi Utara harus segera diantisipasi agar sampai memakan korban. Dia ingin seluruh pihak terkait merapatkan barisan dalam menanggulangi cuaca ekstrem tersebut.

“Untuk stakholders terkait seperti BPBD, Dinsos, Dinkes, PU, juga harus siap dan sigap memberikan bantuan bagi masyarakat jika terjadi bencana,” pungkas Steven.

Senada, Wakil Wali Kota Manado Mor Dominus Bastian pun mengimbau agar warganya mewaspadai banjir dan tanah longsor. 

Bastian mengajak masyarakat terus waspada akan bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Mengingat pada kondisi cuaca yang sama, Manado pernah dilanda banjir bandang yang sangat merugikan pada lima tahun lalu.

“Warga Manado, terutama yang tinggal di bantaran sungai harap waspada dan hindari dulu daerah yang rawan bencana longsor,” kata Bastiaan, sesaat memantau debit air di pintu air DAS Tondano dari ruang Cerdas Command Center Pemkot Manado.

(DEN)

Trans Papua Tekan Biaya Logistik

Kendaraan melintasi ruas jalan trans Papua Barat yang melintasi hutan lebat di Teluk Bintuni-Manokwari, Papua Barat. MI/Susanto

Papua: Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena sepanjang 575 kilometer (km) telah tersambung seluruhnya. Meski belum sempurna, lantaran sepanjang 230 km trek masih berupa tanah dan kerikil, jalan tersebut kini telah mampu membuka daerah-daerah terisolasi dan mempermudah akses menuju delapan kabupaten.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU-Pera Osman Harianto Marbun mengungkapkan jalur tersebut kini telah digunakan untuk mengirim logistik ke wilayah Pengunungan Papua yakni Yalimo, Jayawijaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak (Sinak-Ilaga), Lanny Jaya, Memberamo Tengah, dan Nduga.

Biaya pengiriman yang jauh lebih murah dibandingkan jalur udara membuat harga barang-barang menjadi dapat ditekan.

Osman mengatakan, sebelum ada Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena, pengiriman logistik hanya bisa dilakukan melalui udara dengan biaya rata-rata Rp13.000 per kilogram.

“Sementara biaya angkut lewat jalur darat kini hanya berkisar Rp7.000 per kg,” ujar Osman melalui keterangan resmi, Selasa, 15 Januari 2019.

Ia pun akan terus menyempurnakan jalur yang saat ini masih berupa tanah dan kerikil agar kendaraan yang melintas lebih aman dan nyaman terutama pada musim hujan.

“Perbaikan sudah kami lakukan sejak awal tahun ini, terutama di beberapa lokasi yakni pada KM 276, KM 306, KM 310 dan KM 386. Untuk mempercepat pekerjaan, kami akan menambah peralatan,” tuturnya. 

(ALB)

Bencana Alam di NTT Sebabkan 11 Korban Jiwa

Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.

Kupang: Bencana alam akibat cuaca yang melanda wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Desember 2018 telah menelan 11 korban jiwa. Jumlah korban jiwa tersebut tercatat sejak Desember 2018 hingga Januari 2019.

“Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi sejak Desember 2018 telah memicu terjadinya bencana alam di sejumlah daerah di NTT menyebabkan 11 orang meninggal,” kata Kepala Pelaksana Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tini Tadeus seperti dilansir Antara, Senin, 14 Januari 2019.

Tini mengatakan, hujan lebat disertai angin kencang memicu bencana alam tanah longsor, banjir pada sejumlah daerah di NTT. Bencana alam yang telah merenggut 11 korban jiwa itu merupakan dampak dari terjadinya cuaca ekstrem yang melanda NTT sejak Desember 2018 hingga Januari 2019.

“Korban yang meninggal akibat bencana di NTT cukup banyak, karena intensitas curah hujan yang tinggi disertai angin kencang memicu terjadinya bencana tanah longsor dan banjir,” jelas Tini.

Menurut Tini, bencana alam yang telah menyebabkan 11 korban meninggal itu terjadi di Kabupaten Sikka, Timor Tengah Selatandan Manggarai Barat serta Nagekeo.

“Dalam kondisi cuaca ekstrem seperti ini dibutuhkan kewaspadaan masyarakat untuk tidak memaksakan diri tinggal di daerah yang rawan bencana. Apabila sudah ada tanda-tanda bencana maka sebaiknya sehingga mengungsi ke lokasi yang aman,” pungkas Tini.

(DEN)

Sejumlah Petani di Lebak Terapkan Pertanian Modern

Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.

Lebak: Sebagian besar petani di Kabupaten Lebak, Banten, menerapkan pertanian modern dengan menggunakan teknologi alat dan mesin pertanian (alsintan) dalam pengelolahan lahan pangan mereka.

“Kami mencatat sekitar 70 persen dari 1.667 kelompok tani sudah menerapkan pertanian modern,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Lebak Dede Supriatna di Lebak, Banten, Senin, 14 Januari 2019.

Dede menjelaskan, penerapan pertanian modern sangat menguntungkan pendapatan petani karena dapat menekan biaya produksi jika dibandingkan pertanian manual.

Biaya pertanian manual cukup tinggi dengan menggunakan cangkul dan bajak kerbau hingga mencapai Rp12 juta per hektare. Namun, jika pengelolahan pertanian dengan cara modern hanya Rp7 juta per hektare.

Selain itu, pertanian dengan cara yang modern lebih cepat dan produktivitasnya cukup tinggi dibandingkan manual.

“Saya kira penerapan pertanian modern lebih menguntungkan petani,” ungkap Dede.

Ia mengapresiasi gerakan percepatan tanam sekitar 70 persen dari 1.667 kelompok tani yang menggunakan teknologi traktor. Sementara sekitar 30 persen petani lainnya masih menggunakan peralatan manual dan kebanyakan di lahan perbukitan maupun rawa.

Padahal, kata dia, pemerintah dari tahun ke tahun menyalurkan bantuan alsintan, seperti traktor, pompa, dan penggilingan padi, untuk mendukung peningkatan produksi pangan menuju swasembada.

Saat ini, jumlah traktor yang ada pada petani di atas 2.000 unit tersebar di 28 kecamatan.

“Semua peralatan teknologi pertanian modern itu bantuan dari Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah guna meningkatkan produktivitas pangan,” pungkas Dede.

(DEN)

Pembunuh Satu Keluarga Diharap Mendapat Hukuman Berat

ilustrasi Medcom.id/ Rakhmat Riyandi.

Rejang Lebong: Pihak keluarga korban pembunuhan ibu dan dua anak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, meminta pelaku dihukum berat. Keluarga korban menganggap pembunuhan tersebut sangat sadis.

“Kalau berdasarkan permintaan keluarga kami, pelakunya dihukum seberat-beratnya, kita minta dengan polisi untuk menjatuhkan hukuman yang berat, karena sudah menghabisi anak dan cucu saya,” ujar Suwardi, orang tua korban, Hasnatul Laili di Simpang Suban, Senin, 14 Januari 2019.

Baca: Ibu dan Dua Anaknya Diduga Jadi Korban Pembunuhan

Suwardi menjelaskan, pembunuhan yang menimpa anak dan kedua cucunya itu membuat keluarganya terpukul. Kejadian yang menimpa anak dan kedua cucunya itu tidak disangka-sangka oleh Suwardi. Dirinya seminggu sebelum kejadian juga sempat bermimpi memeluk tiga mayat, namun mimpi ini tidak dihiraukan karena yakin itu merupakan rejeki dan terus bekerja di kebun layaknya hari hari biasanya.

Sementara itu, Yudi Prayoga, mantan suami pertama Hasnatul Laili mengaku sangat kaget mendengar kabar kedua putrinya itu meninggal dunia akibat dibunuh. Yudi juga meminta agar pelakun diberikan hukuman setimpal.

“Sebelum kejadian, anak saya yang tua sempat komunikasi melalui telepon maupun chating di whatsapp, dia bilang ingin sekolah di Jawa ikut dengan saya. Terakhir sekali saya ketemu dengan kedua anak saya saat Idul Fitri tahun lalu,” ungkap Yudi.

Baca: Pembunuh Satu Keluarga di Rejang Lebong Ditangkap

(DEN)

Pemprov Banten Tunggu Penetapan Lokasi Hunian Tetap

Serang: Pemerintah Provinsi Banten masih menunggu penetapan lokasi yang akan ditentukan oleh Pemkab Pandeglang untuk membangun hunian tetap bagi korban tsunami. Nantinya akan ada ratusan rumah dibangun di lokasi hunian tetap tersebut.

“Persiapan pembangunan hunian tetap sudah dilaksanakan, hanya menunggu kesiapan lokasi di Kabupaten Pandeglang. Rencana yang dibangun 717 unit rumah,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, M Yanuar di Serang, Banten, Senin, 14 Januari 2019.

Yanuar menjelaskan, 717 unit rumah yang akan dibangun tersebut akan menggantikan rumah yang rusak berat dan rusak ringan. Pemprov Banten saat ini masih menunggu penetapan lokasi hunian tetap tersebut yang dikeluarkan Pemkab Pandeglang.

Pasca tahap darurat bencana tsunami yang menerjang wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, Pemerintah Provinsi Banten fokus untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan rumah warga yang rusak akibat tsunami tersebut.

Sebelumnya Sekretaris Tim Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda, Sekretariat Pendopo Gubernur Banten Muhtarom menyatakan, setelah memimpin rapat koordinasi pada 3 Januari 2019, Gubernur Banten Wahidin Halim mulai memfokuskan bantuan pada hunian sementara untuk korban tsunami.

“Pengungsi sudah berangsur-angsur kembali ke rumah, namun bagi korban yang rumahnya mengalami rusak dibuatkan posko tersendiri. Kemudian Pemprov tampil lagi di situ,” kata Muhtaro yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten.

Data yang diperoleh Posko Penanggulangan Bencana Sekretariat Pendopo Gubernur Banten, terdapat 1.530 rumah rusak akibat tsunami. Data tersebut meliputi Kecamatan Labuan sebanyak 350 rumah rusak ringan dan 262 rumah rusak berat, Kecamatan Carita sebanyak 5 rumah rusak ringan dan 77 rumah rusak berat, Kecamatan Cigeulis sebanyak 9 rumah rusak ringan dan 24 rumah rusak berat, Kecamatan Panimbang sebanyak 39 rumah rusak ringan dan 49 rumah rusak sedang, 24 rumah rusak berat.

Kemudian di Kecamatan Sukaresmi sebanyak 19 rumah rusak ringan dan 80 rumah rusak berat, Kecamatan Pagelaran sebanyak 14 rumah rusak ringan dan 6 rumah rusak berat, Kecamatan Cimanggu sebanyak 3 rumah rusak berat, dan Kecamatan Sumur sebanyak 23 rumah rusak ringan dan 238 rumah rusak berat.

(DEN)

KKP Akan Bantu Perbaikan Perahu Nelayan di Banten

Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.

Serang: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membantu perbaikan mesin perahu dan peralatan tangkap ikan yang rusak milik nelayan di Pandeglang dan Serang, Banten. Saat ini KKP masih melakukan pendataan terlebih dahulu terhadap perahu nelayan yang rusak.

“Sambil kami melakukan pendataan yang lebih lengkap lagi, pemerintah pusat melalui KKP siap membantu perbaikan mesin perahu. Akan dikirim tiga truk peralatan mesin bengkel beserta tim-nya ke Pandeglang,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Suyitno di Serang, Banten, Senin, 14 Januari 2019.

Suyitno menjelaskan, peralatan tersebut nantinya akan disiapkan untuk perbaikan mesin perahu, baik peralatan mesin atau bengkel yang mobile atau bengkel yang menetap di suatu lokasi. 

Nantinya para nelayan bisa membawa mesin perahu yang rusak untuk diperbaiki di bengkel yang disiapkan KKP beserta tim ahlinya.

“Nanti juga KKP akan menggandeng perusahaan untuk menyalurkan CSR-nya untuk membantu nelayan,” jelas Suyitno.

Saat ini pihaknya terus berupaya melakukan pendataan kerugian yang diderita oleh para nelayan akibat tsunami tersebut. “Kami juga masih menunggu tim di lapangan karena data-nya ini masih dinamis,” pungkas Suyitno.

Tsunami Selat Sunda yang menerjang pesisir laut wilayah Banten mengakibatkan rusaknya aset milik Dinas Kelautan dan Perikanan milik Pemprov Banten dengan kerugian ditaksir mencapai Rp15 miliar.

(DEN)