Kantor Pusat ABU Tours Dibobol Maling

Kantor Pusat ABU Tours di Jalan Kakatua, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terlihat dipasangi garis polisi pada Sabtu 19 Januari 2019. Medcom.id/Muhammad Syawaluddin

Makassar: Kantor Pusat ABU Tours and Travel di Jalan Kakatua, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dibobol maling. Sejumlah barang sitaan Polda Sulsel yang masih ada di dalam kantor dijarah.

Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Ujang Darmawan Hadi Saputra mengatakan, pihaknya masih menyelidiki pencurian di kantor ABU Tours tersebut. Pembobolan diketahui setelah ada warga yang curiga dengan pintu kantor terbuka.

“Warga itu mengecek dan melihat ke dalam (Kantor ABU Tours). Warga tersebut langsung melaporkan ke kami. Kemudian kami turun melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP),” katanya, saat ditemui di Mako Polrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, Sabtu, 19 Januari 2019.

Hasil olah TKP menemukan beberapa barang hilang. Tim Polrestabes langsung mencari barang di beberapa rumah warga sekitar kantor pusat ABU Tours itu.

“Ada beberapa barang yang kami amankan seperti lemari kaca, lemari kayu, beberapa buah box, dan beberapa gulungan kabel,” katanya lagi.

Selain barang-barang tersebut, televisi yang ada di kantor juga hilang dan diduga telah diperjualbelikan. Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang tinggal di sekitar Jalan Kakatua.

“Saat ini kami sedang meminta keterangan kepada delapan saksi. Untuk pelaku kami masih melakukan penyelidikan. Apakah dilakukan seorang diri atau bersama-sama,” jelasnya.

Kesimpulan sementara polisi ada keterkaitan kasus pembobolan ini dengan penundaan sidang bos ABU Tours. Informasi warga menyebut peristiwa tersebut diduga dilakukan selama 16-19 Januari 2019.

(SUR)

Sulsel Mulai Ekspor Ikan Terbang ke Jepang

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat memantau ikan terbang yang akan diekspor ke Jepang di Kawasan Industri Makassar (Kima), Sabtu, 19 Januari 2019. Istimewa

Makassar: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) melanjutkan implementasi kerja sama dengan Jepang. Dari sisi bisnis, Sulsel mengekspor 48 ton ikan terbang ke Negara Matahari Terbit itu.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan ikan terbang dikirim menggunakan dua kontainer. Ekspor komoditas laut ini untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Jepang, khususnya di Perfektur Ehime dan Hakata.

Dia menginginkan ekspor ikan terbang tahap selanjutnya bisa melebihi pengiriman hari ini. Apalagi, ikan terbang bukanlah hal yang langka di Sulsel.

“Ke depan kita harap ekspor bisa terus ditingkatkan. Sehingga, bahan baku ekspor kita semakin meningkat,” katanya, saat melepas 48 ton ikan terbang tersebut, di Kawasan Industri (Kima) Makassar, Sabtu 19 Januari 2019.

Ikan diekspor melalui jalur laut oleh perusahaan penyedia layanan jasa yang digandeng Pemprov Sulsel. Di pasaran di Sulsel sendiri, kata Nurdin, ikan ini sebenarnya tak begitu diminati oleh masyarakat.

Masyarakat Sulsel hanya menikmati telur dari ikan terbang. Kerja sama dengan Jepang ini diharapkan semakin meningkatkan produksi dan membuat produk maritim Sulse menembus pasar mancanegara.

“Jika budidaya dapat dilakukan, maka ekspor akan ditingkatkan dan bisa diatur. Karena pihak luar Jepang dan sebagian besar negara Asia ingin kepastian,” jelas mantan Bupati Kabupaten Bantaeng dua periode ini.

Jika ditaksir, 48 ton ikan terbang yang diekspor setara dengan Rp 1,2 miliar. Ekspor Januari ini,merupakan tahap perdana dari durasi ekspor yang berlangsung di 2019 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jepang.

(SUR)

Makassar Lirik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Italia

Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto bersama Businees Developer Asia Project Engineer, Ing Simone Amicabile dan Dirut Komersil PT Sitensido Erwin Kasim di kediaman Jalan Amirullah, Kecamatan Mamajang, Sabtu, 19 Januari 2019. Istimewa

Makassar: Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto sangat tertarik dengan Zuccato Energia, mesin tenaga energi listrik pengelolan sampah kering, buatan Asia Project Engineer. Pemerintah Kota Makassar berencana mencoba pembangkit listrik tersebut untuk menanggulangi masalah sampah dan energi secara bersamaan.

“Bagus untuk dicoba, jika baik dibeli nanti. Karena sangat bagus untuk meningkatkan daya energi listrik pemilahan sampah plastik dan ranting kayu,” katanya, saat menerima Businees Developer Asia Project Engineer, Ing Simone Amicabile dan Dirut Komersil PT Sitensido Erwin Kasim, kediaman Jalan Amirullah, Sabtu 19 Januari 2019.

Danny Pomanto menyebut pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian dari Pemerintah Kota Makassar. Terutama untuk memanfaatkan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Antang, Manggala.

Direktur Komersil PT Sitensido, Erwin Kasim, berharap mesin pengelolaan sampah teknologi organik tersebut bisa diterima Pemerintah Kota Makassar. Apalagi mesin yang mengubah panas pembakaran sampah menjadi listrik tersebut sudah menjadi percontohan di Eropa.

Teknologi ini juga mulai menyasar ke Asia, dan Makassar menjadi tujuan utama. “Saat ini kita akan mencoba di Asian yakni Makassar, Indonesia. Sehingga mesin dari Italia ini sangat tepat diterapkan,” bebernya.

(SUR)

Sidang Pembacaan Tuntutan Bos ABU Tour Ditunda

Bos ABU Tours Hamzah Mamba (kiri) berdiskusi dengan penasihat hukum dalam persidangan. Medcom.id

Makassar: Sidang pembacaan putusan terhadap  terdakwa bos perusahaan travel umrah ABU Tours Hamzah Mamba ditunda. Penundaan tersebut merupakan kali kedua setelah sebelumnya pada Kamis 17 Januari 2019 lalu dengan agenda yang sama juga tidak dilaksanakan. 

Sidang tersebut ditunda dengan dalih bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih menunggu petunjuk dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Walhasil Sejumlah jemaah dan agen yang menjadi korban merasa kecewa. 

JPU yang hadir saat sidang meminta kepada hakim agar sidang dengan  agenda pembacaan putusan bagi Hamzah Mamba untuk ditunda hingga Senin, 21 Januari 2019 mendatang. 

Salah satu JPU, Darmawan Wicaksono, mengatakan bahwa pihaknya belum bisa melanjutkan sidang penuntutan terhadap orang nomor satu ABU Tours tersebut lantaran masih menunggu petunjuk sesuai dengan mekanisme internal. 

“Ini harus dengan pertimbangan yang besar. Karena korbannya banyak. Kita tidal mau setengah-setengah. Yang pasti jika sudah ada petunjuk (Kejagung) langsung dibacakan,” katanya, Jumat 18 Januari 2019.

Ketua majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan Denny Lumban Tobing juga memenuhi permintaan JPU untuk menunda. Dan mengumumkan akan melanjutkan sidang pembacaan tuntutan itu pada minggu depan. 

Salah satu jemaah korban ABU Tours, Rosminah, merasa kecewa dengan penundaan pembacaan tuntutan hingga dua kali itu. Bahkan, dia menduga ada campur tangan dari Hamzah Mamba terkait penundaan tersebut. 

Namun, dia berharap hakim yang memimpin sidang bisa bertindak tegas pada agenda sidang selanjutnya bisa berjalan. Dan JPU juga bisa menuntut terdakwa Hamzah Mamba dengan hukuman yang seberat-beratnya. 

“Kami sebagai korban, menginginkan Hamzah Mamba (terdakwa) dihukum dengan hukuman maksimal. Kalau bisa 20 tahun pun itu pantas. Intinya seberat-beratnya,” jelasnya. 

(ALB)

Camat Diminta Buru Orang Buang Sampah Sembarangan

Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, saat ditemui di rumah pribadinya, Jalan Amirullah, Kota Makassar, Jumat 18 Januari 2019, Medcom.id – Syawaluddin

Makassar: Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto atau Danny, mengatakan bahwa penegakan peraturan daerah (Perda) khususnya terkait kebersihan lingkungan sangat minim. Bahkan, bisa dikatakan tidak ada. 

“Nol penegakan Perda. Kita harus betul-betul berbenah untuk menegakkan Perda dan harus konsisten,” kata Danny ditemui di rumah pribadinya, Jalan Amirullah, Jumat 18 Januari 2019.

Danny mengatakan, pada 2019, Pemkot akan menegakkan perda secara tegas. Ia juga memerintahkan camat untuk menindak sesuai aturan.

“Kami sudah suruh camat, cari orang yang membuang sampah pada tempatnya kami target lima dalam satu bulan,” katanya lagi. 

Nantinya, hasil laporan camat tersebut akam ditindaklanjuti dengan menyiapkan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kemudian dimasukkan dipersidangan untuk menentukan denda sesuai dengan aturan atau perda Kota Makassar. 

“Kami sudah siapkan personelnya meskipun masih kurang. Dendanya, paling banyak itu Rp50 juta. Perdanya seperti itu,” katanya. 

Sementara, Pengamat Pemerintah Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Makassar harus serius menegakkan perda. Jangan hanya bermain pada tataran wacana saja. 

“Jangan terlalu lama bermain dalam wacana. Apalagi aturan itu sudah mendapat legalitas dan menjadi sebuah produk hukum,” katanya. 

Pemerintah Kota Makassar selama ini lebih banyak mengancam tanpa adanya eksekusi, implementasi atau realisasi. Padahal, jika perda itu sudah dapat legalitas maka disosialisasikan setelah itu dieksekusi. 

(Muhammad Syawaluddin) 

(RRN)

ADD Kotamobagu Lebih Besar dari Dana Desa

Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal

Manado: Pemerintah Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, menganggarkan Rp40 miliar untuk alokasi dana desa (ADD) 2019. Sebanyak 15 desa yang ada di Kotamobagu mendapat jatah sekitar Rp2 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kotamobagu, Teddy Makalalag mengatakan jatah ADD besar lantaran daerahnya hanya memiliki 15 desa. Anggaran itu bahkan lebih besar dari jumlah nominal dana desa yang totalnya hanya Rp17 miliar untuk 15 desa.

“ADD itu diambil dari dana 10 persen APBD. Jika tidak, pemerintah pusat yang akan langsung memotongnya,” terang Teddy saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 18 Januari 2019.

ADD berfungsi sebagai pelengkap biaya yang tidak bisa ditanggung dana desa. ADD juga dapat dipakai untuk pembangunan infrastruktur desa.

“Penggunaan ADD seperti untuk pembangunan jalan desa, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas, belanja desa, pemberdayaan masyarakat termasuk gaji perangkat desa,” ujarnya.

Meski memiliki anggaran yang cukup besar, Teddy menegaskan pembayaran gaji perangkat desa seperti kepala dusun atau kepala RT/RW diatur secara merata.

“Di mana untuk kepala dusun itu diatur Rp1 juta per bulan dan diterima per triwulan sementara untuk RT/RT mendapatkan gaji Rp900 ribu per bulan dan diterima per triwulan,” jelasnya.

Teddy mengaku untuk penyetaraan gaji perangkat desa dengan aparatur sipil negara masih  menunggu aturan resmi yang akan dikeluarkan pemerintah. Pemerintah daerah hanya mengatur teknis.
 

(SUR)

Imigrasi Makassar Deportasi WN Malaysia

Warga Negara Malaysia yang Dideportasi Imigrasi Makassar, Haeruddin bin Haseng, Istimewa

Makassar: Kantor Imigasi Kelas I Makassar mendeportasi satu orang warga negara Malaysia. Deportasi dilakukan lantaran izin tinggal yang dimiliki sudah tidak berlaku atau melewati batas tinggal. 

Warga negara Malaysia tersebut adalah Haeruddin bin Haseng, 70. Dari data Kantor Imigrasi, pria lanjut usia tersebut berasal dari Kinabalu dan memiliki paspor yang diterbitkan pada 2014 lalu. 

Kepala Imigrasi Makassar Andi Pallawarukka mengatakan bahwa Haeruddin dideportasi lantaran diduga telah melanggar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dan Haeruddin telah melampaui izin tinggal dari keimigrasian. 

“Yang bersangkutan overstay. Izinnya sudah lewat selama 26 hari. Dia tidak mampu membayar biaya beban. Sebanyak Rp300 ribu per hari untuk per orang,” katanya, Jumat 18 Januari 2019.

Oleh pihak Imigrasi Makassar, pria kelahiran Sabah, Malaysia tersebut diberangkatkan melalui Bandar Sultan Hasanuddin menuju Bandara Soekarno-Hatta. Menuju, ke tempat asalnya, Malaysia. 

“Pendeportasian dilakukan dengan tujuan Jakarta – Kuala Lumpur – Kinabalu dengan menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor JT 280,” jelasnya. 

Sepanjang tahun 2018, Kantor Imigrasi Makassar telah mendeportasi 17 orang asing. Dan memberi beban biaya karena melewati batas tinggal juga 17 orang. Mereka berasal dari negara berbeda di antaranya India, Bulgaria, Korea Selatan, Argentina Australia, Pakistan, Turki, Amerika Serikat, dan Mesir. 

Imigrasi Makassar juga mengeluarkan izin tinggal kunjungan (ITK) sebanyak 1.351 orang, izin tinggal terbatas (ITAS) bagi 686 orang, dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) untuk 22 rorang.

(ALB)

Pemprov Sulut Susun Pergub Gaji Guru Non ASN

Manado: Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) tengah menyusun draf Peraturan Gubernur Sulut tentang Honorarium Guru Tenaga Harian Lepas (THL) dan Guru Bantu Non ASN.

Sekretaris Daerah Pemprov Sulut Edwin Silangen mengatakan penyusunan draf yang nantinya akan dijadikan pergub ini, mengatur soal honor guru yang akan disetarakan dengan nilai upah minum provinsi (UMP).

“Untuk dasar perhitungan dari pemberian honorarium ini mengacu kepada jam mengajar yang akan dijalankan oleh Guru THL di SMA dan SMK se-Sulut,” kata Humiang, Jumat, 18 Januari 2019 di Manado.

Menurut Humiang, pihaknya sementara memeriksa kesiapan Dinas Pendidikan Daerah dan cabang dinas terkait penysunan draf tersebut dan program kerja yang akan dijalankan pada tahun 2019. 

“Termasuk berkonsolidasi terkait pengelolaan keuangan, apalagi cakupan wilayah yang luas maka diberikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan Daerah agar membuat suatu konsep bagaimana proses pendelegasian kewenangan ke cabang dinas supaya dioptimalkan tugas dan kerjanya,” terangnya.

Sebelumnya, Gubernur Suluy Olly Dondokambey memastikan pembayaran gaji guru THL bakal sesuai UMP. 

Dia mengatakan, semua guru THL yang mendapatkan gaji UMP, merupakan guru yang masuk dalam daftar Pemprov Sulut. “Jadi tidak boleh ada lagi guru yang dibayar di bawah Rp1 juta,” ujarnya.

Olly pun berjanji akan memecat kepala sekolah yang merekrut guru tanpa seizin Pemprov Sulut. Menurutnya, perekrutan ilegal itu menjadi penyebab utama upah rendah guru.

“Berarti kepseknya telah melanggar instruksi gubernur dan saya akan ganti kepseknya karena menambah pegawai THL tanpa izin. Laporkan ke saya jika ada kepsek yang menambah THL tanpa izin,” tegasnya.

(ALB)

Pemkot Kotamobagu Canangkan Gerakan Tumbler

Manado: Pemerintah Kotamobagu, Sulawesi Utara, mencanangkan gerakan tumbler untuk mengurangi sampah plastik. Gerakan itu muncul setelah Kotamobagu meraih gelar kota bersih dan sehat melalui Piala Adipura.

“Saya imbau seluruh masyarakat untuk mulai mengurangi penggunaan kantong sampah plastik. Untuk memulai ini maka dicanangkan (gerakan) tumbler atau botol air minum sebagai upaya pengendalian dari sampah plastik,” kata Tatong, Jumat, 18 Januari 2019, di Kotamobagu.

Menurut Tatong, Adipura yang diraih merupakan milik seluruh warga. Hal itu juga merupakan komitmen dan hasil kerja keras masyarakat dengan pemerintah untuk mewujudkan Kota yang bersih dan sehat.

Untuk itu, dia menuturkan, gerakan penggunaan tumbler ini sebagai bagian solusi untuk mengurangi sampah plastik. Baik berasal dari kemasan makanan, minuman maupun sampah barang belanjaan lain. 

“Ke depan kita akan menghadapi lagi penilaian kebersihan kota, dan itu nanti ada indikatornya serta komponen penilaian terhadap kabupaten dan kota penerima penghargaan Adipura,” imbuhnya.

Menurutnya, penilaian Adiputa nanti kemungkinan tidak hanya sekadar penilaian kebersihan dan keasrian. “Tapi juga akan dinilai dari segi upaya penanganan pemerintah daerah dan dukungan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang di dalamnya terkait dengan persoalan pengendalian sampah plastik,” pungkasnya.

(RRN)

Pohon Tumbang Timpa Tujuh Mobil dan Rusak Satu Rumah

Makassar: Hujan lebat disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis sore, 17 Januari 2019. Hal itu mengakibatkan belasan pohon tumbang di berbagai titik hingga menimpa lima kendaraan roda empat dan satu rumah roboh.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa, Ikhsan Parawansa  mengatakan, saat ini pihaknya bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan Tim Tagana Dinsos masih melakukan pembersihan pohon yang tumbang.

“Khusus di Kecamatan Somba Opu ada tujuh titik. Memang ada mobil yang tertimpa pohon seperti di depan RSUD Syekh Yusuf dan depan Kantor Lurah Bonto-bontoa. Tapi, belum tahu berama jumlah yang tertimpa,” katanya, saat dikonfirmasi 17 Januari 2019.

Titik pohon tumbang yang berada di Kacamatan Somba Opu berada di Jalan Sultan Hasanuddin (Depan Kodim 1409 Gowa), Jalan Usman Salengke, Jalan Wahidin Sudiro Husodo.

Kemudian, Jalan Masjid Raya (Depan Kantor DPRD Gowa), dan Jalan Wahid Hasyim, Jalan Mangka Dg Bomnong (BTN Manggarupi), Jalan Tun Abdul Razak, dan Jalan Poros Malino, Kecamatan Bontomarannu.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pembersihan di seluruh titik pohon tumbang, terkhusus yang menghalangi ruas jalan.

“Kami dari tim terpadu hingga saat ini masih melakukan pembersihan dan pemotongan batang pohon yang tumbang di ruas jalan,” katanya.

Sementara Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Abitzar mengatakan, dari data terakhir yang dia dapatkan ada sekitar dua puluh titik. Dan saat ini masih dalam penanganan pembersihan.

“Saat ini kami bersihkan di Jalan Wahidin Sudirohusodo. Ada tiga pohon besar. Setelah ini akan bergeser ke RSUD Syekh Yusuf,” jelasnya.

Dari informasi yang diperoleh sedikitnya ada tujuh kendaraan roda empat yang tertimpa pohon tumbang. Satu kendaraan yang berada di Depan Kantor Lurah Bonto-bontoa, enam lainnya mobil parkir di RSUD Syekh Yusuf. Dan satu rumah rubuh di Kelurahan Taeng, Kecamatan Pallangga.

(DEN)

Gaji Perangkat Desa di Sulut Diambil dari ADD

Manado: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan pembayaran gaji perangkat desa diambil dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). 

Kepala Seksi Fasilitasi dan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulut, Janny Dawiang, menjelaskan anggaran ADD diambil dari 10 persen APDB masing-masing kabupaten/kota.

“Sehingga setiap kabupaten/kota itu berbeda-beda anggaran. Seperti di Kota Kotamogu di sana ada 15 desa dengan ADD per desa menyentuh Rp2 miliar lebih sehingga kemungkinan besar untuk gaji perangkat desa lebih besar dari daerah lain. Nah itu tidak bisa diikuti daerah yang mendapat ADD yang lebih kecil,” kata Janny, di Manado, Kamis, 17 Januari 2019.

Perbedaan anggaran ADD itu, membuat pembayaran gaji aparatur desa juga tak sama di setiap daerah. Meski mengacu pada rumusan aturan yang sama. Dia menegaskan, pembayaran gaji aparatur desa tidak bisa diambil dari dana desa, sebab dana desa diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa.

“Ada rumusan yang sama setiap daerah untuk menghitung gaji perangkat desa. Namun, meski rumusan sama, yakni mengacu pada PP 47 2015, namun gajinya akan beda karena nilai APBDnya tadi yang beda setiap daerah,” terangnya.

ADD sendiri, lanjut Janny, selain digunakan untuk pembayaran gaji perangkat, juga digunakan untuk kepentingan desa lainnya. Seperti, pemelirahaan fasilitas, pemberdayaan masyarakat, pembinaan organisasi masyarakat, pembinaan organisasi adat dan beberapa lainnya,” terangnya.

Pemprov sendiri, imbuhnya, hannya berfungsi sebagai pengawas dan pembina untuk daerah-daerah yang terdapat ADD.

“Jadi kita hanya memberikan penyuluhan dan pembinaan juga pengawasan terhadap anggaran-anggaran yang dipakai agar tidak menyalahi aturan,” ujarnya.

Di sisi lain, Janny mengungkapkan, peenyataan Presiden Joko Widodo terkait penaikan gaji aparatur desa, kemungkinan akan diikuti dengan kenaikan anggaran  yang diterima kabupaten/kota.

“Pemerintah pusat sebenarnya sudah jauh-jauh hari membahas penghasilan tetap aparatur desa bersama DPR. Itu sejak April 2018 lalu. Jadi kalau ini diberlakukan kemungkinan anggaran per kabupaten/kota juga akan naik,” terangnya. 

(ALB)

BPBD Makassar Siapkan Posko Siaga Bencana di Daerah Rawan Banjir

Makassar: Musim penghujan yang melanda Kota Makassar cukup ekstrem. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar mencatat beberapa wilayah di Sulawesi Selatan berpotensi Hujan Sedang-Lebat disertai Petir dan Angin Kencang. 

Salah satu yang paling berpotensi adalah Kota Makassar, disusul Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto,  dan Maros. Data tersebut membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar membangun posko siaga bencana di beberapa titik rawan banjir. 

Kepala BPBD Kota Makassar, Taufieq Rachman, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan di semua titik di Kota Makassar yang berpotensi terjadi banjir. Bahkan, pihaknya telah membangun posko siaga bencana daerah yang paling sering terjadi banjir. 

“Kondisi Makassar itu siaga darurat banjir. Makanya kita terus melakukan pemantauan. Dan kami siapkan pos siaga di titik tersebut,” katanya, saat dikonfirmasi, Kamis 17 Januari 2019.

BPBD Kota Makassar saat ini menyiapkan tiga posko siaga bencana (banjir) yakni di Kantor BPBD Kota Makassar sebagai induk. Dan dua lainnya berada di titik paling rawan yakni berada di Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Manggala. 

Namun, kata Taufieq, pihaknya akan menambah posko siaga bencana jika cuaca khususnya hujan semakin ekstrem yang menyebabkan banjir di wilayah Makassar. Olehnya itu, selain personel BPBD pihaknya juga bekerjasama dengan Tim SAR baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat. 

“Kami sudah mengumpulkan komunitas SAR, untuk nantinya membantu dalam hal Rescue. Sementara, PMI, dan KSR dalam hal medis. Kami juga akan menambah posko jika itu dibutuhkan dalam bentuk posko lapangan,” jelasnya. 

Dari rilis BMKG Makassar untuk kondisi cuaca besok 18 Januari 2019. Daerah wilayah selatan, Provinsi Sulsel masih sangat berpotensi mengalami cuaca ekstrem, khususnya, Kabupaten Pangkajene, Barru, Jeneponto, Kota Makassar, Bulukumba, Bantaeng,  Palopo, Maros, Takalar, Gowa, dan Bantaeng. 

Daerah-daerah tersebut masuk dalam zona waspada atau berpotensi terjadi  hujan dengan intensitas sedang-lebat disertai dengan angin kencang dan kilat atau petir. Dan suhu udara mencapai 19 sampai 32°C.

“Tapi secara umum mitigasi bencana, harus melibatkan seluruh stakeholder atau instansi terkait guna mengurangi dampak pasca bencana. Khususnya pembangunan infrastruktur, dan sarana dan prasarana publik yang dibanguan Pemerintah Kota Makassar,” katanya. 

(ALB)

Pemkot Manado Klaim Punya Perda Kebersihan yang Kuat

Persidangan para pelanggar Perda Pengelolaan Persampahan di Kota Manado. Foto: dokumen/Bagian Hukum Pemkot Manado.

Manado: Kota Manado, Sulawesi Utara, masuk daftar 10 kota di Indonesia berpredikat kota terkotor versi Kementerian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan (KLHK). Pemerintah Kota Manado mengklaim Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Kebersihan yang mereka miliki cukup efektif

Kepala Bagian Hukum Pemkot Manado Budi Paskah Yanti Putri mengatakan perda itu diatur soal pengelolaan sampah. Mulai dari bank sampah, penglolaan sampah berbasis kecamatan hingga penegakan hukum untuk pelanggar.

“Serta waktu-waktu buang sampah maupun cara-cara pengelolaan sampah. Perda itu juga mengatur setiap pemukiman harus mempunyai satu tempat pengelolaan sampah,” kata Yanti, Rabu, 16 Januari 2019, di Manado.

Pihaknya menggelar sidang dua minggu sekali untuk para pelanggar Perda. Pelanggar perda masuk dalam kategori tipiring dan menghukum sesuai perda.

Pemkot Manado tengah merancang perda terkait pengurangan sampah plastik. Rancangan ini sudah mulai diterapkan di jajaran Pemkot Manado.

“Seperti tidak lagi menggunakan botol minum sekali pakai. Para pegawai diwajibkan menggunakan tumbler atau botol sejenis yang bisa mengurangi penggunaan plastik,” terangnya.

Label kota terkotor, kata Yanti, lantaran TPA Kota Manado yang sudah tidak memadai. Pemerintah kota masih mencari solusi untuk masalaha tersebut.

Pemkot Manado tengah menunggu hasil kajian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mencari lokasi TPA regional. “Namun jika masih belum juga Pemkot akan segera mencari solusi lain untuk TPA tersebut,” ujarnya.
 

(SUR)

Seorang Anggota TNI Tewas Tersambar Petir

Makassar: Empat orang pelatih Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat Secaba Resimen Induk Kodam XIV Hasanuddin tersambar petir saat menggelar latihan di Gunung Moncong Tanah, Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Satu di antaranya meninggal.

Keempat pelatih tersebut yakni Peltu Onik, Jabatan Turmin Juyar kima secaba (Meninggal Dunia), Pelda Andi Safri, Jabatan Turmudi ambulans urkes secaba, Serka Basri, Jabatan. Baurpam urum secaba, dan Koptu Saiful, jabatan Tamtama provost kima secaba. 

Kepala Penerangan Kodam XIV Hasanuddin, Kolonel Inf Alamsyah, mengatakan bahwa peristiwa naas tersebut berawal saat keempat pelatih selesai melatih siswa Secaba di Gunung Moncong. Namun, keempat orang itu melakukan cek akhir untuk kemudian kembali ke asrama. 

“Tiba-tiba hujan deras dan mereka berteduh di gubuk sambil menunggu hujan berhenti namun gubuk tersebut di sambar petir. Pelda Onik Meninggal dunia, 2 orang lainnya pingsan, dan yang satu tetap sadar,” kata Alamsyah, Rabu, 15 Januari 2019.

Setelah insiden tersebut korban yang meninggal kemudian dievakuasi ke RS. Pelamonia dan membawa korban yang lain ke KSA Rindam XIV Hasanuddin untuk mendapat perawatan dari dr Karlina. Selanjutnya dirujuk ke RS Pelamonia Makassar.

“Saat ini korban sudah dibawa ke rumah duka dan disemayamkan, sementara tiga lainnya sudah mulai membaik,” jelasnya. 

(ALB)

Jumlah Warga Miskin Pedesaan Turun 1,29 Juta

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo. Mi/Irfan.

Sukabumi: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, jumlah warga miskin di pedesaan turun drastis hingga 1,29 juta dalam satu tahun terakhir.

“Angka penurunan warga miskin periode 2017-2018 mencapai 1,82 juta jiwa dan dari jumlah tersebut 1,29 juta jiwa merupakan warga dari desa,” kata Eko saat mengunjungi Sukabumi, Selasa, 15 Januari 2019.

Eko menjelaskan, pemerintah pada 2018 untuk pertama kalinya berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit yakni 9,82 persen dari tahun-tahun sebelumnya yang angkanya belum pernah di bawah 10 persen.

Menurut Eko, penurunan angka kemiskinan itu menunjukkan keberhasilan program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan seperti penyaluran Dana Desa yang meningkatkan pembangunan pedesaan.

“Berbeda di tahun sebelumnya, Presiden menginginkan untuk tahun ini agar Dana Desa yang salurkan untuk digunakan lebih kepada peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat, tidak lagi kepada pembangunan infrastruktur,” jelas Eko.

Guna mengawal pemanfaatan Dana Desa, ia menjelaskan, kementeriannya bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk mendukung pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan dalam menggerakkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya.

(DEN)